Sejumlah BUMD di Lotim Belum Sehat

HM Sukiman Azmy

SELONG -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan ini sekaligus diharapkan berperan menjalankan serta mengembangkan perekonomian di daerah. 

Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada rapat dengan Direksi seluruh BUMD setempat mengingatkan kontribusi yang ada terhadap perekonomian di daerah ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Sukiman menyebut kondisi BUMD di Lombok Timur saat ini tidak seluruhnya dapat beroperasi secara baik dan mandiri. Sebagian BUMD masih sangat bergantung terhadap aliran dana dari pemerintah daerah. 

Tak heran jika Bupati meminta BUMD yang memiliki kondisi prima dapat mendukung BUMD yang masih membutuhkan sentuhan.

“Belum semua BUMD dapat mandiri,” ungkapnya, Senin (28/6).

Selanjutnya bupati meminta seluruh pihak terkait dapat duduk bersama merumuskan formula yang tepat membantu mengatasi persoalan yang dihadapi sejumlah BUMD saat ini. Formula tersebut harus dapat mengatasi persoalan manajerial maupun keuangan yang dihadapi BUMD. 

Di samping itu, BUMD diminta melakukan berbagai inovasi menghasilkan serta mendatangkan modal. Ini penting guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah.

Bupati menyebut beberapa BUMD yang saat ini membutuhkan dukungan seperti Selaparang Energi, PDAM, dan Selaparang Agro. Termasuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Selaparang Televisi yang harus melakukan transisi siaran dari analog ke digital. 

Hal itu guna menyusul kebijakan nasional tentang berakhirnya siaran analog (analog swift off) pada 2022 mendatang. Selain itu, ia juga mengingat dana yang dibutuhkan untuk transisi tersebut tidaklah kecil.

Diingatkan bupati agar penyelesaian persoalan BUMD tersebut dilakukan dalam suasana keterbukaan. Ini penting untuk kebaikan semua pihak termasuk BUMD yang diharapkan dapat memberikan dukungan. 

Bupati BUMD yang termasuk dalam katagori ini adalah PT. Selaparang Finansial dan Bank NTB syariah. Sementara PD. BPR NTB juga masih dinilai belum memberikan kontribusi memadai. (hs)