ADBMI Dorong Perlindungan PMI Secara Inklusif

ADBMI Dorong Perlindungan PMI Secara Inklusif

Roma Hidayat

SELONG -- Persoalan pekerja migran tak ubahnya seperti benang kusut. Pasalnya sampai saat ini belum bisa terurai dengan baik.

Dampak yang ditimbulkan juga semakin kompleks baik secara sosial maupun kultur. Terlebih Lombok Timur, tercatat sebagai penyumbang nomor dua terbesar pengiriman tersebut.

Di lain sisi, keberadaan pekerja ini menjadi pahlawan bagi devisa negara. Meski terus dihantui oleh persoalan lain di tempat mereka bekerja.

Merespon hal itu, lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), menggelar Seminar Perlindungan Inklusif Pekerja Migran. Kegiatan ini digelar di Auditorium Universitas Hamzanwadi Selong, Rabu (30/6).

"Jadi tahapan seminar ini dalam rangka kita mendorong semua inisiatif perlindungan inklusif itu masuk sebagai fasis kebijakan," ucap Direktur ADBMI, Roma Hidayat, kepada awak media.

Kata dia, kebijakan pekerja migran itu tak lagi parsial, tapi agar lebih komperhensif dan inklusif. mengingat pekerja migran bukan saja persoalan orang berangkat sebagai pekerja, tapi sudah menjadi masalah kultural dan sosial.

Ia mencontohkan sejumlah masalah yang muncul. Sebuah saja seperti lahirnya persoalan anak yang berhadapan dengan hukum, korban seksual, jadi pemicu pernikahan dini, perceraian yang tinggi, serta disabilitas. 

Persoalan PMI disebutnya tidak bisa menggunakan pendekatan sepotong-sepotong. Harus ada pendekatan komperhensif dan mengadopsi paradigma inklusif.

"Kita berharap pikiran ini muncul secara eksplisit di dalam Peraturan Daerah (Perda)," harapnya.

Kegiatan itu, bebernya, sebagai gong ke pemerintah agar merevisi Perda nomor 12 tahun 2006 tentang Perlindungan Pekerja Migran. 

Bayangkan, ucap Roma, undang-undang yang mengatur tentang pekerja migran tercatat sudah dua kali mengalami perubahan. Sementara Perda di Gumi Patuh Karya sudah lama, dan belum melakukan penyelarasan terhadap hal tersebut.

Agenda itu disebutnya sebagai ruang mendapatkan masukan. Ini penting yang pada gilirannya akan diformulasikan menjadi draf Perda dan membantu pemerintah membuat rencana strategis mewujudkan peraturan tersebut.

Saking lamanya Perda tersebut disebutnya telah mengalami kadaluarsa. 

ADBMI sendiri telah melakukan beberapa hal. Terbaru yakni berupa menggelar pelatihan bagi organisasi sayap desa sebagai konselor. 

Setelah dilatih secara profesional, ucapnya, kader-kader tersebut nantinya akan melakukan konseling ke keluarga dari pintu ke pintu.  Tujuannya untuk memitigasi dampak negatif, yang sering terjadinya disinformasi, khususnya bagi keluarga pekerja migran.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Lombok Timur, H Supardi mengapresiasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman khususnya bagi para pekerja migran.

Sebenarnya, kata dia, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tetang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik itu sebelum bekerja maupun setelahnya.

"Disitu sudah jelas diatur," terangnya.

Ia menjelaskan, perlindungan sebelum bekerja yaitu meliputi dokumen. Sebab, banyak warga yang berangkat secara non prosedural, salah satunya dengan cara pemalsuan.

Dirinya mengakui, jika pangkal masalah pekerja migran di Lotim, yakni banyaknya masyarakat yang berangkat secara non prosedur.

Menurutnya, hal itu sangat penting sebab sebagai perlindungan sebelum berkerja. Kejelasan identitas itu meliputi KTP, izin, pasport, visa termasuk didalamnya BPJS-nya.

Selanjutnya, beber Supardi, ialah perlindungan teknis. Baik yang menyangkut, pemahaman masyarakat yang hendak pergi. 

Termasuk didalamnya menyangkut hak dan kewajiban berupa penandatanganan perjanjian kerja. Itu didapati jika berangkat melalui prosedur yang benar.

Sedangkan perlindungan setelah kerja, yakni berkaitan dengan pemulangan dan fasilitas pemenuhan hak yang sesuai dengan perjanjian.

Ia mengaku, sampai saat ini pihaknya belum memiliki data bagi mereka yang berangkat secara ilegal. Bahkan, lokasinya pun sampai saat ini tak diketahuinya.

Pihaknya mengetahui hal itu setelah banyak terjadinya persoalan. Ketika yang bersangkutan melapor ke BP2MI, maupun perwakilan Komjen di luar negeri.

Sebab, kata dia, pekerja yang berangkat menempuh jalur ilegal ini, diyakininya tak melalui Pemerintah Desa (Pemdes). Sebab jika perjalanan resmi wajib hukumnya meminta surat pernyataan dari keluarga yang mengetahui kades.

Ia menerangkan, pekerja ilegal ini berbagai modus. Misalnya yang pernah ditemukannya, yang awalnya izin berangkat kerja ke Bali, tak lama yang bersangkutan sudah sampai ke negara tujuan. (kin)

Ini Komitmen Dispar Lobar dan Pelaku Industri Pariwisata

Ini Komitmen Dispar Lobar dan Pelaku Industri Pariwisata

DISKUSI: Kepala Dispar Lombok Barat H Saiful Ahkam saat berdiskusi bersama para pelaku industri pariwisata, Senin (28/6) lalu.

GERUNG -- Dinas Pariwisata Lombok Barat bersama sejumlah pelaku industri pariwisata di daerah itu berkomitmen saling bersinergi. Komitmen ini tidak lain untuk membangun kembali pariwisata di Lombok Barat.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Saiful Ahkam mengatakan, membangun pariwisata dalam kondisi pandemi Covid-19 tidak cukup hanya dengan menggandeng atau melibatkan sejumlah pihak saja. Perlu keterlibatan secara menyeluruh dari setiap aspek yang ada.

Semua aspek itu meliputi masyarakat, pelaku wisata hingga aspek industri seperti hotel dan akomodasi lainnya.

“Salah satu aspek hulu dan sangat penting dalam industri kepariwisataan adalah agen perjalanan yang merupakan ujung tombak dalam mempromosikan kepariwisataan suatu daerah,” katanya, Senin (28/6) lalu.

Lontaran ini disampaikan Ahkam dalam pertemuan diskusi bersama para pelaku pariwisata di bidang perhotelan dan travel agen. Pertemuan itu terselenggara di Supermarket Oleh-oleh Sasaku Senggigi, Batulayar Lombok Barat.

Gathering travel dan hotel ini, lanjut Ahkam, pihaknya ingin mendapat masukan banyak terkait bagaimana sebenarnya membangun sinergi kepariwisataan, khusunya di Lombok Barat.

Selain itu, juga agar kepariwisataan dapat berimbas tidak hanya ke destinasi atau tujuan wisata saja. Melainkan juga berdampak pada sektor akomodasi.

Ahkam berharap, melalui pertemuan yang akan digelar secara rutin ini nantinya mampu menghasilkan kesepahaman tentang pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

“Itulah kenapa kita memfasilitasi mereka bertemu. Tujuan lainnya juga agar teman-teman travel agen tidak hanya menjadikan kawasan Senggigi secara khusus hanya sebagai destinasi, tetapi untuk menjadi tempat untuk stay,” ujarnya. (jl)

Elpiji 3 Kilogram Ditarik, Murnan: Harus Jelas Muara

Elpiji 3 Kilogram Ditarik, Murnan: Harus Jelas Muara

WAWANCARA: Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, saat diwawancarai awak media.

SELONG -- Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy melalui surat edarannya bagi pengguna Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 kilogram tak digunakan lagi.

Edaran ini ditunjukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, pegawai BUMN dan BUMD. 

Hal sama juga bagi pelaku usaha mikro dengan penghasilan bersih lebih dari Rp 50- 300 juta dalam setahun. Penghasilan ini bukan termasuk tanah tempat berdirinya usaha tersebut di wilayah Lombok Timur.

Poin terakhir dalam surat edaran tersebut menyebutkan, seluruh masyarakat yang dikategorikan mampu dan tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan maupun desa.

Terhadap edaran itu, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan mengatakan, dirinya tahu betul masalah tersebut. Diakuinya, ada pemerataan dan diberikan kepada semua warga.

"Begitu selesai dikonversi ada penataan lagi terkait dengan siapa yang berhak mendapat subsidi," ujarnya, Rabu (30/6)

Ia mengatakan, ketika pemerintah tak lagi memberikan subsidi, ia menyebut hal itu bagian dari hasil evaluasi. Dirinya mendukung dengan catatan tepat sasaran, tapi apabila tidak maka akan menjadi persoalan.

Lantaran itu, ucap dia, pemerintah harus melihat secara komperhensif kondisi maupun keadaan. Namun demikian, khusus bagi usaha mikro kecil dan menengah, dirinya tak setuju jika dikenakan hal serupa.

Menurutnya, untuk UMKM harus tetap diberikan subsidi. Ini penting agar tetap survive dalam menjalankan usahanya. 

Ungkapannya itu cukup mendasar lantaran kondisi saat ini di tengah iklim usaha yang tak menentu buntut dari menyeruaknya pandemi. Selain itu, juga tetap memiliki kontribusi baik kepada masyarakat, terutama ke daerah.

"UKM semestinya jangan ditarik subsidinya," ujarnya.

Menurutnya, sebagai catatan jika ada penarikan atau pengurungan subsidi, terlebih dahulu harus benar-benar tersedia tabung elpiji non subsidi.

Jangan sampai, ucap Murnan, keinginan melakukan penarikan tabung gas melon tak dibarengi dengan tersedianya tabung yang direkomendasikan. Sebab sampai saat ini dirinya belum melihat hal tersebut.

Seharusnya, ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, ketersediaan tabung 5 sampai 10 kilogram itu telah massif dan cukup. Jangan sampai lebih banyak yang ditarik dibandingkan dengan kesiapan barang tersebut.

"Saya yakin jika masyarakat butuh akan nyari, tapi apakah sudah tersedia barangnya," tanyanya.

Lantaran itu pihaknya akan meminta data kepada Disprindag untuk memastikan hal itu. Sebab jangan sampai salah sasaran.

Di lain sisi, dirinya juga mempertanyakan setelah penarikan dilakukan, tabung berjenis melon itu dibawa kemana. Jangan sampai tak jelas muaranya.

Menurut dia, kebanyakan tabung tersebut dibeli, meski awalnya diberikan secara percuma. Karena itu, konversinya harus jelas 

Begitu nantinya tabung tersebut ditarik, harus dibawakan penggantinya. Tujuannya agar masyarakat tak bingung dengan hal itu.

"Mudah-mudahan dikasih gratis, tabung gas 3 kilo diganti dengan yang 10 kilo. Harus jelas kemana, dan saya berharap ditukar gratis," ucapnya. (kin)

Nenek Ini Kecanduan Sabu, Nekat Curi Sepeda Motor

Nenek Ini Kecanduan Sabu, Nekat Curi Sepeda Motor

DIRINGKUS: Akibat kecanduan sabu, nenek ESW diringkus setelah mencuri sepeda motor.

GERUNG -- Ada-ada saja ulah seorang nenek berinisial ESW. Lantaran tak punya uang, ia nekat mencuri sepeda motor.

Aksi nenek berusia 50 tahun ini terjadi di perumahan Gunungsari Indah, Lombok Barat. Ia menjalankan aksinya Minggu (20/6) lalu.

Kapolsek Gunungsari Iptu Agus Eka Artha Sudjana mengatakan, modus ESW saat mencuri sepeda motor dengan berpura-pura bertamu.

Setiba di rumah korban, nenek asal Sumbawa itu sempat memanggil. Namun, tidak ada balasan sahutan.

”Karena rumah sepi dijadikan kesempatan bagi ESW mencuri,” ujarnya, Rabu (30/6).

ESW lalu masuk ke rumah. Ia mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja ruang tamu. 

Nenek ini mengambil sepeda motor yang disimpan di garasi dalam keadaan terkunci stang.

Ihwal pencurian perempuan bau tanah ini pertama kali diketahui anak korban. Ia menyadari sepeda motor sudah tidak ada di garasi, lalu melaporkan peristiwa itu ke polisi.

Polisi melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV ternyata pelakunya adalah ESW. Nenek ini diringkus di rumahnya, BTN Griya Asri, Senteluk, Batulayar. 

Dari hasil interogasi, sepeda motor yang dicurinya digadai ke temannya, berinisial M. Sepeda motor itu digadai dengan harga Rp 2,5 juta.

Barang bukti sepeda motor merek Mio J yang dikuasai M sudah disita. M juga diamankan karena bertindak sebagai penadah.

Eka mengatakan, dari pengakuan ESW uang hasil gadai digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain itu juga digunakan untuk membeli sabu dan mengirimkan uang pacarnya. 

”Uang hasil gadai sudah habis digunakan,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, nenek ESW dijerat pasal 363 KUHP. Ancaman hukuman tujuh tahun penjara. 

Sementara M dijerat pasal 480 KUHP, ancaman hukuman empat tahun penjara.

Terpisah, ESW mengaku tidak ada niat mencuri. Tujuannya, hanya meminjam.

”Saya tidak mencuri. Sepeda motor itu saya pinjam,” kelit ESW.

Saat dipertegas mengenai sepeda motor digadai, ESW tidak bisa memberikan alasan. Ia berdalih tidak ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (jl)

30 PMI Lotim Dideportasi dari Negeri Jiran

30 PMI Lotim Dideportasi dari Negeri Jiran

Khairul Wardi

SELONG -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur kembali menjemput sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) kategori rentan. Mereka ini dideportasi dari berbagai negara.

Dari 7.300 PMI yang hendak dideportasi, pada tahap pertama ini setidaknya terdapat 145 orang pekerja migran asal Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia.

"Tadi malam kami jemput di LTSA Mataram," kata Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Disnakertrans Lotim, Khairul Wardi, kepada awak media, Rabu (30/6).

Dia menjelaskan, pekerja migran yang tersebut merupakan kategori rentan. Tahap pertama ini setidaknya ada 145 orang dan dari jumlah itu setidaknya ada 40 asal NTB.

Dia merincikan, dari 40 itu ada 30 orang yang berasal dari Lotim. Mereka ini dipulangkan melalui jalur darat.

"Kondisi mereka Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua," ujarnya.

Dari 30 orang PMI asal Lotim yang dipulangkan, paparnya, terdapat 6 perempuan dan 24 laki-laki. 

Kategori rentan ini, jelasnya, merupakan orang bermasalah. Yaitu seperti PMI yang ditampung di penampungan pemerintah Malaysia. Mereka juga habis masa kontrak dan berangkat tidak prosedural.

Untuk tahap kedua, bebernya, akan berlangsung dua tiga hari kedepan. Dimana jumlah pemulangan PMI ini tak jauh berbeda dengan pertama.

Pemulangan sejumlah PMI buntut dari pemberlakuan lock down di negeri jiran Malaysia. Namun demikian tahap pertama dikhususkan untuk PMI yang kategori rentan.

"Untuk pemulangan tahap kedua, kita tunggu informasi dari BP2MI," tandasnya. (kin)

Dilantik, Ini Sederet Tugas Karang Taruna dari Bupati Sukiman

Dilantik, Ini Sederet Tugas Karang Taruna dari Bupati Sukiman

LANTIK: Pengurus Karang Taruna dilantik Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.

SELONG -- Organisasi Karang Taruna tercatat satu-satunya organisasi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat desa. 

"Sejak lama Karang Taruna di Lombok Timur memiliki semangat untuk berkembang sebagai organisasi yang progresif, solutif dan inovatif," ucap Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy saat Pelantikan Karang Taruna Lombok Timur , Rabu (30/6).

Kepada Pengurus Karang Taruna periode 2021-2026 tersebut Bupati menitip pesan agar pengurus yang baru membenahi organisasi. 

Karang Taruna, tegasnya, harus peka terhadap pentingnya keberadaan mereka di tingkat desa dan kecamatan. Konsolidasi dan koordinasi sangat penting untuk mewujudkan kebersamaan dan keterpaduan dalam organisasi.

Selain itu, Bupati Sukiman juga meminta agar Karang Taruna dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan begitu, dapat mengingatkan dan menyadarkan bahwa wabah covid-19 belum usai. 

Meskipun, lanjutnya, saat ini perkembangan kasus covid-19 di Lombok Timur terus menunjukkan penurunan. Namun masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan.

Selanjutnya, Bupati menyebut tugas penting lainnya dari organisasi ini membantu pemerintah daerah menekan angka penyalahgunaan barang haram jenis narkotika. 

Pemuda diminta aktif dalam memberikan informasi terkait adanya peredaran narkotika di Lotim. 

Selain itu, pencegahan peredaran miras juga diharapkan menjadi salah satu rencana kerja Karang Taruna Lombok Timur. Memerangi miras merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya Satpol PP.

Karang Taruna Lombok Timur yang diketuai Syamsul Hadi ini juga diminta memakmurkan masjid. Bupati mengkritisi banyak masjid saat ini yang hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan salat semata. 

Padahal masjid memiliki banyak fungsi yang dapat mendorong kecintaan, tidak saja kepada masjid sebagai fisik bangunan, tetapi juga sebagai simbol kecintaan terhadap agama. 

Pada sambutannya Bupati juga mengajak Karang Taruna bersama-sama berikhtiar seoptimal mungkin melaksanakan visi misi untuk mewujudkan Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman. (hs)

Lepas Kendali, Truk Ini Hantam Kios di Jurang Jaler

Lepas Kendali, Truk Ini Hantam Kios di Jurang Jaler

REM BLONG: Sebuah truk menabrak kios di Jurang Jaler karena rem blong.

PRAYA -- Hasrul Watoni sepertinya sangat terpukul. Betapa tidak, kios sembako miliknya tiba-tiba dihantam sebuah truk.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17.30 Wita, Selasa (29/6) kemarin. Kala itu, sebuah truk Mitsubishi kehilangan kendali dan menabrak kios pria itu.

Kabar yang menyeruak, truk itu menghantam kios Hasrul lantaran rem blong. Saat hendak menuruni tikungan Jurang Jaler, Lombok Tengah, kendaraan yang mengangkut ikan itu kehilangan kendali.

"Kecelakaan terjadi akibat rem blong dan oleng ketika menuruni jurang dan menikung," ungkap Kasat Lantas Polres Lombok Tengah, AKP Donny W Setiawan, Rabu (30/6).

Beruntung kios sembako milik Hasrul Watoni yang ditabrak itu sedang tutup. Tidak ada korban jiwa, namun bagian depan kendaraan rinsek dan kios sebagian mengalami kerusakan.

Kendaraan truk dengan nomor polisi N8275RF dikendarai oleh Totok (42). Pria ini berasal dari Dusun Semambung Desa Karang Rejo Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Akibat insiden ini, pihak kepolisian kini menangani kasus tersebut. (jl)

Bayi Pengidap Hidrocephalus Asal Desa Pringgajurang Meninggal

Bayi Pengidap Hidrocephalus Asal Desa Pringgajurang Meninggal

MENINGGAL: Bayi asal Pringgajurang, Amanda Putri meninggal setelah dioperasi.

SELONG -- Usai menjalankan operasi bedah syaraf beberapa hari lalu, bayi pengidap hidrocephalus asal Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading Lombok Timur meninggal Senin (28/6). Bayi tersebut bernama Amanda Putri.

Terhadap kejadian itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Soedjono Selong, M Tantowi Jauhari mengungkapkan, sebelum dilakukan operasi, dokter ahli menemukan cairan yang cukup banyak. Hal itu berdasarkan hasil scane oleh dokter.

Dalam kepala anak tersebut ada produksi cairan. Namun begitu, cairan hasil produksi tersebut tersumbat tumor yang tumbuh dalam kepalanya. 

"Anak ini saluran keluar cairannya itu tersumbat sama tumor," ucapnya.

Tantowi menjelaskan, pihaknya belum mengangkat tumor tersebut. Praktis, pihak rumah sakit belum mengetahui secara pasti jenis tumor yang ada. 

Namun begitu, kata Tantowi, dipastikan akibat produksi cairan yang tersumbat itu dapat menyebabkan kepala Amanda membesar hingga satu sentimeter setiap hari.

Tantowi menyebut, alasan belum diangkatnya sampel tumor tersebut lantaran dokter harus menyelesaikan terlebih dahulu limpahan cairan dalam kepalanya. 

Kala itu, dokter dinyatakan berhasil mengurangi jumlah cairan tersebut. Setelah itu, Amanda harus beristirahat menempuh fase selanjutnya. Namun, Amanda ternyata dikabarkan meninggal dalam masa istirahatnya.

"Tumor belum diangkat karena sedang masa perbaikan," ucapnya.

Sebelumnya, kata Tantowi, pihak dokter sanggup menangani hingga proses terakhir. Hal itu dinyatakan sejak fase pra operasi dengan persiapan yang dirasa cukup. 

"Semua telah dipersiapkan sejak pra operasi, melihat kondisi bayi baik, dokter menyatakan sanggup melakukan operasi," tutupnya. (hs)

150 Hektare Lahan PT SKI Sudah Disertifikatkan

150 Hektare Lahan PT SKI Sudah Disertifikatkan

HM Sukiman Azmy

SELONG -- Persoalan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di areal PT SKI yang ada di Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur nampaknya sudah mulai menemukan titik terang.

Tercatat sekitar 150 hektare lahan itu sudah dibuatkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sekitar 120 hektare lagi akan dibagikan ke masyarakat," ucap Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy, Selasa (29/6).

Langkah itu diambil setelah pihaknya melakukan pembicaraan ke dinas terkait di lingkup Pemprov NTB.

Namun demikian, Bupati Sukiman menyebut tanah seluas 120 hektar itu tak akan cukup. Ini karena jumlah masyarakat yang hendak menggarap lahan itu ratusan sampai dengan ribuan orang.

Lantaran itu, dirinya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB. Hal yang sama juga dilakukan bersama pihak  Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

TNGR, sebutnya, telah menyiapkan sejumlah bidang tanah, begitu juga dengan DLHK NTB. Namun begitu, ia tak merincikan luas yang hendak diberikan.

Lahan yang dibagikan itu disebutnya dapat menjadi solusi bagi warga setempat. Mengingat selama ini mereka menggarap lahan SKI dan bisa pindah ke lahan yang baru.

"Alhamdulillah ada sambutan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Sukiman. (kin)

Kompak Edarkan Sabu, Dua Pasutri Ini Ditangkap Polisi

Kompak Edarkan Sabu, Dua Pasutri Ini Ditangkap Polisi

TANGKAP: Lima pelaku di tiga lokasi dalam kasus narkoba ditangkap Polres Bima Kota.

KOTA BIMA – Momentum Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), Polres Bima Kota menghadiahi kado istimewa, pengungkapan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum setempat.

Senin (28/6) Tim Opsnal Sat Narkoba berhasil meringkus dua pasang suami istri (pasutri) serta seorang wanita.

Kasat Narkoba Polres Bima Kota Iptu Tamrin mengabarkan, pengungkapan ini berlokasi di wilayah Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Wilayah ini sedianya juga akan dijadikan sebagai obyek Kampung Tangguh Anti Narkoba (KTAN).

5 pemilik barang haram itu, jelas Iptu Tamrin ditangkap di tiga lokasi berbeda. Di TKP pertama, ditangkap pasutri, NS alias Aco (43) dan NJ (37). 

Pasutri ini ditangkap di RT 13 RW 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasbar Kota Bima.

Di tangan keduanya diamankan barang bukti tas merah, pipet plastik, plastik klip, baterai, isolasi dan uang sejumlah Rp 15 juta lebih.

Kemudian pengungkapan di TKP 2, sambung Kasat alumni SMA 1 Kota Bima ini, di RT 05 RW 02 Kelurahan yang sama dengan TKP pertama. Pasaturi MS (23) dan HN (22) juga diringkus. 

Sementara di TKP 3 Tim Opsnal Narkoba jelas Iptu Tamrin, menangkap NV (25) di dengan barang bukti, 17 poket plastik klip berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,92  gram. Ada juga tas warna bunga,  celana corak pelangi dan uang sebanyak Rp 3.050 juta

“Kelima terduga telah diamankan untuk ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku,” pungkasnya. (jl)

Mengenal Mastur, Pelopor Event Bejango Bliq Desa Songak

Mengenal Mastur, Pelopor Event Bejango Bliq Desa Songak

LANTIK: Mastur saat dilantik sebagai pengurus BPPD oleh Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.

SELONG -- Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) baru saja usai dilantik. 

Pengurus baru ini juga mendatangkan wajah baru dari kalangan pegiat wisata. Wajah-wajah baru ini rupanya cukup menyita perhatian banyak pihak.

Salah satu deretan nama baru dalam kepengurusan BPPD Lombok Timur adalah Mastur.

Pasalnya, nama pria satu ini tak pernah disebut di kalangan pegiat wisata. Malah ia sering dikenal di dunia kampus.

Mastur merupakan pria kelahiran Dusun Songak Selatan, Desa songak, Kecamatan Sakra, Lotim. Kehadirannya di kepengurusan BPPD Lotim mewakili unsur akademisi.

Sosok yang satu ini terbilang pria bertangan dingin. Dari ide-ide briliannya kerap kali lahir kegiatan-kegiatan besar. 

Salah satunya yakni Event Budaya Songak Bejango Bliq. Event ini dijadikan sebagai acara tahunan oleh masyarakat setempat di desa itu.

"Alhamdulillah bisa dilantik jadi pengurus tahun ini," ucap Mastur Sonsaka, saat ditemui Selasa (28/6).

Pria kelahiran 1980 ini menerangkan, kegiatan kepariwisataan itu dilakukannya dari tahun 2012 lalu di Desa Songak. Dirinya bercita-cita menjadikan desa itu menjadi destinasi wisata religi.

Mimpi itu, lanjutnya, tak bisa akan terwujud dengan berpangku tangan. Melainkan harus mampu menciptakan sebuah momen yang dapat dikenang oleh orang banyak.

Dari situlah, kata dia, lahir Event Budaya Songak Bejango Bliq, yang sampai saat ini dilaksanakan. Dengan mengambil tahun Hijriyah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal.

Dalam kegiatan tersebut, ucapnya, lebih menunjukan nuansa klasik sebagai kekhasan desa itu. Sebab di lokasi itu memiliki banyak ritus yang bernilai magis, dan masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Seperti ritual Bejango, maulid adat atau Jarig Minyak, Sentulak, Selamat Ampar, Selamat Pari dan masih ada yang lainnya.

"Keunikan itu yang membuat saya punya mimpi, menjadikan Songak sebagai salah satu wisata religi di kawasan tengah Lombok Timur," ucapnya.

Selain ritual, beber pria kelahiran 1980 ini, di desa ini juga didapati berbagai benda dan bangunan bersejarah. Seperti Masjid Bengan (kuno), khotbah Idul Adha yang yang bertulis tangan, makam, menhir, alat kesenian yang umurnya sudah berabad-abad dan yang lainnya.

Situs-situs ini, kata dia, bisa menjadi magnet bagi wisatawan luar. Tinggal dikemas lalu dikelola sedemikian rupa.

Tak hanya sampai membuat event, untuk mencapai mimpi itu dirinya membentuk lembaga adat. Lembaga adat ini belakangan menjadi wadah kegiatan tersebut.

Lembaga ini diharapnya, bisa menjadi kendaraan mewujudkan mimpi menjadikan Desa Songak sebagai  lokasi destinasi religi.

Pria yang saat ini aktif menjadi dosen di salah satu kampus di Lotim ini mengatakan, ia belajar pengelolaan pariwisata di Pulau Dewata, Bali.

Di pulau itu, ucapnya, wisata tak hanya dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun juga dikelola oleh lembaga adat. Seperti di Penglipuran, Bali.

"Tentu target kita kesejahteraan masyarakat di Songak," ujarnya.

Saat gelaran event budaya misalnya, pedagang setempat hari itu bisa menambah pendapatan. Peningkatan pendapatan ini lantaran banyak masyarakat yang datang dari luar.

Ia menjelaskan, ketika kegiatan itu dilaksanakan semua masyarakat Songak yang menetap di luar desa pulang dalam rangka silaturrahim. Semua warga kemudian bejango (nyekar) ke leluhur.

Dalam kegiatan itu juga, bebernya, pemuda setempat menggelar permainan tradisional. Beberapa diantaranya seperti main sungkit, selodor, balap gegiling, dan yang lainnya.

Ia juga menunjukan kuliner khas tradisional setempat seperti serbat, demplak, dan lain sebagainya.

Jika bicara wisata, maka Desa Songak disebutnya memiliki paket lengkap. Mulai dari permainan, situs, ritus, hingga kuliner. Semua itu disebutnya sebagai kekayaan yang harus dikelola.

Terlebih lagi jika mengacu ke undang-undang desa, salah satu pointnya yakni pembangunan berbasis asal-usul lokasi tersebut.

"Kita punya paket komplet di Desa Songak ini. Itu kenapa mimpi saya kuat menjadikannya salah satu titik kunjungan wisata," ujarnya.

Dari gelaran event itu, kata dia, sebenarnya telah memiliki dampak siginfikan. Dibuktikan dengan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. 

Tercatat beberapa wisatawan luar daerah seperti Jawa Timur, Lombok Barat, Utara, Tengah, Kalimantan, Sulawesi, tercatat telah mengunjungi situs tua di Songak. Bahkan tak jarang kebanyakan dari mereka menginap untuk beberapa hari.

Selain itu, efek lain dari kegiatan itu beberapa guider menjadikannya sebagai salah satu event hari wisatawan. Dimana tamu yang dibawanya dapat menikmati suguhan budaya.

Di lain sisi, Masjid Bengan disebutnya menjadi sentra studi akademik dari kalangan mahasiswa berbagai kampus di Lombok.

Namun sampai saat ini, bebernya, belum dikenakan biaya apapun. Lantaran ia tak ingin tergesa-gesa memungut biaya di lokasi itu.

"Mimpi saya semakin dekat rasanya, karena bisa saya bilang sudah menemukan jalannya," ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Desa Songak, Fikrul Hidayat saat dikonfirmasi membenarkan jika kegiatan itu salah satu karya dari Mastur Sonsaka. Dulu, tak ada acara semacam itu di Songak, yang ada hanya ritual saja.

"Kita akan berkolaborasi mengelola kekayaan kita ini. Saya berharap dengan adanya dia mimpi kita menjadikan Songak menjadi destinasi religi segara terwujud," tandasnya. (kin)

Sejumlah BUMD di Lotim Belum Sehat

Sejumlah BUMD di Lotim Belum Sehat

HM Sukiman Azmy

SELONG -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan ini sekaligus diharapkan berperan menjalankan serta mengembangkan perekonomian di daerah. 

Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada rapat dengan Direksi seluruh BUMD setempat mengingatkan kontribusi yang ada terhadap perekonomian di daerah ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Sukiman menyebut kondisi BUMD di Lombok Timur saat ini tidak seluruhnya dapat beroperasi secara baik dan mandiri. Sebagian BUMD masih sangat bergantung terhadap aliran dana dari pemerintah daerah. 

Tak heran jika Bupati meminta BUMD yang memiliki kondisi prima dapat mendukung BUMD yang masih membutuhkan sentuhan.

“Belum semua BUMD dapat mandiri,” ungkapnya, Senin (28/6).

Selanjutnya bupati meminta seluruh pihak terkait dapat duduk bersama merumuskan formula yang tepat membantu mengatasi persoalan yang dihadapi sejumlah BUMD saat ini. Formula tersebut harus dapat mengatasi persoalan manajerial maupun keuangan yang dihadapi BUMD. 

Di samping itu, BUMD diminta melakukan berbagai inovasi menghasilkan serta mendatangkan modal. Ini penting guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.

Bupati menyebut beberapa BUMD yang saat ini membutuhkan dukungan seperti Selaparang Energi, PDAM, dan Selaparang Agro. Termasuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi yang harus melakukan transisi siaran dari analog ke digital. 

Hal itu guna menyusul kebijakan nasional tentang berakhirnya siaran analog (analog swift off) pada 2022 mendatang. Selain itu, ia juga mengingat dana yang dibutuhkan untuk transisi tersebut tidaklah kecil.

Diingatkan bupati agar penyelesaian persoalan BUMD tersebut dilakukan dalam suasana keterbukaan. Ini penting untuk kebaikan semua pihak termasuk BUMD yang diharapkan dapat memberikan dukungan. 

Bupati BUMD yang termasuk dalam katagori ini adalah PT. Selaparang Finansial dan Bank NTB syariah. Sementara PD. BPR NTB juga masih dinilai belum memberikan kontribusi memadai. (hs)

9 Unsur Penentu Kebijakan BPPD Dilantik

9 Unsur Penentu Kebijakan BPPD Dilantik

LANTIK: Pengurus BPPD Lombok Timur dilantik Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.

SELONG -- Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy melantik sembilan orang unsur penentu kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPP) setempat. Mereka ini akan mengabdi untuk masa khidmat 2021-2026.

Kesembilan orang yang dilantik itu ialah, Muhammad Nursandi yang menjabat sebagai Ketua, Drs H Gufranudin, MA, sebagai Wakil Ketua,  dan Yogi Birrul Walid Sugandi, MPar, sebagai Sekretaris.

Sementara enam anggota lainnya yakni Busran Ekamayadi, Idham Kholid, Iwan Marindra, Mastur, Izzul Khairi dan Muhammad Nurjihadi.

Orang nomor satu di Lombok Timur ini berharap pejabat baru yang baru selesai dilantik dapat mengemban misi. Ada empat pokok yang harus dilaksanakan.

"Kalau dijabarkan cukup berat, tapi kalau dianggap enteng ya enteng. Jika sekedar menghabiskan anggaran dari pemda sudah tidak berlaku lagi,"ujar HM Sukiman Azmy, kepada awak media usai melantik, Senin (28/6).

Sukiman menerangkan, empat tugas pokok tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 22 tahun 2011 yang menjadi payung hukum berdirinya BPPD dirinya badan tersebut. Yakni pertama, meningkatkan citra pariwisata di tanah air, khususnya di Lombok Timur. 

Kedua, memperbanyak jumlah kunjungan wisatawan dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, menggalang pendanaan dengan berbagai stakeholder terkait, dalam rangka melaksanakan kegiatan keparwisataan. 

Keempat, ialah melaksanakan riset atau penelitian guna meningkatkan bisnis di dunia pariwisata.

Tahun 2021 ini, beber Sukiman, Pemda menganggarkan sekitar Rp 750 juta melalui APBD. Namun jika masih ada kegiatan yang sifatnya butuh dukungan, maka dirinya hendak menambah anggaran tersebut di APBD Perubahan.

"Kita lihat di APBD induk 2020, jika aktivitasnya cukup spektakuler, bisa melaksanakan empat poin itu. Tentu pemerintah tidak akan berpangku tangan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua BPPD yang baru saja dilantik, Muhammad Nusandi mengatakan diri siap untuk mengajar apa yang menjadi arahan Bupati tersebut. Tapi demikian dirinya menyebut semua itu bisa menjadi sesuatu yang mudah juga sebaliknya.

"Jika sebelum pandemi akan sangat mudah berkoordinasi dengan setiap orang," ucapnya. (kin)

Darurat Narkoba, Semua Elemen Harus Partisipasi

Darurat Narkoba, Semua Elemen Harus Partisipasi

LAUNCHING: Pemkab Lombok Timur bersama Polres setempat meluncurkan Kampung Anti Narkoba.

SELONG -- Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi mensinyalir ada ratusan bandar narkoba di daerah ini. Keberadaan mereka sangat mengkhawatirkan terhadap kondisi generasi muda di masa depan.

Lontaran itu disampaikan Rumaksi saat meluncurkan Kampung Anti Narkoba. Kegiatan ini berlangsung Senin (28/6).

Menyadari eksistensi peredaran barang haram ini, Rumaksi menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut terutama dalam memberantas barang haram itu 

Kata dia, setelah aparat kepolisian, kalangan orang tua menurutnya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memerangi kasus narkoba. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menyatukan tekad perang terhadap narkoba.

Pemkab Lombok Timur, jelasnya, telah mengeluarkan surat edaran untuk mendukung terbentuknya kampung anti narkoba. Surat edaran tersebut dikeluarkan dengan nomor 338/183 KBPDN 2021 tentang kampung tangguh bersih narkoba. 

Dalam surat tersebut pemerintah kabupaten meminta setiap desa untuk membentuk satgas kampung tangguh bersih narkoba. 

Selain itu, masyarakat diminta bekerjasama dengan TNI dan Polri mengampanyekan bahaya penyalahgunaan narkotika. Langkah ini bisa melalui forum-forum yang ada di wilayah masing-masing.

Kampung tangguh narkoba, jelasnya, diinisiasi oleh Kapolri setelah berkaca pada kampung tangguh Covid-19. Hal itu dibentuk dengan maksud yang tak jauh berbeda yaitu mencegah perluasan peredarannya khususnya di Lombok Timur.

"Kampung Tangguh Anti Narkoba digagas Kapolri NTB dengan berkaca pada Kampung Tangguh Covid-19 untuk mencegah semakin meluasnya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia," tutupnya. (hs)

Seribu Vaksin Kembali Disiapkan untuk Warga Senggigi

Seribu Vaksin Kembali Disiapkan untuk Warga Senggigi

VAKSINASI: Warga dan pelaku usaha wisata di kawasan Senggigi diberikan vaksin Covid-19.

GERUNG -- Dalam rangka giat HUT Bhayangkara yang ke-75, Polres Lombok Barat (Lobar) mengadakan kegiatan vaksinasi massal. Kegiatan dilakukan untuk menggenjot percepatan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ini digelar di sejumlah tempat dan puskesmas yang ada di Lobar.

Dengan syarat berusia 18 tahun ke atas dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan vaksinasi gratis di tempat-tempat yang sudah ditentukan.

"Yang umur 18 plus, bisa langsung datang ke puskesmas terdekat, atau tempat-tempat lain yang sudah ditentukan. Cukup dengan menunjukkan KTP atau KK saja itu sudah bisa langsung divaksin. Kebetulan untuk wilayah Senggigi dipusatkan di sini," terang Kapolsek Senggigi, Priyo Suhartono saat ditemui di tengah kegiatan vaksinasi yang berlokasi di Aruna Sea View Senggigi, Batu Layar, Lobar, Sabtu (26/6).

Dijelaskan Priyo, khusus untuk di wilayah Senggigi saja, pihaknya sudah menyiapkan 1.000 vaksin.

Selain di Aruna Sea View Senggigi, titik vaksinasi massal di Lobar juga tersebar di beberapa tempat seperti Pos Polisi Bundaran Giri Menang Square Gerung, Pelabuhan Lembar, dan Puskesmas Gerung. 

Berikutnya juga di Puskesmas Perampuan, Puskesmas Labuapi, Puskesmas Sekotong, Puskesmas Kuripan, Puskesmas Narmada, Puskesmas Lingsar dan Puskesmas Gunungsari.

"Buat masyarakat Senggigi sendiri yang notabene kawasan wisata yang selalu dikunjungi banyak orang, ini bisa menjadi jaminan secara tidak langsung bagi para pengunjung untuk memberikan rasa aman terhadap penularan Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar Saidul Ahkam mengaku sangat mengapresiasi dukungan Polres Lobar yang menjadi inisiator vaksinasi kali ini. Hingga hari ini, tercatat sudah lebih dari 1.800 pelaku pariwisata di Lobar sudah tervaksin.

Dengan begitu sudah ada tiga hotel yang berhasil memenuhi target 100 persen angka pegawai yang sudah tervaksinasi tahap 2. Yakni ada hotel Aruna Senggigi Resort and Convention, Coconut Boutique Resort, dan Jeeva Santai Villas.

Sedangkan 11 hotel yang angka pegawainya sudah tervaksin 100 persen pada tahap 1, yakni The Jayakarta Lombok, Sheraton Senggigi Beach Resort, Kila Senggigi Beach Lombok dan Puri Saron Senggigi.

Berikutnya Svarga Resort Lombok, Puri Mas Resort Lombok, Holiday Resort Lombok, Montana Premier Senggigi, Puri Bunga Senggigi, Grand Senggigi Hotel, dan Cocotinos Hotel and Resort di Sekotong.

Ahkam berharap, hotel-hotel lain yang masih beroperasi di Lobar dapat tervaksin seluruhnya.

Vaksinasi ini akan sangat mendukung upaya kita memulihkan ekonomi secara khusus di kepariwisataan di era new normal. Ia berharap dengan vaksin dan prokes yang ketat, kredibilitas para pelaku usaha akan semakin terekspose sehingga menjadi materi promosi penting buat pariwisata. (jl)

Rp 265 Miliar DAK di Lotim Belum Terealisasi, Ini Penyebabnya

Rp 265 Miliar DAK di Lotim Belum Terealisasi, Ini Penyebabnya

HM Juaini Taofik

SELONG -- Lambannya review Inspektorat dinilai menghambat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK). di Lombok Timur. Akibatnya, dari 56 DAK, baru dapat tersalurkan hanya 14 persen saja.

Tersisa sebanyak 42 persen yang belum terselesaikan administrasinya dan masih belum tersalurkan hingga saat ini. 

Hal itu diungkapkan Sekda Lotim, HM Juaini Taofik saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/6).

Dia menjelaskan, kelambanan tersebut memaksa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut membentuk ruangan bersama untuk mengebut realisasi DAK tahun ini. 

Ia menyebut kesenjangan 42 persen DAK yang masih belum tersalurkan tersebut bernilai Rp 265 miliar dalam bentuk fisik maupun non fisik. Karena itu, realisasi harus dikejar agar segera tuntas pada 21 Juli mendatang.

"Kita masih punya waktu hingga 21 Juli, karena review Inspektorat lambat, maka saya selaku pimpinan OPD punya terobosan yaitu satu pintu," ucapnya.

Dalam ruangan bersama itu, kata Taofik, akan diisi oleh semua pengelola DAK mulai Senin (28/6) mendatang. Ini disertakan dengan pembuatan SK tim pengelola DAK yang berasal dari auditor. 

Tanggal 1 Juli mendatang, terangnya, Bupati Sukiman akan melakukan rapat koordinasi terkait hal ini. 

Alih-alih dikebut, persoalan lain yang lebih krusial masih terdeteksi oleh Sekda. Ia menyebut, dua persoalan tersebut ialah sinkronisasi data OPD dengan progres penyaluran. 

Pekerjaan tersebut harus dapat terselesaikan dalam kurun waktu satu minggu. Tak heran jika ia mengumpulkan Inspektorat, BPKAD dan PPK dalam satu ruangan guna mengebut sisa administrasi sebesar 42 persen yang belum terselesaikan tersebut.

Selanjutnya, Taofik menyebut ada beberapa penyebab lain molornya penyaluran DAK. Yakni persoalan E-Katalog oleh Dinas Kesehatan Lombok Timur yang hingga saat ini belum tayang. 

Kedua input Omspan, seringnya perpindahan posisi disebutnya merupakan sala satu penghambat realisasi tersebut. 

"Di kesehatan lebih kepada e-katalog yang belum tayang. Yang kedua yaitu input  Omspan karena orang kan pindah-pindah ruangan nih habis dari BPKAD, ada kekurangan di Inspektorat belum direview, lagi ke OPD," keluh Sekda.

Meskipun demikian, ia optimis dengan dibentuknya tim percepatan penyerapan DAK dengan dikerjakan bersama, proses penyelesaian administrasi tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan prosedural. 

Ia menyebut, kecepatan tersebut ditargetkan 1 berbanding 6 jam. Padahal, review yang biasanya dikerjakan Inspektorat dalam jangka waktu 6 jam akan dapat terselesaikan dalam kurun waktu 1 jam saja.

"Yang semula Inspektorat mereviewnya selama 6 jam, karena kita sudah dekatkan mereka mungkin bisa satu jam," pungkasnya. (hs)

Ini Paparan KPPN Saat Temui Bupati Lotim

Ini Paparan KPPN Saat Temui Bupati Lotim

PAKTA INTEGRITAS: Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy bersama Kepala KPPN Selong menandatangani kesepakatan pakta integritas.

SELONG -- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong temui Bupati Lombok Timur. Kunjungan itu sebagai perkenalan awal bagi kedua belah pihak.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah OPD pengelola DAK fisik. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diisi penandatanganan pakta integritas antara Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Kepala KPPN Selong, dan Bupati Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam kata sambutannya mengatakan, kunjungan itu merupakan perkenalan bagi Yuspartinah, yang baru saja ditugaskan. Ia berharap agar kerja sama Pemda Lotim dengan KPPN Selong, yang selama terjalin dengan baik dapat dipertahankan.

"Bila perlu hubungan ini ditingkatkan," ucap HM Sukiman Azmy, saat menerima KPPN di ruang kerjanya, Jumat (25/6).

Orang nomor satu di Lotim ini menjelaskan, upaya Pemkab bersama pendahulu di lembaga perbendaharaan tersebut, yakni menggenjot serapan anggaran di Gumi Patuh Karya.

Bupati menyebut, berkat komunikasi dan koordinasi yang apik itu, Lotim pernah menduduki peringkat ke 3 terbaik di Indonesia, prihal serapan anggaran.

Terlebih saat ini, kata dia, belanja pemerintah menjadi harapan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

Untuk itu, ia berharap kepada nahkoda baru itu agar dapat melakukan hal serupa untuk kesuksesan karir kedepan.

"Saya berharap bisa melakukan hal yang sama untuk kesuksesan karir kepala KPPN yang baru," harapnya.

Sementara itu, Kepala KPPN Selong Yuspartinah memaparkan, serapan anggaran di Lotim khususnya DAK dan Dana Desa hingga 24 Juni, yang bersumber dari 25 sub bidang. Serapan ini telah tersalur berupa DAK fisik tahap I untuk 17 bidang sebesar Rp 39.784.2433.238 atau setara 14 persen, dari pagu anggaran Rp 282.908.078.000. 

Sementara itu untuk kontrak dalam kurun waktu yang sama, terdapat 20 bidang. Dan telah melakukan perekaman data kontrak melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) senilai Rp 159.703.625.664 atau 56,47 persen.

"Batas akhir perekaman data kontrak adalah 21 Juli," ucapnya.

Dia mengingatkan, untuk Dana Desa (DD) yang telah tersalur sebesar Rp. 139.767.628.800, setara 44,40 persen dari  pagu anggaran Rp.314.800.534.000.  

"Realisasi  penyaluran BLT DD yang sudah mencapai 100 persen, kecuali untuk bulan ke 4 hingga 6," tandasnya. (kin)

Penerapan Konsep SPAB Sesuai Kebutuhan Lokal

Penerapan Konsep SPAB Sesuai Kebutuhan Lokal

HM Juaini Taofik

SELONG -- Di setiap daerah tak luput dari bencana, terlebih kondisi saat ini. Di tengah menyeruaknya Covid-19, juga disertai dengan iklim yang tak menentu.

Kondisi ini tentunya menuntut setiap orang dapat memahami apa yang hendak dilakukan ketika bencana itu datang. Lantaran itu, penting adanya mitigasi terhadap persoalan tersebut.

Salah satunya melalui penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini menjadi salah satu prioritas nasional tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk mempersiapkan hal itu, Pemkab Lombok Timur menggelar rapat koordinasi implementasi program tersebut. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Masjid Kantor Bupati, Jumat (25/6).

Rapat koordinasi persiapan penerapan SPAB ini setidaknya diikuti oleh 25 orang. Mereka ini berasal dari berbagai elemen pendidikan seperti Kementerian Agama Lombok Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lotim, Universitas Gunung Rinjani, Universitas Hamzanwadi, KNPI, Marakit Ta'limat, STIA Muhammadiyah dan UNW Anjani.

Sekda Lotim, HM Juaini Taofik dalam sambutannya menyebut, kegiatan ini merupakan awal yang baik untuk mewujudkan SPAB. Ini karena bencana tak dapat dihindari. 

"Mulai dari gempa bumi, banjir, termasuk bencana non alam pandemi covid-19," ucapnya.

Lantaran itu, untuk merumuskan konsep aman bencana yang nantinya hendak diterapkan disebutnya perlu pelibatan berbagai elemen.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif yang digunakan dalam persiapan pelaksanaan SPAB itu sangat dibutuhkan, bahkan memiliki relevansi. Mengingat setiap persoalan tak dapat dibahas secara terpisah atau sendiri-sendiri.

"Saya meminta seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif menyumbangkan idenya demi terwujudnya SPAB," ujarnya.

Senada, Ketua Tim BNPB Iwan Subiantoro meminta agar rapat ini dimanfaatkan dengan baik. Ini demi menyamakan persepsi penerapan SPAB. 

Dirinya mengingatkan agar, konsep yang dilahirkan sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya di Lotim. 

Tak hanya itu, ujar Iwan, penerapan program itupun diharapkan dapat dimulai sejak jenjang terendah. Yaitu pra sekolah seperti TK dan PAUD.

"Saya meminta agar pelaksanaannya tidak hanya di sekolah negeri saja, melainkan juga di sekolah swasta, termasuk Pondok Pesantren," ujarnya. (kin)

Giliran Aik Nyet Jadi Lokasi Bersih-bersih Dispar Lobar

Giliran Aik Nyet Jadi Lokasi Bersih-bersih Dispar Lobar

Wisata Aik Nyet

GERUNG -- Seperti pekan sebelumnya, Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) kembali melakukan kegiatan bersih-bersih tempat wisata. Kali ini kegiatan dipusatkan di Kawasan Wisata Alam Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Narmada. 

Kegiatan mingguan Dispar Lombok Barat ini ramai diikuti oleh masyarakat setempat dan lembaga desa yang ada.

Kegiatan ini selain sebagai sarana edukasi juga bisa digunakan untuk promosi destinasi wisata yang ada di Lobar.

Hal tersebut disampaikan Kadispar Lobar, H Saiful Ahkam di tengah-tengah kegiatan bersih-bersih.

"Insyaallah kita akan keliling ke destinasi wisata lainnya. Tentu diharapkan sebagai edukasi, bisa juga jadi sarana promosi destinasi wisata kita. Bayangkan saja setiap orang yang ikut kegiatan nanti share foto mereka di sosmed, itu jadi promosi sederhana tapi bisa menjangkau luas," kata Ahkam," ucapnya, Jum'at (25/6).

Wisata alam Aik Nyet merupakan destinasi wisata berupa pemandian umum yang airnya langsung dari sumber mata air yang terletak di hutan Narmada, Lombok Barat.

Sejak puluhan tahun lalu, Aik Nyet sudah menjadi destinasi favorit bagi wisatawan maupun masyarakat Lombok pada umumnya.

"Dari sejak saya kecil Aik Nyet ini sudah ada, itu sekitar tahun 70an. Namun sejak 2015 mengalami penataan oleh Dispar NTB, dan Alhamdulillah selalu ramai sampai sekarang," tutur Kepala Desa Buwun Sejati, Muhidin.

Destinasi ini tak hanya kolam pemandian umum dan alam yang sudah tidak diragukan lagi keindahan dan keasriannya. Destinasi wisata ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti berugak-berugak di pinggir pemandian. 

Fasilitas seperti berugak ini cocok sekali sebagai tempat berkumpul dengan sanak keluarga sambil menikmati sajian kuliner. Destinasi memiliki luas sekitar 10 hektare.

Di sejumlah sudut kawasan pemandian ini juga dihiasi dengan wahana-wahana swafoto. Obyek swafoto ini dipastikan sanggup memanjakan mata.

Terlebih lagi akses menuju lokasi pemandian Aik Nyet ini bisa dikatakan sudah sangat bagus. Tidak ada lagi jalan tanah berbatu sepanjang jalan menuju lokasi.

"Selain kolam pemandian ini, kita juga ada homestay yang sudah kita bangun, di atas juga ada camping ground," kata Muhidin.

"Alhamdulillah masyarakat sadar dan punya peran penting dalam membangun dan pemeliharaan pariwisata di Buwun Sejati khususnya di Aik Nyet ini. Seperti hari ini kita lihat sendiri jika ada kegiatan gotong royong sepeti ini mereka sambut dengan baik," tandasnya. (jl)

Kecelakaan Maut di Anjani, Ini Kronologis Kejadiannya

Kecelakaan Maut di Anjani, Ini Kronologis Kejadiannya

IPTU Rita Yuliana

SELONG -- Kecelakaan maut di Jalan Raya Anjani menelan satu korban jiwa. Peristiwa itu terjadi Kamis(24/6) sekitar pukul 14.25 Wita.

Hal itu diungkapkan Kasat Lantas Polres Lotim, Rita Yuliana kepada awak media, Jum'at (25/6).

Dia menjelaskan, kronologis kejadian tersebut berawal dari keberanian pengendara sepeda motor menyalip kendaraan truk jenis fuso dari arah yang sama (Anjani-Rempung). Alih-alih tersalip, pengendara sepeda motor tersebut tersenggol oleh kendaraan lain dari arah berlawanan.

Akibatnya, pengendara sepeda motor tersebut terseret oleh kendaraan yang disalipnya (fuso). Sementara pengendara masih dirawat akibat luka ringan.

"Dari arah yang sama, kendaraan roda dua tersebut menyalip truk jenis fuso. Karena terlalu kanan, akibatnya sepeda motor tersebut tersenggol dan terseret oleh truk yang disalipnya," ucapnya.

Saat ini kendaraan roda dua dan kendaraan fuso beserta pengendaranya tersebut diamankan di Mapolres Lombok Timur. Sementara, kendaraan yang menyenggolnya masih dalam proses penyidikan oleh petugas.

"Yang kami amankan kendaraan roda dua dan kendaraan jenis fuso tersebut. Sementara kendaraan yang menyenggol masih dalam tahap penyelidikan," singkatnya. (hs)

Lotim Darurat Narkoba, Harus Ada Lembaga Khusus yang Tangani

Lotim Darurat Narkoba, Harus Ada Lembaga Khusus yang Tangani

Ilustrasi

SELONG -- Bahaya Narkotika tidak saja laten, tali nyata terasa dan terus mengintai. Sasaran peredarannya terutama bagi kalangan pemuda.

Tercatat ada 6 kecamatan masuk dalam zona merah peredaran narkoba di Lombok Timur. Salah satunya yakni Kecamatan Selong, dimana salah satu pusat peredarannya di Kelurahan Pancor.

Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H Daeng Paelori mengatakan, kondisi daerah saat ini disebutnya sebagai status darurat. Setiap waktu ia mengaku dikagetkan melalui pemberitaan.

"Tadi pagi di salah satu stasiun televisi saya dikagetkan dengan penggerebekan di Aik Mel," ucap Daeng, saat sedang mengisi dialog, Rabu malam (24/6).

Dirinya mengklaster barang haram itu menjadi tiga bagian, yaitu bandar, pengedar dan pemakai. 

Pemerintah daerah,, kata dia, selama ini konsen terhadap korban atau pengguna barang tersebut. Sementara untuk bandar dan pengedar itu merupakan ranah dari kepolisian. 

"Saya berharap ada sinergi untuk memberantas hal tersebut," ucapnya.

Kata Daeng, bukan hanya narkoba yang harus diwaspadai. Namun prekusor dan sejenisnya, seperti trihex, tramadol dan tembakau gorila.

Ketiga jenis barang itu, ucapnya, dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan di disebutnya dijual bebas. 

"INI harus mendapat perhatian, agar tidak dikonsumsi. Sebab kalau sudah tramadol dan trihex pasti ujung-ujungnya ke narkoba. Ini warning bagi kita," ucapnya.

Ia mengaku, setahun yang lalu telah berdiskusi mengenai masalah tersebut dengan Bakesbangpoldagri. Saat itu dirinya menekankan untuk segera ambil tindakan. 

Pada waktu itu, jelasnya, belum ada Perda dan masih sebatas peraturan bupati (Perbub).

Kendati demikian, patut disyukuri lantaran Raperda tentang Penanggulangan dan Pencegahan Peredaran Narkoba telah masuk ke meja dewan. Dimana salah satunya membahas tentang tes urine. 

Tes itu, bebernya, dilakukan oleh kepala daerah dan jajarannya termasuk DPRD.

Hanya saja, yang perlu ditambah ialah agar hal serupa berlaku bagi siswa, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini penting jika betul-betul ingin memerangi peredaran barang haram tersebut.

"Sebab kita bersosialisasi sudah tidak mempan," ucapnya.

Apa yang diungkapkan politisi Partai Golong Karya ini cukup mendasar. Sebab, dirinya merasakan langsung hal itu.

Dia mencontohkan di wilayah sekitarnya. Semakin dirinya menyuarakan hal itu, semakin banyak pengguna barang haram itu.

Karena itu, ujarnya, harus ada lembaga khusus di luar kepolisian yang menangani masalah tersebut. Dimana lembaga tersebut tugasnya menjadi mediator antara keluarga korban dan pemerintah.

Lantaran kata dia, emosi dan kasih sayang antar kedua pihak itu harus erat. Ini karena orang tua bisa mengedukasi anak dan lingkungannya. 

Pendekatan ini, paparnya, nantinya para orang tua memiliki ruang komunikasi tentang perilaku keseharian anak di lingkungan keluarganya. Lantaran itu keberadaan lembaga ini patut didorong agar terwujud.

"Tidak jarang orang tua melihat aneh kelakuan anaknya, tapi mau lapor kemana," tegasnya.

Sebab, kata dia, jika laporan itu disampaikan ke kepolisian tidak bisa lantaran harus ada barang bukti. Jika hanya gejala saja tidak mungkin bisa ditindak, kecuali ada barang bukti yang melekat.

Dia menyinggung soal adanya rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) membangun balai rehabilitasi di Lotim. Rencana itu tepatnya di Sepolong, Kecamatan Labuan Haji.

Jika tak ada langkah-langkah semacam itu, dirinya tak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada generasi berikutnya.

"Provinsi selaku pemilik tanah sudah oke, Pemkab Lotim juga sepertinya sudah welcome, mudah-mudahan segera terwujud," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H Pathurrahman mengatakan, pemerintah sangat serius memerangi narkoba. Namun ia mengakuinya saat ini belum maksimal.

Dia mengatakan, pemerintah belum percaya diri jika harus berperang sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak dalam memerangi barang haram tersebut.

"Kami berkomitmen juga untuk lebih serius lagi. Dan kita harus bersepakat bhawa Narkoba ini musuh kita bersama bukan hanya pemerintah," tandasnya. (kin)

Destinasi Gunung Jae Bakal Ditata Pemkab Lobar

Destinasi Gunung Jae Bakal Ditata Pemkab Lobar

DISKUSI: Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid saat berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait penataan Gunung Jae.

GERUNG -- Pemkab Lobar akan melakukan pengembangan dan penataan kawasan wisata Gunung Jae yang berada di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. 

Penataan ini melalui hibah khusus yang dianggarkan pemerintah pusat. Dimana lewat hibah itu Lobar akan dibuatkan akses jalan yang berkualitas. 

Hal itu dikatakan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat meninjau objek wisata Gunung Jae, Kamis (24/6).

“Akses jalan sudah menjadi prioritas. Lombok Barat Insyaallah Juli ini ada kepastian kapan akan dilaksanakan," ucapnya.

Sumber dana penataan kawasan ini disebutnya berasal dari APBN. Jalan akan dibangun sepanjang Sesaot menuju Gunung Jae.

Untuk pengembangan, rencananya akan diusulkan ke sejumlah lembaga kementerian. Sebut saja seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian PUTR, dan Kementerian Desa.

Selain dari dana pusat, pengembangan kawasan wisata nantinya juga akan dianggarkan lewat APBD. Ini mengemuka dalam diskusi bersama OPD terkait.

Lewat APBD itu sejumlah sarana akan dibangun. Seperti pengadaan pipa yang nanti bisa melalui swakelola, listrik dan yang lainnya.

"Tidak ada anggaran khusus, makanya nanti kita upayakan pendanaan dari berbagai sumber, " tegasnya.

Wisata alam Gunung Jae sendiri merupakan sebuah area wisata yang sebenarnya bukanlah sebuah gunung. Kawasan ini merupakan sebuah area yang dikelilingi perbukitan dan persawahan yang mengitari sebuah muara sungai berbentuk danau kecil yang tenang, jernih dan indah. 

Danau inilah yang menjadi objek utama wisata di kawasan wisata yang memiliki luas sekitar 10 hektar ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Saiful Ahkam saat mendampingi bupati mengatakan, pihaknya sudah memiliki skema untuk pengembangan wisata Gunung Jae. Skema tersebut yaitu pendampingan dengan desa-desa wisata, melalui kerjasama pelaku asosiasi wisata. 

Dari 60 desa wisata yang ada telah diklaster menjadi tiga kategori. Desa wisata dengan kategori rintisan akan diutamakan untuk mendapat pendampingan bekerjasama dengan para pelaku wisata.

"Sudah ada komunikasi kita dengan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) yang akan menjadikan beberapa desa wisata di daerah kita menjadi laboratorium pendampingan," kata Ahkam.

Ahkam menambahkan, selain dengan pelaku wisata, saat ini banyak perguruan tinggi yang melakukan kuliah merdeka. Melalui KKN tematik, KKN partisipatori, dan kuliah merdeka, desa-desa ini bisa menjadi sasaran kegiatan tersebut untuk mereka belajar dan bekerja.

Khusus untuk Gunung Jae, Ahkam mengatakan, target jangka pendek pemerintah agar kawasan ini semakin tertunjang oleh infrastruktur, aksesibilitas, dan amenitas yang lain.

“Jika melihat perencanaan dan masterplan dari Pemerintah Desa Sedau itu luar biasa. Tinggal bagaimana membantu dari aspek SDM-nya," ujarnya.

Tugas ini disebutnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Dari alasan itu pihaknya menggandeng asosiasi, komunitas para pelaku dalam konteks pembangunan SDM berkepanjangan dan berkelanjutan.

Desa wisata menurut Ahkam sedianya ada menjadi pelengkap dari destinasi-destinasi yang sudah ada di Lombok Barat dan NTB secara umum. Di bulan Agustus nanti, Dinas Pariwisata sedang menginisiasi parade desa wisata dengan tajuk “Pesona Lombok Barat” yang nantinya diisi atraksi setiap desa, eksibisi produk-produk ekraf, dan lainnya. (jl)

Diduga Gara-gara Tidak Dibelikan HP, Murid SLB Gantung Diri

Diduga Gara-gara Tidak Dibelikan HP, Murid SLB Gantung Diri

Ali Usman

PRAYA -- Ali Usman menyudahi hidupnya dengan cara tragis. Ia menggantung diri di dapur rumahnya.

Murid SLB Penujak yang kini kelas IX dan berusia 15 tahun ini diduga menggantung diri lantaran masalah sepele. Ia diduga frustasi lantaran tak dibelikan motor dan HP.

Ali Usman sendiri berasal dari Dusun Batu Kliang, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Ia ditemukan gantung diri Kamis (24/6), sekitar pukul 17.00 WITA, sore kemarin.

Ia menggantung diri dengan tali nilon. Akhir hidup tragis yang dijalani anak ini kontan menghebohkan warga sekitar.

Kapolsek Praya Barat, AKP Hery Indrayanto menjelaskan, dari keterangan pihak keluarga, Ali Usman kemungkinan besar kecewa dan frustasi. Pasalnya, sebelum meninggal almarhum pernah meminta kepada orangtuanya dibelikan sepeda motor, tetapi tidak dituruti. 

"Almarhum juga meminta dibelikan HP tidak dituruti sehingga besar kemungkinan almarhum frustasi," jelasnya, Jumat (25/6).

Sementara itu, orang tua korban Muslim mengaku, bukannya tidak mau membelikan anaknya HP. Namun karena almarhum tuna wicara, sehingga tidak dibelikan dan disekolahkan di SLB Penujak.

Berdasarkan pemeriksaan fisik pada diri korban, peristiwa itu murni kasus bunuh diri. Tidak ditemukan adanya bekas kekerasan pada sekujur tubuhnya.

Muslim kepada pihak kepolisian menjelaskan, sebelum kejadian Ali Usman pernah menelpon dan memintanya datang menemuinya yang tinggal bersama neneknya. Namun pada saat itu bapaknya masih bekerja sebagai pekerja bangunan di Selong Belanak.

Baru sekitar pukul 16.10 Wita Muslim berangkat dari tempat kerjanya menuju Dusun Batu Kliang Desa Mangkung untuk menemui korban. Setelah mau mendekati tempat tinggal nenek bersama korban kurang lebih 100 M kebetulan hujan dan orang tua korban berteduh hingga hujan mereda.

Begitu tiba di rumah tempat tinggal anaknya, Muslim terkejut karena menemukan anaknya sudah tidak bernyawa lagi. (jl)

Terlindas Mobil Panen Padi, Anak SMP Ini Mati Ditempat

Terlindas Mobil Panen Padi, Anak SMP Ini Mati Ditempat

TEMPAT KEJADIAN: Inilah lokasi kejadian tempat meninggalnya AS setelah digilas mobil panen padi.

BIMA -- Tragis benar peristiwa yang menimpa AS. Anak berusia 14 tahun ini tewas meregang nyawa setelah dilindas mobil panen padi.

Insiden memakan korban jiwa ini terjadi Kamis (24/6) kemarin sekitar pukul 14.40 Wita. Peristiwa itu terjadi anak usia SMP ini di So Tolo Sera, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.

AS tak mengira bakal mengembuskan nafas terakhir siang itu. Pasalnya saat sopir pemotong padi berinisial SF, 43 tahun masih melihat AS bermain bersama teman-teman sebayanya.

Kala itu mereka sedang mengumpulkan jerami dari limbah mobil pemotongan padi tersebut. Mereka mengambil limbah jerami itu dengan cara mengambil langsung pada saat jerami tersebut keluar dari mobil pemotong padi.

SF yang tak sadar saat mobil mundur hendak membelok justru melindas AS. Anak SMP ini tidak sempat menghindar dari mobil pemotong padi tersebut.

Akibat kejadian tersebut korban langsung meninggal dunia di tempat. Nampak AS dengan luka pada bagian wajah serta terlihat darah yg keluar dari hidung karena diduga terlindas pada bagian kepala.

Kasat Reskrim Polres Bima Iptu Adhar, Jumat (25/6) menyampaikan, kejadian tersebut berawal saat sopir asal RT.03 Desa Rato Kecamatan Bolo itu memotong padi.

Adhar mengungkapkan korban saat ini berada di kediaman orang tuanya. Jenazahnya bakal dimakamkan hari ini di TPU Desa Bolo.

"Agar peristiwa ini tidak terulang kembali diimbau agar orang tua mengawasi anak-anaknya. Demikian juga pemilik kendaraan pemotongan padi agar lebih hati-hati," tutupnya. (jl)

Ratusan Jukir Liar Digelandang ke Mapolres Lotim

Ratusan Jukir Liar Digelandang ke Mapolres Lotim

DIGELANDANG: Ratusan jukir yang diduga beroperasi secara liar ini digelandang ke Mapolres Lotim.

SELONG -- Sebanyak 109 orang juru parkir (jukir) liar terjaring dalam operasi yang dilakukan Polres Lombok Timur. Para jukir liar ini terjaring lantaran diduga kerap melakukan aksi premanisme.

Dari 109 jukir liar itu diamankan di 21 titik lokasi di Lombok Timur. Sebelumnya, pada 14 Juni lalu, sebanyak 141 jukir liar juga digelandang ke Mapolres Lombok Timur.

Kapolres Lotim, AKBP Tunggul Sinatrio mengatakan, digelandangnya para jukir ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, para jukir ini telah melanggar pasal 28 Perda Lotim nomor 10 tahun 2016 tentang pakaian seragam, pengenal dan perlengkapan lainnya. 

ulah mereka di lapangan sering kali menarik ongkos parkir melebihi ketentuan aturan yang berlaku. Ulah mereka disinyalir pula kerap melakukan pemerasan.

Kedepan, kata Tunggul, untuk meminimalisir jukir liar APH bersama dengan beberapa OPD di lingkup Lotim akan membentuk satgas. Hal itu dilakukan guna menertibkan praktik premanisme agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Lotim.

"Untuk sementara, petugas memberikan teguran dan pembinaan terhadap para jukir yang berhasil diamankan sejak tanggal 14 hingga 23 Juni," ucapnya.

Terhadap orang-orang yang telah diamankan sejak tanggal 14-23 juni diberikan pembinaan dan teguran untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga Lotim.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Timur, Purnama Hadi menyebutkan tentang pasal 2 Perda Nomor 10 tentang penyelenggaraan parkir. Dia menyebut parkir dapat diberlakukan oleh pemerintah daerah dan swasta (lahan milik pribadi). 

Penyelenggaraan parkir oleh pemda, jelasnya, ialah tepi jalan umum, destinasi wisata, pasar umum dan lainnya. 

Sementara, pada pasal 5 huru B menyatakan bahwa jukir bertugas menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keindahan tempat parkir. Selain itu pengelola tempat khusus parkir juga memiliki kewajiban bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tempat parkir. 

Lebih lanjut, Purnama Hadi menyebut bahwa persoalan jukir selanjutnya menjadi tanggung jawab dinas yang dipimpinnya.

"Penertiban jukir selanjutnya menjadi tugas kami," singkatnya. (hs)

Akhirnya Kasus Stunting di Lotim Menurun

Akhirnya Kasus Stunting di Lotim Menurun

TANDA TANGAN: Sekda Lotim, HM Juaini Taofik menandatangani dokumen percepatan penanganan stunting.

SELONG -- Lombok Timur ditetapkan sebagai satu dari 100 kabupaten menjadi lokasi fokus percepatan penurunan kasus stunting. Status ini ditunjuk melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik menyampaikan, rembuk stunting dilakukan untuk memastikan secara terintegrasi. Pelaksanaan intervensi penurunan itu secara bersama antara seluruh komponen yang ada.

Baik pemerintah daerah sampai dengan desa, maupun lembaga non pemerintah dan masyarakat.

"Pelaksanaan intervensi ini secara bersama-sama penurunan stunting ini," kata HM Juanini Taofik, pada acara yang diselenggarakan secara daring itu, Kamis (24/6).

Penanganan stunting di Lotim diklaim telah berhasil diturunkan. Hal itu dapat dilihat dari hasil elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dilakukan setiap tahun.

Dia merincikan, tahun 2019 dari 64,09 persen balita yang diukur serta diverifikasi ditemukan sebanyak 26,10 persennya menderita stunting. Sementara tahun 2020 85,24 persen, hanya 20,59 persen.

Tapi pada tahun 2020 ini, dari 85,24 persen balita yang diterapkan hal serupa, ditemukan sebanyak 20,59 persen. 

Sampai bulan Mei 2021, bebernya, dari 88,57 persen balita diukur dan diverifikasi, ditemukan sebanyak 20,48 persen menderita stunting.

"Berdasarkan entri data e-PPGBM menjadi 100 persen agar gambaran riil persentase stunting dapat diperoleh sangatlah penting," ucapnya.

Progres penurunan stunting di 62 desa sebagai lokasi fokus kegiatan, juga menggambarkan program percepatan penurunan stunting telah berjalan baik. Penangan ini kendati di tengah situasi pandemi yang masih mneyeruak.

Dirinya mengingatkan agar strategi serta rencana program tahun 2022 disiapkan untuk percepatan penurunan stunting pada 29 desa yang disebutnya sebagai lokasi fokus baru. Meski dirinya tak merincikan desa mana saja yang dimaksud.

Namun demikian, meski ada fokus baru itu tentunya dengan tidak meninggalkan 62 desa sebelumnya. Tapi itu sebentuk upaya untuk terus mencegah dan mempercepat penurunan kasus di wilayah itu.

Karena itu dirinya berpesan, seluruh kepala desa agar mengingatkan setiap calon pengantin yang ada di wilayahnya masing-masing melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan.

Hal itu disebutnya sebagai salah satu syarat penting yang tidak boleh dilewatkan. Ini penting sebelum kedua mempelai melaksanakan akad nikah.

"Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu langkah menciptakan keluarga sehat dan mencegah terjadinya kematian ibu, bayi, dan anak, serta mempercepat penurunan stunting," ucapnya.

Dalam acara itu, Sekda Lotim menandatangani dokumen komitmen Penanggulangan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di tahun 2022. Penandatangan dilakukan bersama dengan Kepala Bappeda, Kadis P3AKB, Forkopimda, perwakilan Kepala Desa dan Camat, serta Perwakilan Puskesmas. (kin)

Final, 18 Peserta Berhak Ikuti Pelatihan Mekanik Gelaran ITDC

Final, 18 Peserta Berhak Ikuti Pelatihan Mekanik Gelaran ITDC

PELATIHAN: 18 peserta pelatihan mekanik ITDC tengah serius mengikuti proses pelatihan.

MATARAM -- Setelah mengikuti seleksi, 18 dari 37 jumlah peserta dinyatakan berhak mengikuti pelatihan mekanik. Pelatihan ini digelar ITDC.

Pelatihan digelar mulai tanggal 23-30 Juni ini bertujuan menyiapkan tenaga profesional. Mereka ini nantinya digunakan pada ajang kompetisi kelas dunia Moto GP di Mandalika. 

Hal itu diungkapkan Vice President Coorporate Secretary ITDC, Miranti Nasti Rendranti, Kamis (24/6).

Dia menjelaskan, selain digunakan di ajang kompetisi kelas dunia, peserta akan dilatih skill-nya menjadi pemuda mandiri. Mereka ini nantinya harus siap menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk dirinya dan pemuda lain di kampung halaman. 

Hal itu, jelasnya, untuk menjawab program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2021 tentang tanggung jawab sosial dengan pendidikan berkualitas. 

“Pelatihan ini merupakan bentuk implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kementerian BUMN mengenai pendidikan yang berkualitas yang tertuang dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN 2021," ucapnya.

Sementara, untuk memaksimalkan program pelatihan tersebut, ITDC tidak sendirian. Ia mengaku pihaknya telah menjalin sinergitas bersama denagn Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) dan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. 

Pelatihan tersebut, terangnya, digelar selama 8 hari di Hotel Puri Indah, Mataram.

Selanjutnya, Miranti menyebut materi pelatihan itu juga diisi langsung oleh mekanik Astra Honda Authorized Service Station bernama Alan Vikhta dan Sultan Hartawan. Sementara dari dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB diisi langsung oleh Widya Iswara.

Selanjutnya, peserta pelatihan mekanik, Sadarianto mengungkapkan, dirinya optimis dengan mengikuti pelatihan tersebut ilmu pengetahuan serta skillnya akan terlatih. 

Ia yakin dengan berbekal skill hasil pelatihan tersebut dirinya dapat mandiri. Karena itu, ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya kali ini.

“Alhamdulillah saya sangat bangga dan bahagia telah terpilih menjadi salah satu peserta untuk mengikuti pelatihan yang digelar oleh ITDC," ucapnya.

Ia memastikan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Ia juga optimis, dengan mengikuti pelatihan ini pengetahuannya mengenai mekanik akan bertambah dan semakin bisa mengasah keterampilan di masa depan.

Senada, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, H Wirajaya Kusuma mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi kerjasama ITDC dengan Dinas Koperasi NTB. Ia berharap, pasca mengikuti pelatihan, para peserta dapat menjadi agen perubahan guna menciptakan kondisi yang kondusif.

“Kami mengapresiasi ITDC setinggi-tingginya telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM NTB untuk menyelenggarakan pelatihan ini. Kepada anak-anak kami yang mengikuti pelatihan kalian mampu menjadi agen perubahan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan aman ketika wisatawan," pungkasnya. (hs)

Datangi Kantor DPRD, MKKS Ungkap 3 Tuntutan

Datangi Kantor DPRD, MKKS Ungkap 3 Tuntutan

GEDOR: MKKS sekolah swasta mendatangi Kantor DPRD Lotim menyampaikan keluhan mereka.

SELONG -- Persoalan pendidikan di Lombok Timur seperti benang kusut yang sampai saat ini belum bisa terurai.

Salah satu masalah itu berupa insentif bagi guru swasta. Khususnya bagi pengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Lantaran itu, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta, menggelar hearing atau dengar pendapat di Kantor DPRD Lotim. Agenda itu menuntut insentif kepala sekolah dan guru di lingkungan pendidikan tersebut.

Ketua MKKS SMP swasta Lotim, Mashar menjelaskan, jika persoalan insentif tersebut merupakan persoalan yang sudah lama. Bahkan hal itu disebutnya sebagai janji oleh pemerintah daerah. Hanya saja, hingga saat ini insentif tersebut belum terealisasi.

Dirinya menyebut hal itu sebagai harapan palsu terhadap pahlawan tanpa jasa di dunia pendidikan.

"Insentif ini kita di-PHP, dari dulu sejak kita pengukuhan kepala SMP swasta kita dijanjikan," ucap Mashar, kepada awak media, Rabu (23/6).

Kedatangannya ke kantor dewan, bebernya, setidaknya ada tiga tuntutan. Yakni pertama, soal insentif yang tak kunjung terealisasi. 

Namun sebaliknya, justru pihaknya dibuat layaknya bola, hanya dioper ke kiri dan ke kanan. 

Kedua, soal dana alokasi khusus (DAK) yang dinilainya banyak bermasalah. Ungkapan ini cukup berdasar lantaran sampai saat ini,  dari sejak pengusulan, ia mengakui dirinya belum mengetahui secara utuh prosesnya.

Ketiga, pihaknya juga menuntut pemerintah daerah terkait beasiswa bahasa Inggris. Beasiswa ini diperuntukkan bagi yang ingin belajar di Kampung Inggris Tete Batu Selatan (TBS).

Program itu, disebutnya hanya melibatkan sekolah negeri saja. Dirinya menilai ada diskriminasi akan hal itu, antara SMP yang ada di negeri dan swasta dalam perekrutan siswa yang hendak mengikuti agenda itu.

"Semoga tahun depan sekolah Swasta bisa direkrut agar tidak terkesan kita didiskriminasi," harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) Lombok Timur, Ahmad Dewanto Hadi menerangkan, persolan itu diakuinya sebagai persolan klasik. Sejauh ini, pihaknya sudah memberikan insentif kepada guru di SMP swasta. 

Namun demikian, diakuinya, khusus untuk insentif kepala sekolah belum pernah ada.

"Kalau guru sekitar 847 guru dibayar setiap empat bulan sekali," bebernya.

Ia menjelaskan, tak diberikannya insentif kepada kepala sekolah negeri lantaran jumlah anggaran sedikit jika dibandingkan dengan di SMP swasta.

Ia membeberkan, jumlah SMP swasta di Lotim mencapai 156 sekolah. Angka itu juga mengikuti banyaknya kepala sekolah di lembaga tersebut. 

Jumlah ini ditambah lagi dengan adanya wakil kepala sekolah. Jumlah itu jika ditotal mencapai 350 orang.

Jika berikan insentif dengan nominal yang sama, misalnya ke 350 orang kali dua sama dengan 700 ribu. 

"Kali 12 per bulan, itu kan angka yang cukup signifikan. Tentu itu yang menjadi pertimbangan kenapa sampai sekarang kita belum berikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah tetap memperhatikan insentif kepala sekolah lembaga swasta. Tapi dia menyebut persoalannya pada anggaran yang tersedia.

Ia berjanji pada pembahasan anggaran tahun 2022 mendatang, pihaknya akan melakukan penghitungan dan membahas teknisnya. Seberapa banyak Kepala sekolah yang akan diberikan serta berapa besarannya, tergantung pada pembahasan tersebut.

"Pada prinsipnya pemerintah daerah memperhatikan berapapun kemampuan kita, pasti kita akan berikan," tutupnya. (kin)

6 Kecamatan Ini Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba di Lotim

6 Kecamatan Ini Masuk Zona Merah Peredaran Narkoba di Lotim

Ilustrasi

SELONG -- Kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang (Narkoba) di Lombok Timur dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. 

Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur tahun 2018 lalu mencapai 39 kasus. Angka tersebut terhitung masih bertahan di tahun 2019. 

Namun begitu, kasus penyalahgunaan barang haram tersebut mengalami peningkatan hingga 49 kasus pada tahun 2020 lalu. 

Kasus tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga pertengahan Juni mencapai 24 kasus.

Terhadap kasus ini,  Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lotim Iptu I Gusti Ngurah Bagus Suputra menjelaskan, angka tersebut termasuk kasus yang ditindak di daerah lain. Namun begitu, pelakunya merupakan warga Lombok Timur dan ditahan di Lapas kelas IIB Selong. 

Penggabungan data hasil penindakan Polres Lotim dengan data Lapas Selong ini juga merupakan bagian dari langkah pemetaan persebaran kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini.

Dia menyebut sepanjang tahun 2020 lalu, lima kecamatan memiliki kasus narkoba tertinggi. Yaitu Selong, Masbagik, Aikmel, serta Sukamulia dan Labuhan Haji. 

Jumlah pelaku yang terlibat pun tidak kecil. Di Kecamatan Selong, dari kasus yang ada terdapat 88 bandar dan 264 pengguna.

Sementara di Kecamatan Masbagik ada 46 bandar dan 138 pengguna, sedangkan Kecamatan Aikmel diketahui 25 bandar dan 75 pengguna.

Pemerintah melalui Bakesbangpoldagri dengan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Preskursor Narkotika (P4GN) berupaya menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Lotim. Program yang dilakukan secara rutin lebih mengutamakan pencegahan. 

Langkah tersebut dilakukan melalui penyuluhan yang menyasar organisasi kepemudaan di berbagai bidang. 

Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Bakesabangpoldagri Lombok Timur, Suherman menyebut, pihaknya melakukan pendekatan melalui organisasi kepemudaan seperti Pokdarwis dan organisasi kepemudaan lainnya. 

Langkah lain yang diambil dengan menegakkan fungsi fasilitasi. Pihaknya juga melakukan pendekatan melalui tokoh agama dalam Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) serta Forum Pondok Pesantren. 

Semua langkah itu dilakukan mengingat besarnya pengaruh para tokoh ini di masyarakat. Mereka diharapkan dapat menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba lebih intens. 

Polres Lotim melalui Satreserse Narkoba maupun pemerintah dengan Bakesbangpoldagri sepakat bahwa kepedulian bersama menjadi langkah paling efektif mencegah penyalahgunaan narkoba yang saat ini marak di Lombok Timur. Pencegahan menjadi upaya penyelamatan generasi muda masa depan bangsa ini.  

Hal tersebut selaras pula dengan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024.

Dimana pada poin ke lima yaitu pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN tahun 2020-2024 mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengajak masyarakat turut serta, Pemda Lombok Timur mengeluarkan Surat Edaran no. 338/ 183/ KBPDN/ 2021 tentang Kampung Tangguh Bersih Narkoba. Poin penting surat edaran tersebut, ditekankan Suherman adalah pembentukan Satgas Anti Narkoba  di setiap desa.

Senada, Suputra menyatakan keberadaan Satgas inilah nantinya yang akan berperan besar di setiap desa. Tidak hanya fungsi pengawasan, akan tetapi Satgas akan mendorong pembentukan awig-awig, sosialisasi, dan meningkatkan kepedulian masyarakat setempat.

Polres Lombok Timur sendiri menjadikan enam desa kelurahan sebagai pilot project Kampung Tangguh Bersih Narkoba. Enam desa kelurahan tersebut berada di lima kecamatan dengan kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi.

Keenam desa kelurahan itu yakni Kelurahan Pancor dan Kelayu Selatan untuk Kecamatan Selong. Desa Masbagik Utara untuk Kecamatan Masbagik, Desa Batu Belek di Kecamatan Aikmel.

Berikutnya, Nyiur Tebel untuk Kecamatan Sukamulia, dan Desa Teros di Kecamatan Labuhan Haji. 

Diharapkan terbentuknya Kampung Tangguh Bersih Narkoba yang mengadopsi Kampung Tangguh Covid-19 ini. (jl)