Nurdin Desak Pemprov NTB Putus Kontrak PT GTI

HANGAT: Ketua PPP NTB, H Muzihir bersama Nurdin Ranggabarani nampak terlibat pembicaraan yang hangat.

MATARAM -- Sengkarut persoalan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) tak kunjung redup. Perusahaan pemegang HGU di Gili Terawangan Lombok Utara ini terus disorot berbagai pihak.

Penasehat Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, sekaligus Juru Bicara PPP NTB, Nurdin Ranggabarani mengungkapkan, pilihan pemutusan kontrak merupakan opsi paling rasional. Opsi ini disebutnya paling berpihak terhadap kepentingan rakyat. 

"Dalam maslah tanah Gili Trawangan, rakyat harus ditempatkan pada posisi yang harus dibela dan dilindungi kepentingannya. Rakyat harus berada pada posisi diuntungkan," ucapnya, Sabtu (10/7).

Apa yang dilontarkan Nurdin disebutnya juga senada dengan pendapat Ketua PPP NTB, H Muzihir. Sosok ketua partai Ka'bah itu disebutnya bakal l menginstruksikan fraksi partai itu memperjuangkan opsi pemutusan kontrak tersebut.

Perjuangan opsi pemutusan kontrak disebutnya bakal disampaikan dalam rapat-rapat masalah Gili Terawangan dengan Pemprov NTB.

"Opsi kita jelas dan tegas dengan PT GTI. Putus kontrak," ucapnya.

Opsi itu diambil lantaran dipastikan tidak ada opsi lain. Pihaknya menolak adanya opsi adendum. 

Penolakan itu karena terdapat banyak alasan hukum yang mendukung dan membenarkan dilakukannya pemutusan kontrak.

Pertama, PT GTI jelas-jelas telah wanprestasi terhadap butir-butir kesepakatan yang tertuang dlm kontrak. Kedua, perusahaan ini telah menelantarkan tanah seluas 65 hektare tersebut tanpa melakukan aktivitas dan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan apapun. 

Ketiga, dengan tidak adanya aktivitas dan kegiatan produktif di atas lahan tersebut, telah menimbulkan adanya dugaan potensi kerugian negara yg oleh KPK ditaksir mencapai Rp 1,6 triliun. 

Belum lagi kerugian akibat tidak adanya multiplier efek dari kevakuman selama puluhan tahun. Keempat, akibat lahan tersebut tersandera oleh PT GTI dan mengakibatkan Pemprov NTB kehilangan kesempatan melakukan kebijakan-kebijakan alternatif yang lebih produktif dan lebih menguntungkan. 

Alasan lain yang dibeberkan Nurdin yakni Pemprov NTB perlu mencari investor baru yang kredibel dan bonafit. Ini penting untuk menghidupkan aset tersebut.

Proses pencarian investor disebutnya bisa melalui mekanisme beauty contest yang terbuka dan transparan.

Nurdin juga mendesak Pemprov NTB memenuhi hak-hak rakyat atas penguasaan yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Caranya dengan dilakukan verifikasi agar dpt diberikan alas hak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (jl)

Kuota Kunjungan ke TNGR Susut 25 Persen, Ada Apa?

Jalur Torean Lombok Utara

SELONG -- Buntut kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan Gubernur NTB, kuota aktivitas pendakian di Gunung Rinjani kembali menyusut.

Sedianya, sebelum kebijakan PPKM diberlakukan mulai 5-20 Juli mendatang, kuota pendakian mencapai 50 persen. Setelah terbitnya surat edaran tentang PPKM, kuota pendakian dan non pendakian di kawasan TNGR hanya 25 persen.

Diketahui, ada 6 jalur pendakian menuju Gunung Rinjani. Keenam jalur itu yakni Torean dan Senaru di Lombok Utara.

Lalu, Sembalun, Timbanuh dan Tete Batu di Lombok Timur. Terakhir yakni Adik Berik di Lombok Tengah.

Untuk jalur Torean dan Sembalun, pada posisi normal biasanya kuota pendakian mencapai 150 orang perhari. Tapi sejak penurunan kuota 50 persen, jumlah kuota pendaki hanya setengahnya saja.

Dengan penyusutan mencapai 25 persen, otomatis jumlah pendaki yang bakal melalui jalur Sembalun dan Torean hanya boleh mencapai 38 orang.

Sementara untuk 4 jalur pendakian lainnya, dalam kondisi normal dibolehkan sebanyak 100 pendaki. Dengan penyusutan 25 persen, hanya 25 orang saja yang boleh mendaki.

Tak hanya berlaku bagi wisata pendakian di kawasan TNGR. Hal sama juga berlaku bagi wisata non pendakian.

Tercatat, ada 16 destinasi yang masuk kategori non pendakian. Beberapa diantaranya seperti Otak Kokok Joben, Joben Ecopark, Gunung Kukus, Telaga Biru, Tereng Wilis dan Ulem-ulem.

Berikutnya yakni, Air Terjun Jeruk Manis, Gunung Kukus, Air Terjun Mayung Polak, Tangkok Adeng, Bukit Malang dan Bukit Gedong.

Ada pula Sebau, Savana Propok Bukit Telaga, Jalur Sepeda Sembalun dan Air Terjun Mangku Sakti. (jl)

Ungkap Kasus Upal, Ternyata Pelaku Mantan Polisi

BARANG BUKTI: Jajaran Polda NTB memamerkan pelaku dan barang bukti kasus pembuatan uang palsu.

MATARAM -- Jajaran Polda NTB berhasil mengungkap kasus pemalsuan uang di Desa Sedayu, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (2/7) lalu.

Tragisnya, kasusnya diungkap di rumah seorang mantan anggota polisi.

Dalam kasus ini Polda NTB berhasil menangkap dua orang pelaku. Mereka berinisial MR umur 43 tahun dan JWA umur (34) tahun.

Belakangan diketahui salah satu dari pelaku ini merupakan seorang mantan anggota polisi yang sudah dipecat beberapa tahun lalu. Sementara satunya lagi seorang residivis pemalsuan surat kendaraan seperti STNK dan BPKB.

Tim Puma Polda NTB berhasil meringkus keduanya di rumah MR. Rumah mantan anggota polisi ini sebagai tempat produksi uang palsu tersebut.

Sementara JWA merupakan ahli pemalsu uang. Ia seorang residivis yang pernah ditangkap dengan kasus pemalsuan surat kendaraan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, Selasa (6/7) mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari warga. Ia dilaporkan lantaran warga itu menerima uang palsu tersebut.

"Mereka baru berhasil mengedarkan sebanyak 700 ribu saja. Sementara yang sudah diproduksi sekitar 7 jutaan," terangnya.

Sebagian uang palsu tersebut baru mereka pakai bermain judi. Uang itu juga digunakan menebus kendaraan yang sempat digadai oleh salah seorang dari mereka.

Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat Pasal 244 KUHP dan atau Pasal 245 KUHP dan atau Pasal 36 dan atau Pasal 37 UU 7/2011 Jo. Aturan ini tentang pembuatan uang palsu, mengedarkan, dan membelanjakan uang palsu dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

Kombes Pol Artanto berharap, warga yang mendapatkan uang palsu segera lapor ke pihak kepolisian, atau langsung datang ke BI. Langkah ini penting agar peredaran uang palsu bisa diberantas. (jl)

Tenun NTB Harus Ikuti Tren Fesyen

KHAZANAH: Ketua Dekranasda NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati saat melihat ragam tenun di NTB.

MATARAM -- Memenangkan pasar merupakan bagian kunci dari setiap produk. Sisi ini penting diperhatikan para desainer NTB.

Ketua Dekranasda NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati, meminta kepada desainer dan pengrajin NTB untuk mengikuti tren fesyen kekinian. 

Pesan tersebut disampaikan dalam seminar The New Beginning, Fashion Trend and Craft 2021/2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, Sabtu (3/7) di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB.

"Karena saat ini, pasar melihat tren memenuhi keinginannya, seperti model fesyen dari produk yang dihasilkan perajin kain tenun," ungkap Hj Niken.

Apalagi NTB memiliki potensi kekayaan warisan budaya yang berlimpah. Mulai dari tenun, sarung, songket, yang dirancang mejadi fesyen.

Sebut saja seperti model pakaian, tas, sepatu, hijab dan banyak produk lainnya.

Selain itu, mengikuti perkembangan fesyen merupakan salah satu cara tetap mempertahankan kekayaan warisan leluhur.

"Kita tidak ingin kekayaan budaya seperti tenun, hanya kita yang nikmati,  tapi dapat dipakai semua orang bahkan dunia. Yang terpenting akan menjadi warisan anak dan cucu kita," tutupnya.

Sementara itu, narasumber dari Indonesia Fashion Chamber, Tedinang menyampaikan komitmennya memajukan fesyen di Indonesia termasuk di NTB.

Kaya dia, NTB memiliki kekayaan tenun atau songket yang kaya. Kekayaan ini dapat menginspirasi dan menginovasi untuk tren fesyen.

Wanita fashionable yang juga Tim Riset Trend  Desiner Kemenkraf RI menyebut NTB memiliki ragam tenun dan songket. NTB dapat bisa jadi model fesyen center dunia. 

Menurutnya daerah ini memiliki banyak potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusianya.

"Harus mendunia, kita bisa," tutupnya di hadapan puluhan pelaku industri ekraf, designer dan pengrajin se-NTB. (jl)

Ini Kabar Baik untuk Wisatawan yang Ingin Liburan di NTB

Ilustrasi

MATARAM -- Ada kabar baik bagi para calon wisatawan yang hendak berlibur ke NTB. Mereka direncanakan bakal mendapat rapid test gratis.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Zulkifliemansyah, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pariwisata bersama Dinas Pariwisata NTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Rakor ini digelar secara daring di kediaman resmi gubernur, Jum'at (2/7).

Rapid test tersebut nantinya dapat dibeli melalui Hepatika Medical Laboratory yang memproduksi Rapid Test asli buatan NTB. Dampak dari pembelian diharap bisa dirasakan masyarakat sendiri.

Langkah ini diambil lantaran pertimbangan cukup matang. Pemprov NTB tidak ingin menggelontorkan dana untuk program yang belum tentu mendatangkan wisatawan. 

Lewat program ini setidaknya memberikan insentif bagi wisatawan. Insentif itu berupa rapid test gratis.

Pemberian insentif tersebut akan dibarengi dengan jaminan keamanan dari Covid-19 bagi wisatawan. 

Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi memaparkan, kebijakan program Dinas Pariwisata NTB salah satunya menetapkan sejumlah area yang merupakan zona hijau. Zona ini aman dikunjungi wisatawan selama pandemi.

Zona hijau bagi wisatawan tersebut  diikuti dengan CHSE dan vaksin pada pelaku pariwisata. Selain itu, ada hotel untuk isolasi dan penyediaan lokasi rapid test yang mudah. 

Kepala BPPD NTB, Ari Garmoni mendukung penuh usulan tersebut. Ia berharap peraturan gubernur terkait zona hijau bagi wisatawan bisa dipercepat.

"Ini penting agar wisatawan bisa merasa aman datang berwisata ke NTB,' ucapnya. (jl)

Pulihkan Ekonomi, UMKM Didorong Naik Kelas

WEBINAR: Gubernur NTB H Zulkifliemansyah bersama Asisten I Setprov NTB H Ridwansyah saat mengikuti webinar peningkatan ketahanan ekonomi daerah.

MATARAM -- Puluhan ekonomi di tengah guncangan pandemi Covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih-lebih pihak perbankan, pemulihan ekonomi menjadi agenda serius yang harus ditangani.

Ada banyak langkah yang diambil dalam pemulihan ekonomi ini. Sebut saja seperti pelonggaran kebijakan moneter dan relaksasi kebijakan makro prudensial.

Langkah lain yang perlu diambil yakni, digitalisasi sistem pembayaran dan mengembangkan UMKM. Termasuk pula ekonomi dan keuangan syariah, pendalaman pasar keuangan, dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan institusi lain.

Itulah poin penting yang disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, Kamis (10/6).lontaran itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan webinar meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu, Rosmaya menyebut UMKM termasuk salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, sektor ini harus didorong naik kelas dan semakin profesional.

Agar bisa menciptakan itu, jelasnya, akses keuangan dan inkuisisi menjadi faktor penting.

Saat ini, Bank Indonesia menggunakan seluruh instrumen bauran kebijakan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Langkah ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan.

Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, mengapresiasi sinergitas bersama BI. Kegiatan pengembangan UMKM oleh BI NTB difokuskan pada 3 aspek.

Ketiga aspek itu yakni, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Selain itu, BI memiliki tiga pilar utama yang dijadikan landasan. Yaitu penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan. 

Dukungan BI terhadap pengembangan UMKM yang dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian.

Bantuan BI disebutnya sangat luar biasa terhadap Pemprov NTB. Salah satunya mendesain produk-produk BUMDES.

"Sehingga BUMDES mampu menampung produk-produk yang akan menjadi produk UKM kami dan kemudian didistribusikan ke desa-desa,” katanya.

Selain itu, Zulkifliemansyah juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus hadir di tengah UMKM. Salah satunya melalui program yang digagas dengan BI, yaitu Mahadesa. 

Program ini selain memperkuat infrastruktur perekonomian di desa, juga diharapkan mampu mengangkat berbagai produk IKM/UKM lokal. Langkah ini penting untuk bisa bersaing, tidak hanya menjadi tuan di negerinya sendiri, tetapi juga di pasar nasional dan global.

“Apabila BUMDES dapat menjalankan sistem Mahadesa yang digagas dengan Bank Indonesia maka ekonomi dari desa akan menggeliat sehingga secara makro agregat ini akan punya implikasi yang luar biasa,” tandasnya. (jl)

Risau Warisan Budaya Dicaplok, 14 Organisasi Ini Datangi Dewan

ASPIRASI: Para pegiat budaya NTB yang tergabung dalam Sekber Warisan Budaya NTB menyampaikan aspirasi kepada Bapemperda DPRD NTB 

MATARAM -- Warisan budaya NTB sangat kaya dengan tiga etnis yang mendiaminya. Ketiga etnis itu yakni Sasak, Samawa dan Mbojo.

Dari ketiga etnis yang mendiami NTB rupanya tak disadari banyak warisan budaya yang dicaplok daerah lain. Pencaplokan ini mengundang keprihatinan para pelaku dan aktivis kebudayaan di NTB.

Kamis (10/6), Sekretariat Bersama Warisan Budaya NTB mendatangi DPRD NTB. Kedatangan mereka untuk menyampaikan tentang pentingnya kehadiran regulasi yang menjaga semua warisan budaya di NTB.

"Kami sangat khawatir dengan kondisi warisan budaya kita saat ini. Sudah banyak yang diakui daerah lain," ungkap Ketua Sekber Warisan Budaya NTB, Drs Muhammad Irwan Prastya.

Beberapa warisan budaya yang telah dicaplok misalnya Grantim (keris dengan gagang emas). Ada juga kuliner tradisional seperti Celorot dan Ares.

Tidak itu saja, kerajinan cukli yang merupakan hasil karya etnis Sasak juga telah diakui daerah lain. Pencaplokan terhadap warisan budaya ini tidak saja dialami etnis Sasak, Baju Kurung etnis Samawa juga telah diakui daerah lain.

Bagi Irwan, pencaplokan ini bisa dibilang tragedi budaya. Tragedi ini terjadi lantaran lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap kekayaan tersebut.

Ia memandang, penting bagi semua pihak menginventarisasi semua warisan budaya dimiliki masyarakat NTB. Ini agar pencaplokan tidak terus menerus terjadi.

Sejauh ini, warisan budaya NTB berupa benda non benda yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sekitar 13. Dari jumlah itu, hanya 5 yang berasal dari etnis Sasak.

"Selebihnya dari Pulau Sumbawa dari etnis Mbojo dan Samawa," ucapnya.

Terdaftarnya warisan budaya di Kemenkum HAM, terangnya, setidaknya bisa menjaga dan melestarikan khazanah masyarakatlah NTB. Hak kekayaan intelektual masyarakat NTB harus diakui secara nasional.

Namun demikian, karena tidak adanya porsi perhatian serius dalam bentuk regulasi, bukan tidak mungkin kekayaan ini bakal tergerus zaman. Bukan tidak mungkin pula satu demi satu warisan budaya tiga etnis di NTB ini akan diakui daerah lain.

Sedikitnya ada 14 organisasi yang tergabung dalam Sekber Warisan Budaya NTB. Sekber ini bertekad harus ada regulasi daerah yang mengatur tentang warisan budaya demi perlindungan di masa depan.

Terhadap aspirasi ini, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD NTB, H Makmun mengatakan, komitmen pihaknya mengawal pelestarian budaya sangat jelas. Usulan dalam pertemuan bersama Sekber ini dipastikan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) NTB.

"Kita kencangkan usulan ini. Semoga segala persiapan bisa dituntaskan sebelum anggaran perubahan dibahas," ucapnya.

Ia tak menafikan selama ini banyak warisan budaya, hak kekayaan intelektual masyarakat NTB belum terinventarisasi dengan baik. Tidak heran jika sejumlah warisan budaya di NTB meliputi benda non benda diakui daerah lain.

Ia berharap lewat pertemuan ini bakal lahir Ranperda tentang warisan budaya. Ranperda ini sekaligus bakal menjadi inisiatif yang diusulkan dewan. (jl)

Investor Tanaman Porang Siap Disediakan Lahan

INVESTASI: Investor Tanaman porang asal Surabaya bertemu Gubernur NTB H Zulkifliemansyah dan menyatakan ketertarikannya berinvestasi.

MATARAM -- Tanaman porang saat ini kian akrab di telinga masyarakat. Komoditi yang satu ini kian banyak diminati.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengaku bersedia menyediakan lahan bagi pengusaha yang mau berinvestasi tanaman porang di NTB. Harapan ini disampaikan saat menerima kunjungan pengusaha tanaman porang asal Surabaya, di ruang kerjanya, Rabu (9/6).

Tanaman porang saat ini menjadi trending topik di Indonesia usai diketahui memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan manusia. Di lain sisi, tanaman ini juga mempunyai nilai jual fantastik dibandingkan dengan tanaman-tanaman umbian lainnya. 

"Kita siap untuk membantu, termasuk menyediakan lahan bagi penanaman porang di NTB. Apalagi sebagian masyarakat di NTB terutama di pulau Sumbawa sudah banyak yang tanam dan memanen hasilnya," ucapnya.

Kehadiran tanaman porang disebutnya bisa meminimalisir terjadinya hutan gundul yang kini menjadi masalah di NTB. Ini karena dalam proses penanamannya membutuhkan pohon-pohon besar untuk melindunginya dari paparan sinar matahari secara langsung. 

"Ini sangat cocok untuk menghijaukan kembali hutan-hutan kita di NTB. Jadi masyarakat tidak lagi bertumpu pada tanaman jagung yang menyebabkan pembukaan hutan semakin luas," ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Mitra Agung Surabaya, Irwanto Alim mengatakan, dalam mensukseskan rencana ini dibutuhkan sekitar 2000 hektar lahan untuk menanam porang dalam skala cukup besar. Sehingga dengan  jumlah yang besar akan memberikan dampak besar pula bagi masyarakat petani.

"Sebagai langkah awal, kita disiapkan para petaninya dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ingin menjadi petani. Sementara untuk bibitnya kita akan berusaha siapkan kalau ini terwujud," katanya.

Andai penanaman porang ini dapat diwujudkan di NTB, bukan mustahil pihaknya akan membangun pabrik pengolahan umbi-umbian itu.

"Secara umum, satu pohon porang dapat menghasilkan sekitar 16 kg dengan jangka panen selama delapan bulan," jelasnya. (jl)

Akhir Juni, Pengembangan BIZAM Dijanjikan Tuntas

TINJAU: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko didampingi Gubernur NTB Zulkifliemansyah saat meninjau progres pembangunan kawasan Mandalika.

MATARAM -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengakui progres pembangunan pengembangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berjalan sesuai rencana.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko  didampingi Gubernur NTB, Zulkiefimansyah, usai meninjau progres pembangunan pengembangan BIZAM, Senin (7/6). 

"Saya lihat progres pembangunannya sudah sempurna dan bagus," kata Moeldoko, usai berkeliling di sekitar kawasan bandara.

Sesuai rencana, pekerjaan ini akan rampung di akhir bulan Juni 2021. Pengembangan ini dilakukan demi mendukung event  MotoGP yang akan datang. 

Seperti pengembangan bandara untuk memperpanjang serta peningkatan daya dukung landasan pacu (runway) dari 2,7 Km menjadi  3,3 Km.

Perpanjang ini perlu untuk menambah dan memperluas taxiway. Selain itu, agar bisa memarkir pesawat berbadan lebar (wide body) sekelas B777 dan pesawat kargo logistik MotorGP.

Proyek ini juga diniatkan untuk menambah daya tampung kapasitas penumpang bandara. Karena diperkirakan akan terjadi lonjakan penumpang.

"Saat ini dengan 3 juta penumpang, akan ditambah menjadi 7 juta penumpang," jelasnya.

Begitupun pembangunan jalan bypass dari bandara menuju ke Sirkuit Mandalika sudah on the trek.

Usai meninjau bandara, mantan panglima TNI ini bersama Gubernur NTB, Kapolda, Dirut ITD meninjau sirkuit di KEK Mandalika dan melihat outlet UMKM. (jl)

Akan Dijual di NTB, 1.200 Bahan Peledak Ini Diamankan

PELAKU: AMB, pelaku yang membawa detonator sebanyak 1.200 biji saat diamankan di Mapolda NTB.

MATARAM -- 1.200 detonator bahan peledak ikan diamankan dari pelaku Destructive Fishing (DF) oleh Tim Gabungan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri bersama Ditpolair Polda NTB di Lombok Timur.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Lapangan Hanggar, Polda NTB, Senin (7/6) menjelaskan, Destructive Fishing ( DF ) atau lebih dikenal dengan sebutan penangkapan ikan secara kasar menggunakan bahan peledak (bom/red). DF juga menggunakan racun dan strum.

Aktivitas DF disebutnya merupakan salah satu tindak kejahatan yang serius. Ini karen berakibat pada kerusakan ekosistem di laut. 

"Kali ini Tim gabungan dari Ditpolairud Polda NTB dibackup Korpolairud Baharkam Polri yang dipimpin Kombes Pol Kobul Syahrin Ritonga dan AKBP Agus Budi berhasil mengamankan tersangka yang membawa 1.200 butir detonator bahan peledak ikan," jelas Artanto.

1.200 butir detonator bahan peledak Ikan itu diamankan dari tersangka berinisial AMB. Pria ini merupakaN kelahiran Pilau Kaung tanggal 17 Juli 1968 (53 tahun).

Sehari-hari AMB dikenal berprofesi sebagai pedagang. Ia beralamat Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, NTB.

"AMB merupakan residivis yang pernah ditangkap dengan kasus yang sama," imbuhnya.

Namun, kali ini dia patut disangkakan dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Regulasi ini mengatur hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Direktur Polairud Polda NTB Kombes Pol Kobul Syahrin Ritonga menambahkan, pengungkapan kasus Destructive Fishing (DF), merupakan atensi dari Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol M. Yassin Kosasih.

"Atensi khusus ini, kami Ditpolairud Polda NTB dibackup anggota Barhakam Polri melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kita masih lakukan pengembangan untuk mencari tersangka lainnya," jelasnya.

Hasilnya, AMB ditangkap karena membawa bahan peledak ikan jenis detonator aktif sebanyak 1.200 butir. Barang itu dibawa pada Rabu (2/6) lalu. Ia ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur.

Dijelaskan, penangkapan itu, bermula dari pembuntutan yang dilakukan tim gabungan Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri dan Ditpolairud Polda NTB menangkap AH. Sosok ini ditangkap ketika turun dari kapal Ferry yang berlayar dari Pelabuhan Poto Tano Sumbawa tujuan Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. 

Setelah turun dari kapal Ferry AH bergerak menggunakan Ranmor R2 menuju hotel melati 53. Hotel ini berada di wilayah pesisir perairan Kayangan Kabupaten Lombok Timur.

Setiba di hotel, tim gabungan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 buah kotak ukuran dus air mineral. Dus air itu berisi bahan peledak jenis detonator aktif sebanyak 1.200 butir.

"Tersangka berikut barang bukti kita amankan untuk kemudian kita bawa menuju Mako Ditpolairud Polda NTB untuk proses lebih lanjut," tutupnya.

Dijelaskan detonator aktif itu akan dirakit menjadi bom ikan dan akan digunakan di NTB. Bahan ini cukup berbahaya, satu detonator jika sudah dirakit menjadi bom ikan mempunyai radius 200 diameter persegi.

"50 ke samping 50 meter ke atas, dan ke bawah, cukup dapat merusak biota laut," jelasnya.

Kobul menjelaskan, terhadap tersangka akan terus dilakukan pengembangan. Apakah detonator bahan peledak itu akan digunakan mengebom Ikan atau yang lainnya.

"Sementara untuk kegunaan yang lainnya belum kita ketahui. Menurut pengakuan pelaku, detonator bahan peledak aktif itu akan digunakan menangkap ikan," pungkasnya. (jl)

Gubernur Tak Gentar Ancaman Interplasi Dewan Soal PT GTI

ADDENDUM: Pemprov NTB akhirnya memilih opsi addendum terkait kontrak PT GTI.

MATARAM -- Gertak kalangan DPRD NTB melayangkan interplasi terhadap Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah seperti dianggap angin lalu. Gertakan itu dianggap takn membuatnya khawatir.

Lontaran itu disampaikan Zulkieflimansyah saat menggelar konferensi pers bersama Kajati NTB,Tomo Sitepu dan sejumlah pihak terkait, Kamis (3/6).

Alih-alih gentar dan ciut, Zulkifliemansyah menegaskan hak interpelasi itu sesuatu yang biasa. Ketegarannya menghadapi ancaman Interplasi itu tidak lepas dari pengalaman sebagai anggota DPR RI tiga periode di Senayan.

Zulkifliemansyah mengaku takut jika ada motif-motif tertentu memutuskan kontrak dengan PT Gili Terawangan Indah (GTI). Jika kebijakannya memutus kontrak dengan GTI kemudian digugat bakal membutuhkan waktu yang lama.

Di lain sisi, kontrak dengan perusahaan tersebut masih berlaku hingga 2026. Ketidaktakutannya diakuinya setelah mendengar masukan dari Kajati lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

"Kan kita tidak boleh keras kepala karena hanya ingin jadi peristiwa politik saja, tapi apa yang didapat oleh daerah kita,” tanyanya.

Paparan Zulkifliemansyah ini setelah Pemprov NTB akhirnya memilih proses addendum dalam penyelesaian perkara investor PT GTI. Penyelesaian dengan adendum dalam kontrak atau surat perjanjian dengan PT GTI berarti tambahan klausul atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. 

"Namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu," imbuhnya. 

Pemprov NTB memilih penyelesaian ini disebutnya dengan pertimbangan matang bersama Kejati. Beberapa pilihan lain seperti pemutusan kontrak dan berperkara di pengadilan telah menjadi  pertimbangan. 

Opsi ini dipilih dengan tiga hal pokok. Yakni tidak merugikan pemerintah daerah sebagai pemilik aset, tetap menghargai perjanjian kerjasama dengan investor serta tidak merugikan masyarakat yang telah menempati sebagian lahan PT GTI. 

Sementara itu, Sekda NTB HL Gita Aryadi memastikan minggu depan akan ada penandatanganan pokok pokok kesepakatan dengan PT GTI. Berikutnya akan terus berproses sampai dengan kesepakatan yang memuaskan semua pihak. 

"Semua sedang berproses sekarang dan sebelum Agustus sudah final," sebutnya.

Poin penting, lanjutnya, selama ini PT GTI tidak mengelola aset lahan di Gili Trawangan. Karena itu, opsi adendum juga akan mengatur ulang kesepakatan baru dari kontrak yang telah ada dengan aturan hukum yang berlaku kekinian.

Kesepakatan baru (addendum) Pemprov NTB bersama Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan PT GTI salah satunya besaran kontribusi yang selama ini disetorkan ke pemerintah daerah sebesar Rp 22, 5 juta per tahun. Kontribusi ini disetor sejak penandatanganan kontrak pada 1995 silam. 

Hal ini dinilai tak sesuai lagi dengan Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 

"Kalau Permendagri 3/1986 yang dipakai dulu tidak menggunakan rumus menentukan besaran kontribusi. Itu termasuk yang akan disepakati ulang dengan PT GTI", tegas Kajati NTB, Tomo Sitepu. 

Kajati juga menambahkan, belum ada temuan kerugian negara dari pengelolaan aset oleh PT GTI seluas 65 hektar di Gili Terawangan tersebut. 

Adapun beberapa klausul kesepakatan lainnya masih terus dikaji. Termasuk beberapa usaha warga yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI. (jl)

Ekonomi Biru Bakal Kembangkan Potensi Mangrove di Mandalika

AUDIENSI: Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah menerima audiensi NGO Blue Economy Foundation.

MATARAM -- Non Governmental Organization (NGO) Blue Economy Foundation yang bergerak pada bidang circular economy dan zero waste berencana menjadikan Mandalika sebagai daerah percontohan pengembangan tanaman mangrove di pesisir pantai. 

Ketua Blue Economy Foundation, Dewi Smaragdina menjelaskan, bahwa konsep ekonomi biru adalah konsep yang ramah lingkungan. Konsep ini akan menghasilkan cash flow atau pendapatan lebih dari satu.

“Misalnya, di Mandalika apabila mangrove sudah bisa diolah dengan baik, semua itu bukan menjadi beban namun bisa menjadi pendapatan,” tutur Dewi mengikuti audiensi yang berlangsung di Pendopo Wagub NTB, Kamis, (3/6).

Contohnya, tanaman mangrove dapat bersimbiosis dengan hewan lain seperti ikan, udang, kepiting dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkannya sebagai objek wisata.

Dewi masih menunggu beberapa tahapan yang akan dilakukan Blue Economy dalam mewujudkan berbagai rencana yang telah disiapkan. Sejauh ini di Mandalika, baru sampai pembangunan kapasitas ITDC.

"Supaya orang-orang di sana dapat memiliki pemahaman yang sama, agar lebih mudah bersinergi,” tuturnya. 

Sementara itu, Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah menyambut baik kehadiran Blue Economy Foundation di NTB. Kehadiran NGO ini memberikan semangat kepada pemerintah untuk terus gotong royong dalam mensejahterakan masyarakat.

“NGO sebagai semangat kita, banyak yang peduli terhadap lingkungan agar bersama-sama bergotong-royong dalam mengatasi berbagai  permasalahan yang ada,” tandasnya. (jl)

Atletik Masih Unggulan NTB di PON Papua 2021

PENGUKUHAN: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah dan Ketua Pelatda PON 2021, Mori Hanafi saat dalam acara pengukuhan para atlet kontingen NTB.

MATARAM -- Cabang olahraga (cabor) atletik selama ini tercatat sebagai penyumbang medali emas terbanyak di Pekan Olahraga Nasional (PON). 

Pada PON 2021 di Papua nanti, cabor ini masih mengemban amanat yang sama. Para atlet di dalamnya diharap mendulang medali emas.

Tercatat sejumlah nama yang tak asing memperkuat cabor ini. Mereka yaitu Muhammad Zohri dan yang lainnya.

Ketua Pelatda PON NTB, Mori Hanafi menyatakan kesiapan dirinya memimpin rombongan kontingen PON NTB. Kontingen itu bakal berjuang meraih target 17 medali emas di Papua pada 2-15 Oktober mendatang. 

"Walaupun begitu semua cabang olahraga yang ikut PON Papua ini berpotensi mendulang emas," ujar Mori dalam acara pengukuhan Pelatda PON XX Papua di GOR 17 Desember, Turida, Kamis (3/6). 

Prestasi nasional atlet NTB disebutnya banyak telah membuktikan kemampuannya. Misalnya saja cabang olahraga voli pantai, karate dan lainnya yang sering mengikuti kompetisi di luar PON. 

Salah satu cabang olahraga yang baru pertama kali mengikuti PON adalah futsal setelah lolos Pra PON. Meski demikian, tim Futsal NTB optimis meraih medali karena peta kekuatan yang merata. 

"Kalau nasional, tim Futsal Jabar masih yang terkuat. Tapi kalau melihat pengalaman Pra PON kemarin, tim dari Indonesia Timur seperti Bali dan NTT atau tim wilayah lain secara kemampuan sama. Tinggal mencari peluang menjadi pemenang," ujar Pelatih Tim Futsal NTB, Achmad Fauzan Azim. 

Tim Futsal NTB juga merupakan pemain pilihan dari Porprov dan atlet bertalenta lain dari klub klub yang ada di NTB.

Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkifliemansyah mengatakan, atlet sebagai warga masyarakat yang telah berjuang mengharumkan nama daerah, kesejahteraannya patut mendapatkan perhatian. 

Atlet disebutnya bukanlah orang biasa. Mereka adalah orang pilihan yang mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan daerah. 

"Kontribusi bahkan jasa para atlet dalam meraih prestasi tak mudah dan membutuhkan waktu bertahun-tahun," ucapnya. 

Bahkan dalam perjuangan berlatih menjadi yang terbaik, atlet tak hanya bersimbah peluh dan keringat tapi juga darah.

Gubernur  berharap kesejahteraan para atlet dapat dinikmati hingga usia tua. Ini penting agar tak lagi terdengar atlet berprestasi dan telah memberikan jasa menderita di usia tua. (jl)

Jangan Gentar, Pemprov Harus Tegas Hadapi PT GTI

Hj. Baiq Isvie Rupaeda

MATARAM -- Sengkarut dalam polemik kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang PT Gili Terawangan Indah (GTI) mendapat sorotan kalangan DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda meminta ketegasan Pemprov NTB menyikapi perusahaan tersebut. Pihaknya mengaku bingung apakah eksekutif sudah putus kontrak atau belum.

Sedianya, Pemprov NTB disebutnya punya wewenang melakukan langkah itu. Pemutusan kontrak bisa dilakukan melalui pengacara negara yang ditunjuk.

"Kita dari dewan meminta ketegasan eksekutif. Jika putus kontrak atau diperbaharui, mana suratnya," ucap Isvie, Kamis (3/6).

Andai eksekutif, dalam hal iji Gubernur NTB tak kunjung bersikap, bukan tidak mungkin dewan menggunakan hak interpelasi.

Senada disampaikan anggota dewan lainnya, Sudirsah Sujanto. Ia menegaskan berkomitmen untuk mengajukan hak interpelasi terhadap kasus GTI. 

Interplasi yang disuarakan politisi Gerindra NTB ini karena dianggap rekomendasi pemutusan kontrak PT GTI oleh DPRD NTB dinilai tidak dihargai eksekutif. Alih-alih dihargai, Pemprov NTB terkesan main-main dalam kasus ini.

Sudirsjah menegaskan, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan lintas fraksi terkait polemik PT GTI. Komunikasi itu tidak lepas dari upaya menggalang hak interpelasi.

Tak ketinggalan disuarakan pula Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin . Ia meminta eksekutif tidak gentar dengan persoalan gugatan hukum. Ini karena bukan tidak mungkin perusahaan yang telah menelantarkan lahan seluas 75 hektare itu menempuh jalur hukum.

Pemutusan kontrak oleh eksekutif dinilai sebagai perbuatan hukum. Karen itu, bukan tidak mungkin bakal ada konsekuensinya.

"Jangan gentar, hadapi saja," tegasnya.

Syirajuddin kembali mengulas kemungkinan perubahan kontrak dengan perusahaan itu. Andai diperpanjang kontraknya, langkah itu dianggap sia-sia lantaran pihak dewan sudah final mengambil opsi pemutusan kontrak.

Pihaknya menegaskan sikap Komisi I yang tetap konsisten mempertahankan rekomendasi pemutusan kontrak dengan PT GTI. Sikap yang diambil dewan disebutnya sudah sesuai rekomendasi BPK. (jl)

NTT Tertarik Berkolaborasi Pengembangan Produk Kerajinan

TERTARIK: Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengaku tertarik bekerjasama dengan NTB untuk pengembangan kerajinan.

MATARAM -- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah NTT (Dekranasda NTT), Julie Sutrisno Laiskodat, berharap dapat berkolaborasi dengan Dekranasda NTB. Kerjasama ini dalam memperluas pengembangan, pengelolaan dan pengemasan produk-produk lokal yang ada di daerahnya. 

“Saya ingin sekali Dekranasda NTT dan NTB dapat berkolaborasi. Baik itu dengan kerajinan tenun, mutiara, ketak dan sebagainya, sehingga pada saat momen fashion show dapat kita perlihatkan berbagai karya seni daerah kita, sebagai sunda kecil antara NTB dan NTT,” tutur Julie saat berkunjung ke store NTB Mall di Mataram, Rabu (6/6).

Selain itu, salah satu bentuk kolaborasi yang akan dilakukan oleh Julie yaitu meminta para pengerajin NTB dapat menjadi mentor bagi para pengerajin yang ada di NTT. Hal tersebut untuk dapat saling bersinergi dalam hal pengelolaan dan pengemasan produk-produk kerajinan.

“Saya akan minta dari Dekranasda NTB bisa mengutus pengerajin tersebut untuk datang mengajarkan kami bagaimana proses pengerajin dalam membuat sebuah produk, baik dari segi pengelolaan maupun pengemasan,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menyambut baik rencana kolaborasi tersebut. Hj Niken berharap dapat saling bersinergi dalam mempromosikan berbagai produk kerajinan daerah.

“Senang sekali bisa saling berbagi, karena kita juga bisa belajar dari beliau dengan banyak pengalaman yang telah dilalui untuk mempromosikan barang kerajinan di nasional maupun luar negeri,” tandasnya. (jl)

Jelang Event Internasional, Pariwisata NTB Bakal Berbenah

Hj. Sitti Rohmi Djalillah

MATARAM -- Gelaran Superbike, L'Etape dan Hutama Karya Endurance Challenge yang bakal digelar mulai Agustus sampai November depan bakal menjadi lompatan pemulihan sektor pariwisata NTB.

Ketiga event berskala internasional itu diminta sebagai momentum kebangkitan pariwisata NTB dan dipersiapkan sebaik-baiknya.

"Tugas Dinas Pariwisata sebenarnya melakukan banyak promosi dan membuat grand desain pariwisata kita dengan melibatkan semua pihak yang mendukung bergeraknya pariwisata," ucap Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, Senin (31/5). 

Branding NTB sebagai tujuan pariwisata dunia harus menyebar ke seluruh dunia. Dimasa pandemi, promosi branding CHSE (Clean Health Safety Environment) menjadi jaminan kunjungan wisata selain branding wisata halal yang dulu diraih dengan kerja keras. 

Wagub juga sepakat dengan program kerja Dispar yang mengedepankan wisata berkualitas dari jumlah kunjungan semata. Dengan begitu, keberlanjutan pariwisata dapat lebih terukur. 

Selain itu, Wagub juga meminta pasar domestik wisatawan nusantara mulai digarap lebih serius. 

"Intinya pemulihan pariwisata kita sudah berjalan sesuai rencana. Yang perlu adalah detail pelaksanaannya dengan berkoordinasi dengan semua pihak," tegasnya.

Dalam pertemuan dengan seluruh jajaran Dinas Pariwisata NTN, Hj Rohmi juga menegaskan, penyiapan destinasi wisata sebenarnya tanggung jawab kabupaten kota di luar program kementerian. Tujuannya agar semua aspek dalam membangun pariwisata dikerjakan semua orang tidak hanya pemerintah provinsi. 

Dijelaskannya, sebagai daerah yang dilimpahi kekayaan alam, seni dan budaya, tugas seluruh stakeholder memastikan pelayanan terbaik dengan manajemen yang baik. Pelayanan ini disadari sebagai aset sendiri untuk dijual sebagai andalan ekonomi. 

"Jadi tidak lagi bergantung dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk maintenance fasilitas, kebersihan, kesehatan dan lain lain," tegasnya. 

Di sisi lain, sebagai destinasi super prioritas, pemerintah pusat juga berkepentingan memastikan persiapan berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan, sektor ekonomi kreatif juga menjadi pendukung pariwisata. Dari 17 jenis ekonomi kreatif yang ada disebutnya semua ada di NTB. Diantaranya, mode, kuliner, desain, kerajinan dan lain-lain. 

"Kita akan kembangkan semaksimal mungkin untuk mendukung event pariwisata nasional dan internasional," ujar Yusron. 

Ia menambahkan pula, pariwisata religi dengan menjadikan Islamic Center sebagai destinasi wisata unggulan mulai dibenahi, selain wisata edukasi seperti museum dan lain lain. (jl)

Raperda Tembakau dan Mutu Pangan Akhirnya Disetujui

PARIPURNA: DPRD NTB menggelar sidang paripurna mengesahkan dua Raperda.

MATARAM -- Kalangan DPRD NTB, Senin (31/5), akhirnya menyetujui dua buah Rencana Peraturan Daerah (Raperda). Kedua Raperda itu yakni, usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan.

Raperda usaha budidaya dan kemitraan tembakau Virginia merupakan prakarsa DPRD NTB. Sementara satu Raperda lainnya merupakan usulan eksekutif.

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi berharap kedua 2 Raperda dapat memberikan perlindungan hukum yang mampu menjamin kedudukan para pelaku usaha tembakau di NTB.

Lewat Perda itu, jelasnya, diharap benar-benar dapat berfungsi mengatur jalannya pembangunan NTB lebih maju. Selain itu, mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Lontaran itu disampaikan Hj Rohmi saat menyampaikan pendapat akhir sekaligus sambutan pada rapat paripurna ke-4 DPRD NTB.

Raperda tentang usaha budidaya dan kemitraan perkebunan tembakau virginia, jelasnya, kedepan harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi para petani tembakau. Demikian juga dengan Perda tentang penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan agar dapat melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang aman, halal, bermutu, dan bergizi seimbang.

"Termasuk di dalamnya terkait jaminan pemasaran pangan produksi lokal di daerah," ucapnya. 

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan, dalam rapat tersebut disampaikan laporan pansus dan keputusan dewan tentang persetujuan terhadap 2 buah Raperda.

“Kita semua berharap setiap produk yang telah diundangkan, kedepan dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” katanya.

Sementara itu, mewakili Pansus I DPRD NTB Sudirsah Sujanto menyampaikan bahwa, Raperda penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan menegaskan Pemprov NTB berkewajiban melakukan pengaturan dalam bentuk regulasi. Ini penting untuk menjamin keamanan pangan masyarakat.

“Tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko gangguan kesehatan dan meningkatkan daya saing dan perluasan akses pasar produk daerah  di NTB,” jelasnya.

Anggota Pansus II DPRD NTB Lalu Satriawandi menyampaikan, bahwa Raperda tentang kemitraan perkebunan tembakau virginia menegaskan penyempurnaan penyusunan. Ini penting, supaya dicantumkan aturan tentang adanya penyiapan dan edukasi sejak awal agar petani dapat melakukan rencana penanaman tembakau secara rasional dan menentukan resiko bisnis sejak awal. 

“Selain itu, perlu pula diatur tentang tanggung jawab fasilitasi dan pembinaan bagi petani agar sejak awal, memiliki komoditi andalan lainnya untuk diusahakan,” tandasnya. (jl)

Transaksi 1 Kg Sabu Gagal, Bos dan "Ustadz" Ikut Diringkus

KETERANGAN PERS: Jajaran Diresnarkoba Polda NTB memberikan keterangan pers terkait penangkapan sabu seberat 1 kilogram.

MATARAM -- Transaksi narkoba dalam jumlah fantastis kembali digagalkan Ditresnarkoba Polda NTB. Sedianya transaksi barang haram ini bakal berlangsung di salah satu hotel di kawasan Senggigi, Kecamatan Batulayar Layar Lombok Barat.

Kali ini Ditresnarkoba Polda NTB berhasil mengagalkan transaksi narkoba seberat 1 kilogram pada Jum'at (28/5).

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, mengatakan, masyarakat NTB kembali membuktikan dukungannya dalam memberantas peredaran narkoba.

"Kali ini jumlahnya cukup besar, 1 kilogram sabu yang dibawa oleh seseorang berinisial EDL dari Jakarta menuju NTB melalui jalur udara," jelasnya, Sabtu (29/5).

Jika tidak ada informasi dari masyarakat, jelasnya, barang ini sudah beredar di NTB. Ini karena penangkapan kali ini sempat lolos dari pemeriksaan di bandara dan pelabuhan.

Ia menjelaskan, kasus 1 Kg sabu yang berhasil diungkap kali ini berasal dari Aceh. Barang bukti serta pelakunya sudah diamankan di markas Ditresnarkoba Polda NTB.

"Penyelundup asal Tangerang Banten beserta penerimanya turut diamankan dalam penggerebekan transaksi narkoba itu. Kami tangkap mereka saat akan menyerahkan sabu-sabu di dalam kamar hotel," kata Helmi.

Kasus penyelundupan sabu-sabu dari Aceh yang ditangkap itu melibatkan sosok berinisial EDL. Dia seorang pria asal Tanggerang Selatan. Penerimanya, dua orang dari Sumbawa berinisial IZ dan YZ.

Dikatakan, paket sabu itu dibawa langsung dari Aceh menggunakan jalur udara. Pesawat yang ditumpangi EDL sempat transit di Jakarta dan Bali.

Kemudian dari Bali, ia datang ke Lombok melalui jalur darat menyeberang menggunakan kapal dan turun di Pelabuhan Lembar. Setelah itu kemudian menginap di hotel tempatnya diringkus bersama dua temannya.

Setibanya di Lombok, EDL membawa paket pesanan itu menginap di salah satu hotel di Senggigi. Di hotel inilah yang menjadi lokasi penangkapannya.

"Lima bungkus plastik hitam berlakban cokelat berisi sabu-sabu itu disembunyikan EDL di dalam bantal," tambahnya.

Setelah dilakukan pengembangan, ditangkap lagi satu orang yang diduga terlibat dalam jaringan 1 kg sabu ini. Dia disebut ustad inisialnya MA dari Kota Mataram.

"Ustad ini bertindak selaku pengatur perjalanan barang tersebut," ujarnya.

Tertangkapnya orang yang disebut ustad itu, menjadi genap 4 orang yang terlibat dalam kasus 1 kg sabu ini, yakni EDL asal Tangerang Banten, IZ dan YZ asal Sumbawa, MA dari Mataram. Selain itu salah satu dari mereka merupakan bos besar narkoba di NTB.

"Baru kali ini bos besar ambil barang sendiri. Biasanya belum pernah ada, dia datang jauh-jauh dari Sumbawa hanya untuk mengambil paket tersebut," kata Helmi.

Selain 1 kg sabu petugas juga amankan barang bukti lainnya berupa uang milik EDL Rp. 336.000, 1 buah KTP dan 1 unit hp Vivo.

Selain itu, ada juga 1 unit hp Nokia, 1 unit hp Xiomi Note 8, 1 unit hp Samsung A20 S dan uang milik IRZ Rp 15 juta.

"Ada juga uang milik YZ Rp 200 ribu dan BB yang diduga sabu seberat 1 kilo tersebut ke markas Ditresnarkoba Polda NTB Kota Mataram untuk dilaksanakan proses lebih lanjut," terangnya. (jl)

Lotim Darurat Narkoba, Transaksi Modus Baru Diungkap

KETERANGAN PERS: Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Rauf memberikan keterangan pers terkait pengungkapan kasus narkoba modus baru.

MATARAM -- Lombok Timur benar-benar menjadi zona merah peredaran narkoba. Sebulan terakhir, tidak kurang dari puluhan orang di daerah ini diciduk lantaran barang haram itu.

Rabu (26/5) kemarin, Timsus Ditresnarkoba Polda NTB meringkus 4 tersangka narkoba warga Lombok Timur. Mereka yakni ISR, SR, IRW dan WH di salah satu rumah makan di jalan Raya Mataram-Labuhan Lombok, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik.

Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf mengatakan, penangkapan pelaku narkoba kali ini merupakan modus baru. Mereka menggunakan modus makan di rumah makan untuk mengelabuhi petugas.

“Mereka mengelabui petugas dengan cara makan di warung seolah-olah mereka merupakan pelanggan yang sedang makan di sana. Ini merupakan modus baru,” kata Helmi, Kamis (27/5).

Namun karena lihainya petugas, modus keempat orang tersebut berhasil diungkap. Pengungkapan ini berkat informasi masyarakat yang mengetahui perbuatan mereka.

Helmi berharap sekecil apapun informasi terkait narkoba, dia meminta agar disampaikan kepadanya. Ini penting supaya NTB segera bebas dari narkoba.

Bagi warga yang melapor, ucapnya hendaknya jangan takut. Ia memastikan bahwa polisi bersama masyarakat.

“Berikan informasi sekecil apapun terkait narkoba kepada kami. Ini penting demi kebaikan masyarakat,” tegas Helmi.

Belakangan ini banyak warga Lombok Timur yang tertangkap karena kasus narkoba. Ini karena sebagian besar Lombok Timur menjadi tujuan pengiriman dan menjadi salah satu tempat persembunyian yang aman oleh pelaku narkoba dari luar daerah.

Helmi mengajak warga Lombok Timur terus mengintai dan melaporkan setiap pergerakan narkoba jika ingin daerah itu segera bersih dari narkoba.

“Saya yakin lebih banyak orang yang peduli dengan korban narkoba jika dibandingkan dengan pelaku narkoba di Lombok Timur. Untuk itu ayo kita kerjasama berantas narkoba di Lombok Timur,” ungkapnya.

Keempat tersangka tersebut diduga merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Ini karena barang yang mereka pegang berasal dari Batam, pengirimannya melalui jalur udara transit di Surabaya.

Dari keempat orang tersebut Ditresnarkoba Polda NTB berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus besar kristal putih jenis sabu dibungkus plastik transparan. Barang ini dibungkus lagi dengan tisu warna putih dengan berat brutto 8,33 gram. 

Ada juga diamankan uang sebesar Rp 320 ribu dan 5 buah HP. (jl)

Urusan Pembangunan Konektivitas Rampung Jelang MotoGP

KUNJUNGAN: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah berkunjung menemui Menhub RI, Budi Karya Sumadi membincang pembangunan konektivitas jelang MotoGP.

JAKARTA -- Gubernur NTB H Zulkieflimansyah memastikan segala pembangunan sarana dan prasarana, khususnya untuk mensukseskan event internasional MotoGP pada tahun 2022 mendatang akan dituntaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. 

"Alhamdulillah, Kementerian Perhubungan mendukung penuh pengembangan DPSP Mandalika terutama memastikan terpenuhinya kebutuhan konektivitas darat, laut dan udara untuk perhelatan MotoGP," jelasnya, Kamis (27/5) kemarin.

Lontaran itu disampaikan Zulkieflimansyah usai rapat bersama Menteri Perhubunhan RI, Budi Karya Sumadi, bertempat di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Jemput bola yang dilakukan Gubernur NTB  ke Jakarta membawa banyak kabar bahagia. Asisten II Setda Provinsi NTB, Ridwansyah yang mendampingi Gubernur juga optimis bahwa kerja - kerja yang diikhtiarkan Pemprov NTB bersama kabupaten kota mendapat respon positif pemerintah pusat. 

"Kementerian Perhubungan akan mendukung NTB pada pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas keselamatan jalan pendukung DPSP Mandalika," ujarnya.

Begitu juga dengan percepatan penyerahan pengalihan personil, pembiayaan sarana, dan prasarana. Termasuk, dokumen (P3D) 5 pelabuhan regional dan revitalisasi  Pelabuhan Telong–elong.

Selain itu, Ridwansyah juga menjelaskan bahwa Kemenhub juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi darat dan fasilitas keselamatan jalan pendukung. Percepatan ini dilakukan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika. 

Belum lagi Kemenhub juga akan mendampingi pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi ketika event MotoGP  diselenggarakan.

"Pembangunan konektivitas udara yang difokuskan pada perpanjangan runway dan perluasan terminal Bandara Internasional Zainudin Abdul Majdi (BIZAM) yang dikembangkan Angkasa Pura ditargetkan selesai Agustus tahun ini," sambungnya.

Begitu juga pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan alat angkut berupa bus-bus penumpang sedang disiapkan. Pemerintah akan mencarikan dananya tahun ini dan sisanya tahun 2022.

Lewat percepatan pembangunan konektivitas itu sehingga ketika MotoGP dilaksanakan pada bulan Maret tahun depan semuanya sudah siap.

Di sisi lain, pembangunan sarana perhubungan laut khususnya di Dermaga Gili Mas sudah mulai beroperasi. Dermaga Pelabuhan Gili Mas juga sudah dikembangkan tahun lalu untuk kapal-kapal pesiar Cruise ukuran besar yang bisa juga dijadikan hotel terapung bagi ribuan penonton MotoGP.

"Kalau laut relatif sudah cukup. terutama lintas penyeberangan dari Jawa dan Bali ke Lombok," tutup Ridwansyah. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB Najamuddin Amy juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas  dukungan yang luar biasa kepada NTB. Dukungan itu terutama dalam pengembangan fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan MotoGP. 

"Event internasional MotoGP ini bukan hanya milik masyarakat NTB, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dukungan semua pihak sangat diharapkan untuk sama-sama mensukseskannya," tandasnya. (jl)