Gubernur NTB Serahkan Bantuan Kepada Korban Banjir Kuta dan Sekotong

Gubernur NTB Serahkan Bantuan Kepada Korban Banjir Kuta dan Sekotong

TINJAU: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah didampingi Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri saat meninjau korban banjir di Lombok Tengah.

GERUNG--Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada warga korban banjir di Desa Kuta Lombok Tengah dan Desa Sekotong Tengah Lombok Barat, Minggu (31/1). 

Diawali kunjungan di Lombok Tengah, gubernur yang akrab disapa Dr. Zul meninjau langsung di beberapa titik lokasi rumah-rumah warga terdampak banjir. Proses evakuasi masih terus berlanjut sehingga beberapa warga yang dibantu oleh tim Tagana, BPBD, aparat kepolisian dan TNI bahu membahu membersihkan lumpur dan tumpukan sampah akibat banjir 

"Alhamdulillah, kami sudah mengirim tim dari provinsi serta kabupaten setempat. Semua sedang membantu mengevakuasi masyarakat," ungkap Dr. Zul usai menyerahkan bantuan sembako yang diterima oleh Kepala Desa Kuta.

"Terima kasih Pak Gubernur, mudah-mudahan kunjungan sekaligus penyerahan bantuan ini dapat meringankan beban warga kami," ungkap Mirate selaku Kades Kuta.

Usai menyambangi korban banjir di Kuta, gubernur beserta rombongan bertandas ke Desa Sekotong Tengah untuk meninjau warga yang mengalami kondisi yang sama. Kemudian gubernur juga menyerahkan paket sembako yang diterima oleh kepala Desa Sekotong Tengah, Lalu Safarudin.

"Saya mengimbau  kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem, berupa angin kencang dan hujan lebat yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung," kata Gubernur mengingatkan warga.

Berdasarkan laporan dari BPBD NTB bahwa total ada 547 KK yang terdampak langsung banjir yang tersebar di Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selain itu, juga terdapat 35 KK di  Dusun Lelongken Desa Sajang yang masih terisolir sejak Kamis 28 Januari 2021. 

Saat ini, beberapa wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdampak bencana banjir di karenakan hujan lebat yang secara intens mengguyur. 

Meski demikian, hingga saat ini tidak ada korban jiwa meninggal. Namun terdata 193 rumah terendam di Buwun Mas dan Sekotong Barat, serta beberapa rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga berat di beberapa daerah lainnya. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti puskesmas di Buwun Mas terendam air. 

Saat ini pihak BPBD NTB, Dinas Sosial NTB dan instansi lainnya bersama kabupaten kota terus intens berkoordinasi di lapangan, melakukan assessment serta memberikan berbagai bantuan darurat dan logistik. Sebagian besar di desa yang terdampak, air sudah mulai surut dan cuaca mulai membaik.

Namun, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem (fenomena la nina) berupa angin kencang dan hujan lebat yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. (jl)

Kunjungi Lombok Utara, Gubernur Retas Harapan Warga Pelosok Desa

Kunjungi Lombok Utara, Gubernur Retas Harapan Warga Pelosok Desa

BLUSUKAN: Gubernur NTB H Zulkifliemansyah didampingi sejumlah kepala dinas lingkup NTB saat blusukan di Lombok Utara.

TANJUNG--Salah satu cara yang dilakukan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menyerap berbagai aduan dan aspirasi masyarakat dengan bertemu serta menyapa langsung masyarakat. Daerah-daerah pelosok dari Timur hingga Barat Provinsi NTB masih menjadi magnet tersendiri yang kerap dikunjungi.

Menurutnya, tugas dan kewajiban pemimpin bukan hanya menangani masalah dari hulu tetapi mampu  menemukan solusi hingga ke hilir masyarakat. 

Kali ini, sosok gubernur yang akrab disapa Dr. Zul kembali menyapa sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat pelosok-pelosok desa di Kabupaten Lombok Utara. Silaturahmi diawali dengan bertemu tokoh masyarakat, pemuda hingga tokoh agama mulai dari mushola An-Nur di desa Malaka-Kecamatan Pemenang hingga warga Desa Bayan Kecamatan Bayan Lombok Utara, Sabtu (30/1).

"Alhamdulillah Allah Swt masih memberikan kesempatan kepada kami bertemu langsung dengan bapak ibu di desa. Ada nilai keakraban tersendiri ketika saya mendengar langsung keluhan masyarakat dari desa," ucapnya.

Kehangatan dan kebanggaan masyarakat yang dikunjungi, ujarnya, memberi kesan tersendiri bagi seorang pemimpin untuk terus dekat dengan rakyatnya. Mereka tidak meminta uang banyak atau berharap pembangunan yang terlampau amat besar. Justru mereka hanya ingin lebih dekat dengan pemimpinnya, yang mungkin selama ini tidak pernah didatangi.

"Saya yakin bahwa kehadiran pemimpin ditengah-tengah masyarakat sangat diharapkan minimal saling berbagi cerita dan harapan," imbuh Dr. Zul 

Karena itu, kata Dr. Zul, untuk mengurai benang merah dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah dengan cara menemukan masalah di hilir. Caranya, berjumpa dengan warga-warga desa kemudian menyerap aspirasinya lalu merumuskan solusi dengan kebijakan yang tepat. 

"Kita tidak boleh hanya mau dikunjungi, tapi harus terbiasa mengunjungi masyarakat. Mudah-mudahan kita saling bertemu memberikan kebaikan untuk kita semua," harap gubernur.

Diakui Dr. Zul motivasi yang lahir dari pelosok desa sulit ditemukan di tempat-tempat lain. Hubungan emosional antara pemimpin dengan rakyat juga semakin harmonis jika dibarengi dengan solusi-solusi terbaik dari pemerintah.

Untuk memastikan semua keluhan serta aduan masyarakat yang dikunjungi dapat diakomodir dengan baik, gubernur juga menghadirkan 17 kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB seperti Kalak BPBD, Kadis Sosial, Kadis PU serta kepala OPD terkait lainnya. 

Di hadapan gubernur beserta rombongan, hampir semua masyarakat yang didatangi banyak mengeluhkan tentang Jaminan Hidup (Jadup) untuk tahap selanjutnya belum dicairkan. Kemudian pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) bagi sebagian masyarakat belum selesai dibangun. Bahkan kelangkaan pupuk yang terjadi tak luput dari keluhan masyarakat. 

Salah satunya adalah keluhan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Menggala Barat Desa Malaka, Amrullah tentang pembangunan RTG yang belum didapatkan oleh sebagian masyarakat. 

"Kebetulan Pak Gubernur hadir di tengah-tengah kami. Mohon dibantu warga kami yang belulm dibangun rumah taham gempanya," pintanya.

Keluhan yang sama juga disampaikan Kepala Desa Bayan, Satradi. Ia menjelaskan sejak tahun 2018 ada sekitar 70 persen masyarakat uluang sidah mendapat hunian. Sementara sisanya masih banyak masyarakat yang masih tinggal di huntara. 

Namun ia merasa bangga karena dusun terpencil seperti ini dapat dikunjungi oleh orang nomor satu di NTB dan sekaligus memilih menginap di rumah-rumah warga yang sederhana.

"Sebelumnya kami merasa bangga, atas kehadiran bapak gubernur di desa kami. Selain itu, kami berharap bantuannya, untuk direalisasikan segera mungkin. Pembangunan RTG segera dilakukan. Begitu juga infrastruktur penunjang desa kami," harapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik menjelaskan, bahwa tahap pertama pencairan bantuan jaminan hidup bagi warga korban gempa sudah mencapai 50 persen. Artinya sekitar 121.000 jiwa sudah mendapatkan dengan jumlah dana sebesar Rp 36 miliiar.

"Insyaallah tahun ini, kami akan ajukan kembali untuk pencairan yang sisanya sebanyak 50 persen pada tahap kedua," ungkapnya yang juga hadir dalam rombongan.

Sementara itu, Kalak BPBD NTB, Zaenal Abidin menyebutkan, pada tahap II Kabupaten Lombok Utara mengajukan kembali pembangunan RTG sebanyak 7000 lebih. Dari jumlah itu, hanya disetujui oleh BNPB pusat menjadi 3.499 unit.

"Sementara SK 24, 25 dan 26 pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 117 Miliyar. Hanya saja belum dibagikan karena mengingat situasi pandemi Covid-19," katanya.

Di setiap akhir kunjungan, gubernur juga menyerahkan sumbangan untuk pembangunan musala dan peralatan olahraga bagi masyarakat di enam lokasi berbeda. Adapun lokasi-lokasi yang dikunjungi antara lain, Musala An-Nur Dusun Menggala Kec. Pamenang, Markaz Milenial Pemenang, Masjid Dusun Kroya Tanjung, Masjid Al-Muttaqin  Desa Sambik Bangkol Gangga dan diakhiri kunjungan di Masjid Nurul Huda Dusun Mandala Desa Bayan. (jl)

Tekan Kasus Covid-19, Gugus Tugas Corona Kota Mataram Perbanyak Swab Antigen

Tekan Kasus Covid-19, Gugus Tugas Corona Kota Mataram Perbanyak Swab Antigen

ANTIGEN: Salah seorang pengunjung tempat hiburan di tes swab antigen.

MATARAM--Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram terus melakukan swab antigen secara acak dan bersifat masif. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di ibukota Provinsi NTB tersebut terus meluas.

Menariknya, jajaran kepolisian dan pihak TNI juga dilibatkan secara aktif melalui satu tim terpadu untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan menemani Tim PSC RSUD Kota Mataram yang dipimpin oleh dr H Lalu Herman Mahaputra selaku Dirut RSUD setempat.

Itu terlihat, pada Sabtu (29/1) malam hingga Minggu (31/1) dini hari, yakni dengan mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di Kota Mataram. 

Tempat hiburan yang disisir oleh tim gabungan diantaranya, karaoke Hotel Bidari, Lombok Plaza Karaoke, Kingsman Resto and Longue hingga Djembank Cafe

Dirut RSUD Kota Mataram dr H Lalu Herman Mahaputra yang juga anggota Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram, mengatakan, dari empat lokasi itu tercatat ada sebanyak 102 orang yang merupakan pegawai dan pengunjung tempat hiburan malam telah dilakukan swab antigen secara acak. 

"Hasilnya, termasuk para Partner Song (PS) yang juga dilakukan swab antigen acak, umumnya mereka negatif seluruhnya," kata dr H Lalu Herman Mahaputra pada wartawan, Minggu (31/1) malam melalui telpon selulernya.

Dokter Jack mengungkapkan, jika kegiatan swab antigen telah dilakukannya sejak tiga minggu lalu. Dimana, dari lima Tim PSC RSUD Kota Mataram yang sudah diterjunkan dan menyasar sebanyak 150 orang warga Mataram,  sejatinya tetap fokus yang diutamakan adalah bagaimana protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 harus dipatuhi dan dikedepankan oleh siapapun.

"Pokoknya, saya akan all out. Insya Allah, target saya ada 1000 orang setiap minggunya yang sudah kita swab antigen di Kota Mataram," ujarnya.

Dokter Jack menegaskan, semakin banyaknya warga yang menjalani tes, akan lebih mudah untuk mendeteksi jika ada warga yang terkonfirmasi positif. Hal ini otomatis akan ada tindakan medis yang diberikan. Selain itu upaya memperoleh hasil tes juga dipersingkat agar penularan tidak semakin menyebar.

"Mereka akan menjalani protokol yang telah ditetapkan, baik dirujuk di rumah sakit maupun menjalani karantina mandiri secara ketat di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, lingkungan sekitar juga akan menyesuaikan dengan lebih memperketat physical distancing antarwarga. Dengan demikian, upaya memutus mata rantai penularan menjadi lebih efektif," tegasnya menjelaskan.

Dokter Jack menuturkan, semakin cepat pemerintah melakukan swab test secara massal, upaya penanganan akan lebih cepat dapat dilakukan. 

Apalagi, jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih fluktuatif, angkanya cenderung bertambah. Untuk itu, warga diminta tetap waspada dan disiplin terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktifitas.

"Untuk menyasar target seribu perminggu itu. Saya sudah menyiapkan sebanyak 3 ribu reagen. Pokoknya enggak perduli hujan, saya akan berbuat yang terbaik agar bagaimana kasus Covid-19 ini bisa ditekan hingga bisa mencapai jumlah minimal kasusnya alias enggak ada lagi," paparnya. 

Terkait strategi agar bagaimana zona orange di Mataram agar bisa menuju kuning dan bisa kembali ke zona hijau. Menurut Dokter Jack, hanya satu cara, yakni bagaimana antara Pemprov dan Pemda kabupaten/kota bisa terus bersinergi. 

Untuk itu, ia telah meminta izin pada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB  untuk bisa menyasar semua perkantoran milik BUMN dan instansi vertikal agar bisa pelaksanaan swab antigen secara acak juga bisa dilakukan pada karyawan dan ASN di perkantoran tersebut.

"Saya enggak main-main, apapun kata orang saya akan jalan terus melakukan swab antigen itu. Termasuk, besok kita mulai menyasar sebanyak 80 orang karyawan TVRI NTB setelah sebelumnya karyawan PDAM Menang Mataram juga telah dilakukan upaya serupa," tandas Dokter Jack. 

Dalam kesempatan itu, Dokter Jack mengharapkan, agar pola yang kini dilakukan pihaknya di Kota Mataram guna menekan laju lonjakan angka Covid-19, seyogyanya juga perlu dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

Alasannya, tracing masif perlu kerja keroyokan, sehingga mereka yang terpapar virus corona dengan adanya kontak erat akan bisa cepat dideteksi. 

"Jadi, kalau Kota Mataram saja yang melakukannya. Tapi, di Lobar dan Loteng enggak, kita khawatir kerja kita menekan itu akan sia-sia. Disinilah, kerja serentak dan kebersamaan untuk bagaimana strategi mengepung virus ini harus perlu dilakukan secara bersama-sama," pungkasnya. (jl)

Kompetisi Barista Sheraton Ditutup dengan Adu Brewing

Kompetisi Barista Sheraton Ditutup dengan Adu Brewing

KOMPETISI: Salah satu peserta kompetisi barista di Sheraton Hotel sedang menyajikan kopi dengan teknik brewing manual.

GERUNG--Kompetisi barista yang diselenggarakan Sheraton Hotel akhirnya ditutup dengan adu brewing, Sabtu (30/1). Kompetisi ini setelah tiga hari berjalan sebelumnya.

Sehari sebelum kompetisi ditutup, penyelenggara juga menggelar kompetisi adu cekat menyajikan latte art. Sementara pada kompetisi brewing dilakukan secara manual.

Setiap peserta pada kompetisi brewing memiliki waktu maksimal 10 menit mempresentasikan hasil karyanya di depan dewan juri. Manual brewing sendiri merupakan salah satu cara menyajikan kopi, yang diseduh secara manual tanpa menggunakan mesin.

Salah satu juri dalam Sheraton Senggigi Barista Competition, Restu Sadam mengatakan, dalam kompetisi Brewing penilaian dititikberatkan pada keseimbangan rasa.

“Karena ini kopinya sama, jadi ibaratnya kita cari barista mana yang bisa ngeluarin karekteristik isi kopi ini dengan rasa yang balance dan after taste yang clean,” ujarnya usai kegiatan.

Restu menjelaskan, sistem penilaian diambil dari scoresheet World Brewers Championship. Karena kompetisi ini sistemnya battle. Dimana cara penilaian difokuskan by taste langsung. 

“Lebih detail kriterianya itu dari sweetness, acidity, cleannya, after tastenya, bodynya. Lebih ke balance sih jatuhnya,” katanya.

Sementara pada kompetisi latte art sistemnya battle juga. Kalah gugur tanpa ada scoresheet, langsung tunjuk pemenang di lokasi. 

Kriteria penilaian, jelasnya, tetap mengikuti World Latte Art Championship. Hanya saja di kompetisi di Sheraton ini lebih disederhanakan. Dewan juri menilai secara visual saja.

Peserta nampak antusias mengikuti kompetisi barista yang baru pertama kali digelar Sheraton Senggigi ini. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Hungry Bird Coffee Roaster dan Dinas Pariwisata Lombok Barat.

Rupanya kegiatan ini mendapat respon positif dari para barista lokal maupun luar Lombok. Panitia terpaksa membatasi hanya 60 peserta saja, masing-masing 24 peserta kompetisi Latte Art, dan 36 peserta kompetisi Brewing.

“Antusias peserta oke, karena slot yang disediakan itu terisi penuh. Seru dan semangat apalagi dalam suasana pandemi sekarang ini," terang barista dan juara Indonesian Latte Art Championship 2019 ini.

Dengan adanya acara seperti ini ia berharap bisa membantu para barista tetap semangat untuk belajar. Terlebih prospek buat barista di Lombok sebenarnya bisa untuk berkompetisi. Entah barista yang baru maupun yang lama.

Kompetisi Brewing berhasil dimenangkan oleh Mizan Rahman. Barista Kinta Coffee yang berlokasi di Mataram.

Mizan memgaku mengaku dirinya tak menyangka berhasil keluar sebagai juara pertama.

“Kompetisi ini saya taunya dari sosial media. Untuk kompetisi ini saya latihan selama empat jam sehari. Saya juga tidak menyangka bisa jadi juara 1 dalam kompetisi ini,” ungkapnya. (jl)

150 Ribu Warga NTB Terima Manfaat Rehab Rekon UNDP

150 Ribu Warga NTB Terima Manfaat Rehab Rekon UNDP

REHAB REKON: Masyarakat Lombok bakal menerima manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dan kesehatan dan UNDP.

MATARAM--Sekitar 150 ribu warga di Pulau Lombok dan sekitarnya akan menerima  manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Fasilitas ini akan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bermitra dengan Pemprov NTB dan KfW. 

Bentuk kemitraan tersebut dalam wujud rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa berupa empat sekolah kejuruan dan 10 fasilitas kesehatan yang telah diresmikan di Kabupaten Lombok Utara.

Rekonstruksi tersebut merupakan salah satu dari 14 proyek infrastruktur publik dan delapan proyek infrastruktur masyarakat di wilayah tersebut. Dimana program ini didukung program UNDP ‘Program for Earthquake and Tsunami Reconstruction Assistance (PETRA)’ dan didanai bank pembangunan Jerman, KfW. 

Diketahui, pada Agustus 2018, Pulau Lombok dilanda gempa berkekuatan 7,0 skala richter. Gempa ini menewaskan 564 orang, dan menyebabkan 400 ribu orang lainnya kehilangan tempat tinggal mereka.

Gempa tersebut juga merusak lebih dari 70 ribu rumah dan infrastruktur utama kegiatan ekonomi pertanian. Dengan pandemi COVID-19, masyarakat yang terdampak gempa mengalami beban ganda karena harus mengatasi perlambatan ekonomi dan pada saat yang sama harus membangun kembali daerah mereka.

Proyek rekonstruksi ini melibatkan penduduk lokal yang telah mengambil peran penting dalam tahap perencanaan, desain dan konstruksi.

Rekonstruksi dilakukan dengan prinsip 'membangun kembali dengan lebih baik' dengan pendekatan untuk memastikan 'tidak seorangpun tertinggal' yang inklusif. Perempuan telah menjadi bagian utama dari proyek sejak tahap awal, memastikan fasilitas dibangun untuk memenuhi kebutuhan perempuan. 

Akses bagi penyandang disabilitas juga akan disediakan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan UNDP untuk mendorong ketahanan ekonomi dan berkontribusi pada pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari upaya untuk membantu kawasan ini membangun kembali dengan lebih baik.

Upacara peresmian dilaksanakan dengan penerapan protokol khusus COVID-19, disiarkan melalui platform online kepada audiens yang mencakup perwakilan dari UNDP, KfW, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta mitra masyarakat madani.

“Dalam beberapa bulan terakhir kami telah melihat permulaan babak baru dalam sejarah daerah ini. Pembangunan tersebut akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai kehidupan baru. Ketahanan masyarakat Lombok patut dipuji, dan saya yakin akan berkontribusi dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Sophie Kemkhadze, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia dalam kata sambutannya.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. Amri Rachman. Ia menyebut daerah ini telah mengalami beberapa bencana dalam beberapa tahun terakhir.

Ia berharap rekonstruksi infrastruktur membantu penduduk memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Bekerja dengan UNDP dan mitra lainnya telah membantu kami belajar tentang praktik terbaik yang dapat digunakan untuk membangun kembali daerah kami dengan lebih baik dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di masa depan.

Terlepas dari pandemi COVID-19, KfW berkomitmen terus mendukung masyarakat yang dilanda gempa di Lombok dan Palu untuk bangkit kembali. Fasilitas kesehatan dan pendidikan penting yang sedang dibangun kembali adalah bukti komitmen kuat kami. 

“Fasilitas ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat,” ujar Angela Tormin Direktur Kantor KfW di Jakarta.

Berdasarkan survei bersama UNDP, UNICEF, dan Lembaga Penelitian SMERU tentang masyarakat yang terkena gempa, terungkap bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah paling terkena dampak kehilangan pendapatan akibat pandemi. Survei yang dilakukan pada Juli hingga Agustus 2020 juga menemukan bahwa banyak rumah tangga yang terkena gempa tidak memiliki tabungan untuk membantu mereka mengatasi pandemi.

Sekolah kejuruan yang telah direkonstruksi diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pemuda setempat untuk memperoleh keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka.

Sejak 2019 PETRA telah menyelesaikan rekonstruksi delapan proyek infrastruktur masyarakat di daerah ini dan telah menyerah terimakan aset tersebut kepada pemerintah daerah.

Proyek Program Bantuan Rekonstruksi Infrastruktur Gempa dan Tsunami (PETRA) dilaksanakan oleh UNDP dan didanai Republik Federal Jerman melalui bank pembangunannya, KfW. Berdasarkan perjanjian ini, KfW atas nama Pemerintah Jerman telah mengalokasikan EUR 25 juta (sekitar USD 28,4 juta) untuk membangun kembali fasilitas infrastruktur penting di Sulawesi Tengah dan NTB. 

UNDP mengelola prakarsa multi-tahun ini, yang berjalan hingga tahun 2022 bekerja sama erat dengan BAPPENAS, BNPB, dan Pemerintah Provinsi, dan sejalan dengan Rencana Induk dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. (jl)

Dua Raperda NTB Disetujui, Empat Masih Pembahasan

Dua Raperda NTB Disetujui, Empat Masih Pembahasan

PARIPURNA: Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi saat menyampaikan pandangannya di sidang paripurna DPRD NTB.

MATARAM--Sebanyak dua dari enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD NTB disetujui untuk ditetapkan sebagai Perda. Dua Raperda yang disetujui tersebut adalah Raperda tentang Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan dan Raperda tentang Pencegahan dan Perkawinan Anak.  

Sementara empat Raperda lainnya akan dikaji dan dibahas lebih lanjut. Yakni Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah, Raperda Perubahan Atas Perda No 4 Tahun 2006 Tentang  Usaha Budidaya dan Perkebunan Kemitraan Tembakau Virginia di NTB, Raperda  tentang  Pengakuan dan Penghargaan serta Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat dan Raperda tentang Penyelenggaran Desa  Wisata.

“Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD NTB atas seluruh koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik dan  komitmennya dalam upaya dan ikhtiar bersama untuk membangun dan memajukan daerah NTB yang kita cintai ini,” ucap Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, ketika memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Jumat (29/1).

Menurut Wagub, tujuan dibahas dan ditetapkannya Raperda NTB semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat, serta dalam  rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

Secara khusus Wagub menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Pansus yang  telah membahas, mencermati dan mengkaji 6 buah Raperda secara maksimal. Meski dalam kondisi pandemi tapi dean tetap bekerja dengan optimal.

Pihaknya berharap agar dalam implikasinya tetap berjalan selaras dan dengan komitmen bersama untuk membangun daerah tercinta. 

“Kita juga berharap agar semangat dan hubungan yang  baik ini agar tetap kita bangun dan menjadi lebih baik lagi. Besar harapan kita seluruh agenda yang dibahas dalam sidang DPRD ini bisa  menuju arah kemajuan dan perlindungan bagi masyarakat NTB dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat NTB yang lebih sejahtera,” pungkasnya.   

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang memimpin jalannya sidang menyampaikan kesimpulan sementara. Berdasarkan laporan masing-masing Pansus terhadap 6 buah Raperda prakarsa DPRD NTB, dua buah Raperda tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan dan Raperda tentang Pencegahan dan Perkawinan Anak disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda. 

Sedangkan 4 buah Raperda tentang  Pendidikan Pesantren dan Madrasah, Raperda Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Perkebunan Kemitraan Tembakau Virginia di NTB, Raperda tentang Pengakuan dan Penghargaan serta Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat dan Raperda tentang Penyelenggaran Desa  Wisata meminta  perpanjangan waktu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut pada masa sidang berikutnya. (jl)

Lawan Covid-19, Ini Kata Wagub NTB

Lawan Covid-19, Ini Kata Wagub NTB

Hj. Sitti Rohmi Djalillah

MATARAM--Kesehatan jiwa atau mental masyarakat menjadi salah faktor penting dalam upaya pemulihan seluruh sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Tanpa dibarengi dengan rasa aman dan rasa bahagia maka berbagai usaha pemulihan akibat Covid-19 tidak akan berjalan dengan baik dan normal. 

"Pengaruh mental dan kesehatan jiwa masyarakat di masa pandemi harus betul-betul disikapi dengan baik. Jangan sampai pandemi mengacaukan kesehatan jiwa masyarakat," ungkap Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah, pada puncak peringatan hari ulang tahun RSJ Mutiara Sukma ke-31, di Aula Utama RSJ Mutiara Sukma, Jumat (29/1). 

Pada kegiatan dengan tema sehat jiwa hadapi pandemi Covid-19 untuk NTB Gemilang dan Indonesia maju tersebut, Wagub mengungkapkan bahwa salah satu sumber lahirnya kebahagiaan adalah tumbuh dari jiwa-jiwa dan mental yang sehat dan perasaan aman. Untuk itu, guna memutus mata rantai wabah ini, ia meminta agar seluruh masyarakat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Kalau kesehatan jiwa dan mental yang kuat mampu dibentengi dengan baik, maka otomatis memberi dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat meski ditengah hiruk pikuknya isu tentang Covid-19.

Karena itu, lanjutnya, protokol kesehatan dengan menerapkan 5 M menjadi kunci melawan Covid-19. 5 M itu yakni, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi menjadi benteng paling kuat mencegah penyebaran Covid-19 saat ini.

“Untuk itu, kesehatan jiwa akan selalu hadir jika tetap patuh menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Hj Rohmi sapaan akrab Wagub NTB menjelaskan, selain berdampak pada ekonomi dan kesehatan fisik masyarakat, pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan gangguan jiwa dan mental masyarakat jika tidak tertangani dengan baik. Hal itu dilihat dari berbagai stigma negatif yang dirasakan oleh orang-orang yang pernah terpapar Covid-19. 

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma NTB diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menangani dan menjaga kesehatan mental dan jiwa masyarakat di masa pandemi.

Selain itu, ia mengapresiasi atas kerja keras pihak RSJ bersama seluruh tenaga kesehatannya, yang sudah 31 tahun memberi pengabdian kepada masyarakat. Selain menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), mereka juga telah berhasil menghadapi situasi pandemi Covid-19 dengan baik.

"Mewujudkan kesehatan jiwa dan meminimalisir ODGJ butuh keseriuasan semua pihak. Butuh kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah dan masyarakat," imbunya.

Senada, Direktur RSJ Mutiara Sukma, dr. Evi Kustini Somawijaya menjelaskan, momentum HUT ke- 31 RSJ Mutiara Sukma kali ini, merupakan semangat baru untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan jiwa masyarakat NTB. Menanggulangi masalah kesehatan jiwa menjadi misi besar bagi RSJ untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tetap produktif meski di tengah pandemi Covid-19. 

"Sejak pandemi Covid-19 berlangsung, berbagai upaya terus kami lakukan, mulai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di semua fasilitas pelayanan hingga meningkatkan perlindungan kepada pasien ODGJ yang sedang dirawat," jelasnya.

Dari penanganan yang dilakukan, lanjut direktur, penyebaran Covid-19 di lingkungan RSJ dapat dicegah dengan baik. Sejak virus Corona mulai mewabah di NTB, pihaknya terus memperkuat pelayanan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Dari ratusan ODGJ yang dirawat hanya terdapat 15 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.  

"Dari jumlah pasien Covid-19 itu, kami terus melakukan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hingga saat ini, Alhamdulillah tersisa hanya 3 pasien ODGJ yang masih terkonfirmasi positif," katanya. 

Dalam kesempatan itu, Rohmi bersama rombangan yang didampingi Direktur RSJ juga meluncurkan fasilitas ruang rawat anak remaja dan Klinik Tumbuh Kembang sebagai fasilitas baru bagi penangan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja. (jl)

Cuaca Ekstrem di Sembalun, Dua Atap Rumah Rusak, Aktivitas Warga Lumpuh,

Cuaca Ekstrem di Sembalun, Dua Atap Rumah Rusak, Aktivitas Warga Lumpuh,

RUSAK: Atap rumah warga rusak akibat sapuan angin akibat cuaca ekstrem di Sembalun.

SELONG--Cuaca ekstrem selama dua hari ini melanda wilayah Sembalun. Buntutnya, dua atap rumah warga rusak parah tersapu angin.

Kedua rumah itu milik Mansur dan Hasan. Keduanya merupakan warga Dusun Bawak Nao Daya, Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, kabupaten Lombok Timur.

Sekretaris Desa Sajang, Hidmatul Arif, saat dihubungi mengamini kejadian tersebut. Ia menyebut hujan lebat disertai angin terjadi selama dua hari ini.

"Akibat cuaca ekstrem beberapa atap  rumah warga dibawa angin yang disertai hujan lebat," kata Arif, saat dihubungi JEJAK LOMBOK, Jum'at malam (29/1).

Dua hari belakangan ini, terang Arif, cuaca begitu ekstrem di kawasan Sembalun dan Sambalia. Bahkan, untuk melaksanakan ibadah salat Jum'at pun warga harus menggunakan jas hujan. Sebab jika memaksa diri menggunakan payung, sudah tentu akan dibawa angin.

Buntut dari cuaca ini, jelasnya, sekitar pukul 2 dini hari, dua atap rumah warga roboh tersapu angin. Namun demikian korban tak mengungsi, melainkan bertahan di rumahnya. Untuk sementara rumah tersebut hanya diatapi terpal.

"Aktivitas di Sembalun untuk sementara lumpuh, karena tidak ada yang berani keluar rumah," ucapnya.

Tak hanya rumah warga, sebutnya, namun bawang merah hasil panen petani pun kena imbas. Daun bawang warga mengalami pembusukan.

"Kerugian dari cuaca ini mencapai Rp 10 sampai Rp 15 juta," pungkas Arif. (kin)

Bupati Sukiman Minta Peta Penanganan Covid-19 Diubah

Bupati Sukiman Minta Peta Penanganan Covid-19 Diubah

RAKOR: Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi terkait penanganan COVID bersama pihak-pihak terkait.

SELONG--Rapat penanganan Covid-19 di Lombok Timur mengemuka soal perlunya perubahan peta penyebaran virus tersebut. Usul ini datang dari bupati setempat.

Rapat yang diselenggarakan pukul 10.00 WITA di aula masjid Kantor Bupati Lotim  yang dihadiri bupati dan para OPD terkait.

Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy meminta kepada Dinas Kesehatan agar peta penanganan Covid-19 harus dirubah. Perubahan ini tidak hanya kecamatan saja dikontrol, tapi juga harus disertakan desanya.

Selain itu, Sukiman menyebut tenaga kesehatan saat ini sudah lelah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) tiap hari. Mereka juga sudah merasa jenuh.

"Jadi kita harus perduli kepada para Nakes yang sedang berjuang menangani penanganan Covid-19," katanya.

Begitu juga dengan kondisi masyarakat disebutnya merasakan hal sama. Sekitar 9 bulan lebih masyarakat dikungkung kepungan pandemi.

Di kesempatan itu, Sukiman juga menyinggung kondisi sekolah yang menaati protokol kesehatan. Tercatat hanya 15 persen taat protokol. Selebihnya asal-asalan.

"Jadi kita putuskan sekolah akan saya tutup dan boleh dibuka apabila sudah menerapkan protokol kesehatan," jelasnya.

Selama ini, lanjutnya, kabupaten sibuk dengan Covid. Sementara di desa-desa dianggap santai dengan kondisi yang terjadi.

Karena itu, mulai saat ini, kondisi itu minta dibalik. Pemerintah desa yang harus sibuk melakukan hal tersebut. Sementara Pemkab hanya memantau dan memastikan apakah desa itu aman dari Covid.

"Bangkitkan semangat lagi kita harus kembali dalam penanganan Covid-19," ajaknya.

Sementara itu, untuk masalah pendanaan ia menyuruh menggunakan dana ADD. Caranya dengan meniadakan pembangunan fisik dan harus fokus pada penanganan Covid-19 ini.

Pemerintah desa juga diminta agar mempunyai tempat isolasi. Tempat tersebut harus layak, tidak asal-asalan.

Sementara itu, Juru Bicara Penanganan Covid-19 Lotim, dr Faturrahman mengatakan, saat ini perkembangan Covid-19 di wilayah NTB hanya 2 yang kuning dan sisanya orange.

"Sehingga Lotim terus berusaha meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian," jelasnya.

Ia juga membeberkan prinsip dasar pengendalian Covid-19. Yaitu, semua kasus suspek harus ditemukan, serta diperiksa dan seterusnya harus diisolasi.

"Saya mengusulkan kepada para wilayah, mulai saat ini harus melakukan protokol kesehatan sehingga, dapat pendeteksian dari awal ke tingkat paling bawah," katanya. (zaa)

Tolak Hasil Musda HIPMI, Sejumlah Pengurus Siap Boikot

Tolak Hasil Musda HIPMI, Sejumlah Pengurus Siap Boikot

BOIKOT: Sejumlah pengurus HIPMI NTB menolah dan memboikot hasil Musda Yang diselenggarakan beberapa hari kemarin.

MATARAM--Kisruh di internal tubuh organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB sepertinya tak berkesudahan. Pasca musyawarah daerah (musda) digelar, sejumlah pengurus memboikot hasil kegiatan itu.

Wakil Ketua III Bidang Perdagangan, Industri dan BUMN HIPMI NTB, Ahmad Sukro mengatakan, hasil musda merupakan produk cacat hukum. Banyak pelanggaran mekanisme yang dilakukan dalam hajatan tersebut.

"Kalau mau jujur, para pengurus kabupaten kota pemegang voter (suara) sebenarnya banyak yang tidak boleh memilih," ucapnya, Jum'at (29/1).

Ia kemudian merinci sejumlah pemilik hak suara yang dianggap menyalahi mekanisme itu. Ketua HIPMI Kota Mataram misalnya, sudah menjabat tiga periode, tapi tetap memberikan hal suara.

Padahal dalam aturan organisasi para pengusaha muda itu, sedianya tidak boleh memberikan hak suara. 

Begitu juga Lombok Tengah, ketua HIPMI setempat baru saja menjadi anggota dan tiba-tiba memiliki hak suara. Sejatinya, hak suara baru boleh dimiliki setelah 6 bulan terdaftar menjadi anggota.

Begitu juga dengan Lombok Barat. Ketua HIPMI di sini berstatus sebagai PNS. Dengan status tersebut, yang bersangkutan tidak boleh menjadi anggota.

Tak hanya alasan pemberi suara, Sukro membeberkan alasan lain. Musda disebutnya harus melalui Rapat Badan Pengurus Harian (RBPH). 

Sesuai AD/ART dan peraturan organisasi (PO) HIPMI, jelasnya, pasca RBPH diikuti dengan Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL). Di dalam RBPL tersebut diharuskan menghadirkan semua pengurus lengkap untuk membicarakan kekosongan pengurus yang ada sebelumnya

Apesnya, kata Sukro, proses RBPL tidak dilaksanakan. Di lain sisi, ketua hasil care gamer justru merestrukturisasi semua pengurus yang ada.

"Ini kan pemilik suara ini banyak yang jadi pengurus dadakan," ucapnya.

Kondisi yang terjadi ini disebutnya sudah dilaporkan ke jajaran pengurus induk HIPMI di Jakarta. Karut marut yang terjadi di HIPMI NTB tidak lepas dari campur tangan Bidang OKK di tubuh organisasi tersebut.

Sementara itu, Bendahara Umum HIPMI NTB, Husein Hizam mengatakan, andai dalam laporannya terhadap kisruh musda HIPMI NTB tidak digubris, dipastikan akan menempuh cara lain. Bukan tidak mungkin akan ada musda tandingan dan membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Kasihan ketua HIPMI kita, jangan-jangan dia mendapatkan informasi sesat tentang kondisi riil di NTB," ucapnya.

Ia menegaskan, pihaknya tetap menolak hasil musda lantaran dianggap cacat hukum. Semua proses dan mekanisme musda tidak sesuai dengan amanat AD/ART organisasi ini. (jl)

Kades Ingkar Janji, Kantor Desa Banjarsari Disegel

Kades Ingkar Janji, Kantor Desa Banjarsari Disegel

DEMO: Warga Desa Banjarsari demonstrasi buntut dugaan penilepan dana BLT-DD dan sedang berusaha ditenangkan Camat Labuhan Haji, Muhir.

SELONG--Buntut dugaan penggelapan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), warga Desa Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur menyegel kantor desa setempat. Penyegelan ini dilakukan lantaran sebelumnya pihak kades berjanji mengembalikan uang tersebut, tapi tidak ditepati.

Sebelumnya, warga sempat memprotes kelakuan kepala desa dan meminta mengembalikan uang tersebut pada 5 Januari lalu. Lantaran protes itu, kades berjanji mengembalikan uang yang diduga ditilep tersebut. Pengembalian itu dijanjikan hari ini, Jum'at (29/1).

Mangkir dari janji yang telah terlontar, rupanya membuat warga kesal. Hingga tenggat waktu yang telah disepakati, kades justru tidak berada di kantornya. Hal ini rupanya memicu arah warga menyegel kantor desa.

Alih-alih menepati janjinya, sang kades yang tidak berada di kantornya justru kabarnya ke Mataram. Ia beralasan pergi meminjam uang untuk mengganti uang tersebut.

Penyegelan kantor desa sempat berlangsung ricuh. Buntut kericuhan tersebut, warga menyegel kantor tersebut.

Perwakilan warga, Saparwadi mengatakan, sesuai perjanjian 5 Januari lalu, kades berjanji mengembalikan uang BLT-DD. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, pengembian tersebut tak kunjung ada wujudnya.

"Hadirkan hari ini uang tersebut sesui perjanjian yang telah disepakati," pintanya. 

Saparwadi heran, sesuai kesepakatan, justru kades tidak datang ke kantor dan tidak melunasi janjinya. Alih-alih melunasi hutang, kades justru kabur dan memilih tidak berada di kantor.

"Nah sekarang siapa yang mau bertanggung jawab uang yang digelapkan itu. Jumlahnya tidak sedikit dan mencaoai Rp 146 juta," ketusnya.

Warga menuntut pengembalian uang hari ini juga. Kades diberikan tenggat waktu hingga pukul 12.00 hingga 00.00 WITA.

Jika uang itu tidak bisa dikembalikan, warga memastikan kantor desa tetap disegel.

Sulaiman, warga lainnya juga menuntut janji kades. Uang telah ditilep harus diganti dengan uang pribadinya.

"Uang ganti tersebut tidak boleh diambilkan dari sisa dana desa yang ada," katanya.

Untuk itu, masyarakat tidak akan menerima pengembalian BLT-DD jika diambilkan dari dana desa. Bagi warga,  itu hanya akan menutupi kejahatan seseorang dengan anggaran dana yang ada. 

Selain itu masyarakat juga menuntut, agar kades berani menepati janji. Jika tidak bisa mengembalikan, sang kades dituntut mundur dari jabatannya.

Sementara itu, Camat Labuhan Haji, Muhir yang hadir dalam aksi tersebut mengatakan, aksi terjadi akibat kekecewaan masyarakat yg sudah sampai pada puncak kekecewaan. 

Diketahui aksi yang terjadi pada hari ini dampak dari dugaan kasus penyelewengan dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan BLT-DD.

"Seusai kesepakatan yang sudah dibuat, hari ini memang sudah waktunya untuk kepala desa menepati janjinya mengembalikan pinjaman BLT-DD yang telah dipergunakannya secara pribadi," katanya.

Ia juga mengambil keputusan, pihaknya akan berkantor untuk sementara di Kantor Desa Banjarsari mulai hari ini sampai seterusnya. Ini dilakukan hingga masalah ini punya jalan keluar.

"Hari Senin depan saya akan berkantor sementara di Kantor Desa Banjarsari sampai kita menemukan solusi selanjutnya. Karena segala sesuatunya puncaknya ada pada BPD sebagai representasi masyarakat," tutupnya. (zaa)

Siram Anak dengan Air Panas, Ibu Ini Dicokok Polisi

Siram Anak dengan Air Panas, Ibu Ini Dicokok Polisi

DITAHAN: Polisi menahan DW akibat ulahnya melakukan kekerasan terhadap anaknya.

GERUNG--Biadab betul kelakukan DW, seorang ibu rumah tangga asal Desa Meninting, Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Ia diringkus polisi lantaran ulahnya melakukan kekerasan terhadap buah hatinya.

Di luar rasa kemanusiaan, perempuan ini tega menyiram anaknya dengan air panas. Ia menyiram air panas itu ke pundak anaknya yang masih berusia 10 tahun.

Ulah binatang DW ini dilakukan Desember 2020 lalu. Hanya saja kelakuannya baru diketahui baru-baru ini oleh nenek korban yang juga ibu kandung DW.

Tak sudi cucunya disiksa tak berperikemanusiaan, nenek berinisial NA ini lantas melaporkan kejadian tersebut. Buntut laporan, DW diringkus dan langsung dijadikan tersangka oleh Polda NTB, Kamis (28/1).

Berdasarkan laporan tersebut, DW diperiksa oleh pihak kepolisian. Dari keterangan beberapa saksi dan bukti yang ada, bahwa benar DW telah menyiksa anaknya sendiri.

Kala disiksa, anak kelas 4 SD ini juga dijambak rambutnya. Tak cukup, ia membenturkan kepalanya ke tembok. Setelah itu, ia disiram menggunakan air panas yang ada di dalam termos hingga kulitnya melepuh dan kemerahan.

DW berbuat seperti itu karena kesal anaknya tidak mau membuatkan adiknya makanan. Perempuan ini lalu menjambak dan membenturkan kepala anaknya ke tembok sebanyak tiga kali.

Tidak hanya itu, dia juga tega melempar anaknya dengan panci lalu menyiramnya dengan air panas yang ada di dalam termos.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto bersama Kasubdit IV Dit Reskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati menjelaskan, dari hasil pemeriksaan pelaku, dia tidak dalam keadaan gangguan jiwa.

"Kondisi kejiwaan pelaku baik baik saja, dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan sadar, sehingga dia kami tetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Atas perbuatannya, DW dapat dikatakan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam lingkup rumah tangga. Ini sesuai dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ia juga diberatkan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Selain itu DW terancam pidana penjara paling lama llima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. (jl)

Kasus Pernikahan Dini dan Perkosaan Meningkat di Lotim

Kasus Pernikahan Dini dan Perkosaan Meningkat di Lotim

Ilustrasi

SELONG--Pernikahan dini terus menjadi momok bagi kalangan remaja. Selain pertimbangan kesehatan reproduksi, pernikahan dini menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan ekonomi langgengnya hubungan rumah tangga.

Baru-baru ini, pemerintah telah merevisi kebijakan aturan usia ambang batas diperbolehkan menikah. Remaja yang boleh menikah dipastikan sudah harus berusia 19 tahun.

Ketetapan regulasi ini diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019. Dimana sebelumnya, usia boleh menikah yakni 18 tahun.

Selain itu, ada peraturan yang menetapkan penyimpangan batasan usia pernikahan yang hanya dapat dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Namun demikian, regulasi ini faktanya belum mampu menekan angka pernikahan dini.

Di Lombok Timur misalnya. Angka pernikahan dini masih marak terjadi. Tercatat, ada tiga kecamatan di daerah ini sebagai penyumbang terbesar angka pernikahan dini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, H Ahmat mengungkapkan, jumlah pernikahan dini di Lotim sejak 2018 lalu terus mengalami peningkatan. Hal itu berdasarkan data yang dihimpun dari petugas KB tingkat kecamatan.

"Sejak 2018 lalu angka pernikahan dini di Lotim terus meningkat," ucapnya, Kamis (28/1).

Dia menyebutkan, awal tahun 2021 tiga kecamatan menjadi penyumbang angka pernikahan dini yang cukup signifikan. Tiga kecamatan itu yakni Jerowaru, Masbagik dan Labuhan Haji. 

Kuat dugaan kasus ini didongkrak oleh dorongan para orang tua. Karena itu, pihak DP3AKB kedepan bakal melibatkan seluruh unsur menekan angka pernikahan dini tersebut, termasuk organisasi Persatuan Perempuan (Perpu).

H Ahmat menyakini dengan memfungsikan penuh unsur yang dimiliki akan dapat membantu menekan angka pernikahan dini di Lotim.

"Untuk menekan angka pernikahan dini,  kita akan libatkan semua unsur yang kita miliki hingga tingkat kecamatan," tegasnya.

Selanjutnya, H Ahmat menyebut PR besar pemerintah lainnya yaitu kasus pemerkosaan gang juga marak di Lotim. Kasus ini menjadi urutan kedua dengan menyusul kasus pernikahan dini. 

Pada kasus ini, jelasnya, keterlibatan orang tua dinilai sangat penting dalam membantu menekan angka pemerkosaan. Tingginya kasus pemerkosaan ini diduga kuat disebabkan oleh kebebasan anak mengakses media sosial. 

Ia menyebut, di Lombok Timur tidak sedikit orang tua yang gaptek. Akibatnya kontrol terhadap penggunaan medsos oleh anak tidak dapat dilakukan. Lebih-lebih pemerintah telah menerapkan belajar daring di musim pandemi.

"Para orang tua di daerah kita banyak yang gaptek, sehingga tidak dapat melakukan kontrol terhadap anak," ucapnya. (hs)

Kompetisi Barista Libatkan Puluhan Kontestan

Kompetisi Barista Libatkan Puluhan Kontestan

KOMPETISI: Sheraton Hotel Beach and Resort menggelar kompetisi barista demi mengangkat Marwah para peracik kopi.

GERUNG--Marwah profesi barista kian melambung seiring makin trendinya minum kopi sebagainya hidup. Posisi barista sudah tak kal saing dengan bartender.

Sheraton Senggigi Beach Resort menggelar kompetisi barista. Kompetisi yang melibatkan puluhan peserta ini berlangsung selama tiga hari Kedepan.

Berkolaborasi dengan Hungry Bird Coffee Roaster dan Dinas Pariwisata Lombok Barat, Sheraton Senggigi Barista Competition digelar Kamis hingga Sabtu lusa. Kegiatan ini didukung oleh PT Boncafe Indonesia, Bank NTB Syariah, Bank Indonesia, Greenfields, Aqua, Garuda Indonesia, dan Melala.id.

Sebagai pembuka kompetisi, kegiatan diawali dengan acara Sheraton Talk. Kegiatan ini diikuti puluhan calon peserta kompetisi dan para narasumber seperti Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Saepul Ahkam. Ada juga Cerentia Gisella dari PT. Boncafe Indonesia, Prawira Adhiguna selaku Founder Hungry Bird Coffee Roaster, dan  Restu Sadam yang merupakan Barista and Head Trainer Hungry Bird Coffee.

Di hari kedua esok, kompetisi akan dilanjutkan dengan Kompetisi Latte Art, dan kompetisi brewing di hari ketiga.

General Manager Sheraton Senggigi Beach Resort, Teezar Mirza mengatakan, melalui event ini pihaknya berusaha memajukan barista sebagai sebuah profesi penting. Terlebih saat ini industri kopi sedang berkembang secara pesat. 

"Besar harapan kami agar acara ini dapat memberikan dampak positif untuk industri kopi di pulau tercinta ini serta komunitas-komunitas yang terlibat di dalamnya. Selain itu, kami berharap agar ajang ini dapat menjadi sebuah permulaan bagi para talenta lokal untuk berkarya dan bersaing di pentas yang lebih besar," harap Teezar, Kamis (28/1).

Terselenggaranya kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari Dinas Pariwisata Lombok Barat. Di tengah kondisi pandemi saat ini, Sheraton Senggigi Beach memiliki semangat tinggi memulihkan ekonomi. 

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H Saiful Ahlam mengatakan, di tengah kekhawatiran dan ketakutan di masa pandemi, harus ada sisi dimana semua pihak tetap semangat untuk pulih secara ekonomi.

Dimana pulih secara ekonomi disebutnya sangat tidak boleh meninggalkan kondisi saat ini. Ia pun sangat mengapresiasi kegiatan ini terlebih dahulu diawali dengan  pemaparan protokol kesehatan. 

Ahkam berkeyakinan, di tengah kondisi saat ini, Sheraton Barista Competition menjadi salah satu role mode memulai dan menjalani tahun 2021.

Posisi barista menurut Ahkam saat ini sudah mendekati bahkan meungkin mampu melampaui bartender. NTB, khususnya Lombok, mengusung halal tourism dimana indikator utamanya adalah makanan dan minuman dimana kopi menjadi salah satu pilihan utamanya.

"Saya harap kreativitas barista mampu menjadi sebuah atraksi pariwisata sehingga pariwisata menjadi lebih menarik," ungkapnya. (jl)

Desa Pandan Wangi Jadi Percontohan Sistem Tanam Jarwo

Desa Pandan Wangi Jadi Percontohan Sistem Tanam Jarwo

TANAM: Inilah suasana tanam padi dengan sistem Jarwo di Desa Pandan Wangi.

SELONG--Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur menjadi salah satu desa percontohan penanaman padi dengan sistem jajar legowo (Jarwo). 

Program yang baru diluncurkan ini disebut sebagai Kampung Jarwo. Dimana areal tanamnya mencapai seluas 65 hektare, dengan tiga kelompok tani di desa itu.

Agenda tersebut diprakarsai oleh Sekolah Lapangan Petani (Farmers Fields School) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). 

Kepala Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Bapeltanbun) NTB, Hendro Yulistiono mengatakan, teknologi jarwo salah satu cara tanam yang menjadi program Pemprov. Menurutnya, sistem tersebut menjadi rekomendasi bagi petani.

"Jarwo ini sebenarnya sistem jarak tanam," kata Hendro Yulistiono, kepada JEJAK LOMBOK, Kamis, (28/1).

Sebenarnya, terang Hendro, teknologi tersebut adalah pilihan. Ini karena banyak sistem pertanian tak hanya jarwo.

Namun kebetulan di lokasi itu sangat cocok dengan teknologi satu ini. Buktinya dengan sistem ini, petani setempat merasakan adanya produktivitas berupa hasil panen yang meningkat.

Berarti, ujarnya, sistem pertanian tersebut sangat cocok diterapkan di tempat tersebut.

Sistem jajar legowo ini, sebutnya, memiliki jarak tanam tersendiri mulai dari 1x2 dan 1x4 cm.  Namun di tempat itu, petani lebih banyak menggunakan 1x4 cm. 

"Ini pilihan sebenarnya, manakala dengan jarak 1x4 cm ini produksinya lebih tinggi mungkin itu yang terus dipakai," terangnya.

Namun demikian, jelasnya, hal itu dapat dilihat nantinya pada saat evaluasi berlangsung. 

Hendro mengklaim, di kabupaten dan kota di NTB telah banyak mengadopsi sistem tersebut, khususnya pada tanaman padi. Diadopsinya sistem ini lantaran dapat meningkatkan produksi.

Dia mengatakan, tak hanya NTB, tapi sistem itu telah diterapkan di seluruh Indonesia. Lantaran itu ia berharap kepada petani jangan sampai lemah atau putus semangat, kendati ditengah pandemi yang menyeruak.

"Kami di Bapeltanbun sangat mengapresiasi kepada petani yang mau menerapkan teknologi ini," sebutnya.

Koordinator Konsultan Pertanian Wilayah NTB dan NTT ini, Hj Sukmawati, bersyukur sistem tersebut dapat diterapkan di desa tersebut. Terlebih di lokasi itu, metode itu dikawinkan dengan berbasis organik.

"Jadi ini sesuatu yang menarik dan menantang untuk jangka panjang," sebutnya.

Dia mengatakan, pertanian berbasis organik akan berdampak pada kesehatan tubuh, tanah, lingkungan dan aman untuk dikonsumsi.

Zaman sekarang ini, lanjut Dekan Fakultas Pertanian di salah satu universitas swasta ini, tanah saat ini sudah semakin miskin unsur hara. Buntutnya generasi mendatang tak bisa lagi makan padi.

Sebab, petani cenderung memaksa tanah ditanami padi sampai dengan tiga kali. Dan hal ini tak boleh, seharusnya diistirahatkan dengan cara menanamkan tumbuhan lain seperti palawija misalnya.

Di lain sisi, tanaman pangan satu ini sangat menjanjikan. Jadi tak heran jika petani memaksa tanah itu, bahkan menanaminya sampai tiga kali dengan tumbuhan serupa.

Dirinya meminta agar petani memelihara tanah miliknya. Sebab, jika terurus pasti akan menghasilkan yang terbaik.

"Jadi jangan sampai tanah kita dipaksa kerja, kerja dan kerja. Tapi tidak diberikan makanan yang bernutrisi," jelasnya

Jika dua hal ini terus dipertahankan, bebernya, bisa saja tempat ini menjadi salah satu ikon agrowisata dan dapat dikenal dan kunjungi oleh orang luar. Terlebih dil kawasan ini, tanahnya berjenis grumosol, yang merupakan tanah dengan Power of Hydrogen (pH) tinggi.

"Bukan hanya N atau urea yang kita harapkan, tapi juga posfatnya," ujar Sukmawati. (kin)

Dikbud NTB Tuntas Salurkan Alat Belajar

Dikbud NTB Tuntas Salurkan Alat Belajar

H. Aidy Furqon

MATARAM--Kekhawatiran tentang kemungkinan angka putus sekolah di masa pandemi terus menyeruak. Bukan tidak mungkin karena persoalan sulitnya ekonomi membuat angka putus sekolah meningkat.

Menyadari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menyalurkan bantuan fasilitas belajar. Bantuan ini diberikan kepada siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB kurang mampu.

Kepala Dikbud NTB, H Muhammad Aidy Furqon menjelaskan, bahwa siswa-siswi yang mendapatkan fasilitas belajar itu berjumlah 31.300 orang. Pemberian fasilitas belajar tersebut, merupakan program pemerintah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada peserta didik, terutama mereka yang kurang mampu. 

"Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Di mana hal itu khusus diperuntukkan bagi siswa-siswi yang benar-benar tergolong kurang mampu, seperti tidak mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kartu  Program Keluarga Harapan (PKH)," ucapnya, Kamis (29/1).

Bantuan program SPM ini disebutnya sudah  tuntas terlaksana. Fasilitas yang disalurkan kepada puluhan ribu siswa yang tersebar di NTB. Dimana bantuan tersebut  terdiri dari alat tulis beserta tootbag. 

Sementara itu, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dikbud NTB, Muhammad Irwin mengatakan, fasilitas yang diberikan kepada puluhan ribu pelajar itu tersebar di sejumlah sekolah. Tercatat, 136 diantaranya ialah SMA, 119 SMK dan sisanya di SLB.

"15 ribu siswa dari 136 SMA, 15 ribu siswa dari 119 SMK dan 1300 sisanya dari SLB,” sebutnya.

Irwin mengaku, tidak semua sekolah mendapatkan bantuan berupa alat belajar tersebut, melainkan hanya sebagian saja. "Tidak semua sekolah yang dapat, itu sesuai dengan usulan yang kita terima 8 bulan yang lalu," tutupnya. (jl)

Makam Pahlawan ZAM Dijadikan Wisata Religi

Makam Pahlawan ZAM Dijadikan Wisata Religi

WISATA RELIGI: Makam pahlawan nasional, TGKH Zainuddin Abdul Madjid diproyeksi sebagai wisata religi.

SELONG--Makam pahlawan nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) kini dijadikan wisata religi.

Ketua Tim Koordinasi Pengembang Wisata Religi, Irwan Rahadi mengatakan, pihaknya sudah bekerja dari tahun 2019 terkait dengan wisata religi di areal makam pahlawan ini. Di lokasi ini, pihaknya sudah sekian lama melakukan proses kajian secara keseluruhan di wisata ini.

"Ada dua tahapan yang kita siapkan. Yaitu, di area makam pahlawan dan area Kampung Bermi yang akan menyambungkan dengan kampung-kampung penyangga," ungkapnya, Kamis (28/1).

Nantinya katanya, setelah ada grand desain pihaknya akan mensosialiasikan kepada berbagai elemen. Seperti seluruh kepala sekolah di yayasan setempat, tokoh kampung dan OPD terkait.

Untuk itu, ia juga fokus pada tata kelola sterilisasi areal musalla Al-Abror yang berada di komplek makam. Pengunjung nnatinya tidak dibolehkan memasuki area makam menggunakan alas kaki. Namun, harus hanya dengan menggunakan terompa (sandal kayu).

Ia menyebut YPH PPD Pancor punya potensi wisata religi. Potensi ini tidak hanya makam, tapi juga memiliki sejarah pendidikan sejak masa lalu.

Untuk itu, lanjutnya, dalam wisata religi ini ada keuntungan yang bisa diperoleh. Yaitu mengedukasi masyarakat dan ada proses transfer pengetahuan.

Situs wisata ini diaebutnya bisa menjadi sumber referensi sejarah bagi pengunjung. Lewat proses tansfer pengetahuan, pengunjung bisa mengetahui sejarah dan perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

"Apa yg disukai Maulanasyekh dan apa saja tetang beliau nantinya akan dikenal oleh pengunjung yang berziarah," katanya.

Keuntungan dari wisata religi ini semisal dari aspek ekonominya. Lewat sisi ini setidaknya ekonomi masyarakat sekitar disebutnya bisa terbantu.

"Karena ketika pengunjung datang, ia sudah menyiapkan penginapan di rumah penduduk sekitar Bermi," jelasnya.

Sementara itu, program ini disebutnya masih tahap awal. Kedepan, akan lebih banyak program yang dirancang untuk wisata religi pendiri ormas NW itu.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengajak semua pihak memberi kontribusi dan berkolaborasi menjadikan wisata religi ini. Kedepan makam pahlawan nasional ini harus menjadi kebanggan semua pihak.

"Membanggakan dari semua aspek baik dari aspek penataannya, kegiatannya, ekonominya dan berbagai aspek yang lainnya," katanya. (zaa)

Hibah Rp 500 Juta Lukai Rasa Keadilan

Hibah Rp 500 Juta Lukai Rasa Keadilan

MENGUAP: Hibah Rp 500 juta Dinas LHK NTB menguap tanpa pertanggungjawaban.

MATARAM--Borok hibah sebesar Rp 500 juta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB sudah terbongkar. Dinas ini dianggap lalai dalam memberikan obyek bantuan (hibah) kepada pihak yang tidak kompeten.

Hibah sebanyak itu disalurkan kepada Yayasan Sinergi. Dimana di dalam perjalanannya hibah yang dihajatkan untuk penghijauan tersebut tidak mampu direalisasi sepenuhnya.

"Kalau dibuka Permendagri No.13/2018 tentang pemberian bansos, laporan program harus disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari di tahun berikutnya," ungkap Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTB, Murdani, Kamis (29/1).

Dalam kasus ini, jelasnya, DLHK sebagai pihak pemberi bantuan dianggap lalai. Mengingat hingga Januari 2021 hendak berakhir, laporan tak kunjung diberikan.

Di lain sisi, lanjutnya, selama proses berjalannya pekerjaan hibah, pihak dinas diduga tidak melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Padahal dalam amanat Permendagri tersebut, pihak dinas harus melakukan monev terhadap hasil pekerjaan.

Terhadap kelalaian ini, Murdani menegaskan, ada dugaan unsur pembiaran dalam kasus ini. Dari dugaan ini, aparat penegak hukum disebutnya sudah bisa memproses kasus ini.

Diketahui, proposal usulan Yayasan Sinergi ini masuk ke DLHK 2019 lalu. Dimana realisasi program ini harus dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin.

Buntut terungkapnya kasus ini, jelasnya, hibah Rp 500 juta ini melukai rasa keadilan. Betapa tidak, di tengah pandemi dan realokasi anggaran, yayasan ini justru diganjar hibah dalam jumlah tak sedikit.

"Seharusnya anggaran sebesar itu lebih baik dan elok diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," sambungnya.

Sedianya dalam usulan program Yayasan Sinergi akan menanam sebanyak 20 ribu batang pohon. Rinciannya 40!ribu di Pulau Sumbawa dan 10 ribu di Pulau Lombok. 

Nyatanya dalam realisasi hingga berakhirnya masa kerja program ini, tak ada satu pohon pun yang ditanam. Tak hanya itu, beberapa item kegiatan juga tidak dikerjakan.

Imbas dari kegiatan ini berbuntut pada kerugian uang negara. Kerugian yang dimunculkan dalam program ini diduga hingga ratusan juta rupiah.

Terpisah, Kadis LHK NTB Madani Mukarrom yang dikonfirmasi terkait dugaan kelalaian ini belum memberikan penjelasan. Saat dihubungi lewat pesan WA, ia sedang menjadi narasumber. (jl)

Training Blanded, Kebijakan Baru Pelaksanaan Pelatihan LLK Selong

Training Blanded, Kebijakan Baru Pelaksanaan Pelatihan LLK Selong

Ahmad Wardi

SELONG--Belum lama ini, Pemkab Lombok Timur mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan belajar tatap muka. Surat edaran tersebut berisi peraturan belajar mengajar yang ditujukan pada peserta didik di Lotim.

Terhadap kebijakan itu, Kepala Loka Latihan Kerja (LLK) Selong, Ahmad Wardi mengungkapkan, pihaknya bakal menerapkan sistem training blanded. Sistem ini diterapkan pada proses pelatihan yang dilakukan LLK pada Februari mendatang. 

Ia menyebut, sistem ini dinilai paling efektif dilakukan dimasa pandemi covid-19.

"Metode pembelajarannya dimasa pandemi ini ada kebijakan baru namanya training blanded," ungkapnya, Kamis (29/1).

Wardi menjelaskan, pelaksanaan sistem ini nantinya dilakukan dengan menerapkan sistem belajar online. Dimana para peserta akan menjalankan proses pelatihan dengan sistem online. 

Peserta, lanjutnya, bakal tatap muka nanti ketika saat akan melakukan uji kompetensi berupa ujian skill (keahlian).

Sementara itu, untuk mempertahankan posisi terbaik lima nasional dari 276 LLK se-Indonesia. LLK Selong melakukan MoU dengan sejumlah perusahaan dan industri setempat. 

Hal ini dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab pihak LLK kepada peserta pelatihan pasca menimba skill.

Dibalik itu, Wardi berharap agar peserta pelatihan mampu menggunakan skill yang dimiliki. Skill tersebut untuk membangun industri sendiri sesuai keahlian yang dimiliki. 

"Selain ditempatkan, harapan besar kita agar peserta pelatihan juga mampu memanfaatkan skillnya untuk membangun industri sendiri," tutupnya. (hs)

LELAMPAN

LELAMPAN

(Telaah Tentang Peran Pada Kehidupan Sosial Politik Dengan Pisau Bedah Lelampan Dalam Nalar Sasak Sebagai Kembaran Teori Dramaturgis Erving Goffman) 

Dr. Jamaluddin, MP.d

Kehidupan adalah perjalanan. Suatu waktu menapak, menanjak, bahkan kadang terjun turun. Sesekali dan mungkin juga kerap kali tersesat, macet,  dan menjebak hasrat, sampai mematikan syahwat. Namun tentu pula perjalanan ada saatnya terbang menjulang jauh tinggi sampai mendarat dengan selamat.  Kata orang bijak, “ kehidupan ada kalanya di atas, ada pula waktunya di bawah. Ada suka, ada duka, ada resah, gelisah. dan juga ada gairah. Semuanya silih berganti dan yang pasti, siapa pun akan menaruh harapan, agar kehidupan berakhir indah pada waktunya.”

Kehidupan mengalir dan beralur mengikuti sebuah skenario .  Kehidupan sangat kaya akan peran yang ditawarkan begitu terbuka. Ada peran protagonis dan ada pula antagonis. Aktor tinggal memilih. Namun demikian, aktor  masih harus patuh pada sutradara.  Jika tidak, maka aktor  sangat mungkin gagal menenggelamkan diri dalam karakter peran-peran yang dimaksudkan oleh sang author. Akibatnya tidak hanya gagal aksi, tetapi mereduksi pesan peran dalam skenario  dan memicu kekecewaan para pemirsa..  

Kalau bicara kehidupan, skenario , peran, aktor ,  author, dan pemirsa, maka panggung samasekali tidak boleh dilupa.  Suasana panggung pementasan tentu memiliki effect tersendiri. Sebaik apa pun  skenario  yang disusun author, peran, aktor , dan sutradara, tanpa suasana panggung yang mendukung, tentu akan menyebabkan pementasan menjadi membosankan. Aktor dan lakon yang dipentaskan dengan panggung yang  tanggung, akan menjadi lemah dalam menciptakan kontak sekaligus mengundang keterlibatan emosional para pemirsa. Peristiwa ini tidak boleh terjadi karena pementasan akan kehilangan makna dan ruhnya. 

Dalam kehidupan, skenario  dan peran mengikat aspek-aspek yang lain. Sutradara yang kaya kreasi wajib berorientasi pada skenario  dan peran. Sehebat apa pun seorang aktor, ia hanya beraksi sesuai perannya. Panggung pun demikian. Panggung niscaya disituasikan dan diciptakan menurut ruh skenario  dan peran. Pemirsa sebagai penikmat harus tulus digiring mengikuti alur skenario  dan acting peran para aktor .

Kekuatan skenario  dan peran mengikat aspek-aspek yang lain disebabkan karena ia adalah hard core atau kebenaran mutlak. Skenario  dan peran adalah firman al-Khalik. Sebagai firman, skenario  dan peran adalah petunjuk dalam kehidupan. Maka dari itu, firman adalah jalan bagi setiap orang menuju ekspektasi yang paling tinggi. Karena merupakan jalan dari kehidupan material hingga perjumpaan dengan Alloh Taala, maka skenario  dan peran sebagai firman meliputi jalan atau thoriqoh inward maupun outward.. 

Skenario  dan peran memang untuk hamba-Nya. Namun begitu, skenario  dan peran atau firman ini tidak diberi langsung kepada masing-masing hamba. Ia diturunkan dalam bentuk wahyu kepada hamba pilihan yang disebut Rasulullah. Hamba terpilih inilah yang kemudian memformulasikan wahyu dalam sabda-sabda dan disampaikan kepada ummat atau hamba Alloh Taala. Maka sabbda Rasulullah ini adalah hard core yang juga bebas dari debatable. 

Skenario  dan peran dalam nalar Sasak disebut lelampan. Ada juga yang menyebutnya kelampan atau mungkin ada sebutan lain yang belum dapat diungkap oleh penulis. Lelampan adalah sebuah fungsi mengikuti alur dan proses untuk mencapai sebuah tujuan. Lelampan tidak selalu mulus mengantar manusia meraih kemapanan. Dalam lelampan selalu ada persimpangan. Mungkin saja persimpangan ini menjadi ujian tingkat konsistensi hamba-Nya. Hal ini diperkuat oleh firman Alloh Taala dalam QS As-Shaams Ayat 8, “ Bahwa Alloh mengilhamkan dua jalan yanitu kefasikan dan ketaqwaan.” Salah sedikit menentukan arah disetiap persimpangan, maka lelampan akan tertawan di area yang rawan. Dalam keadaan ini, lelampan laksana telur di ujung tanduk. 

Lelampan dalam nalar Sasak juga setara dengan alur kisah atau cerita. Sebuah alur tidak pernah datar. Alur dalam sebuah kisah selalu berisi ide tentang keseimbangan atau normalitas, kemudian diikuti dengan konflik, bahkam sampai klimaks yang diikuti dengan titik balik, serta lompatan-lompatan yang menarik. Lelampan tidak selalu berakhir happy ending. Tetapi banyak pula yang sad ending. Akhir sebuah lelampan sangat ditentukan oleh visi dan misi penuturan, peran, dan kapasitas aktor . Bila totalitas lelampan dihajatkan sebagai pembelajaran, maka penentu endingnya adalah visi-misi yang terkonstruksi. Jika pilihan-pilihan pelaku sebagai penakar pembentukan karakter, maka peran dominan sebagai penentu akhir sebuah kisah atau lelampan. Sedangkan bila focus lelampan adalah sisi penghayatan dan singkronisasi peran, maka kekuatan karakter aktor  akan cukup mewarnai akhir sebuah cerita.

 Peran secara khusus merupakan ruh dalam totalitas lelampan. Tiada skenario  tanpa peran. Aktor sendiri akan kehilangan fungsi tanpa sebuah peran. Demikian pula sutadara, mereka akan terpenjara dalam mengurai dan mencipta sentuhan yang menawan untuk membumbui pementasan. Jika dalam situasi seperti ini, bagaimana panggung bisa dikondisikan mengikuti irama peran?   Dalam kehidupan nyata pun, alam sebagai panggung pergulatan dan penghambaann tidak akan sepadan, bahkan mungkin tidak tercipta jika peran tidak ada. Alasannya karena Alloh tekah berfirman dalam QS. Ali Imran Ayat 191 bahwa “Dia tak mungkin menciptakan hal yang sia-sia.” Ujungnya perlu juga dipertanyakan. “Apa yang kemudian dapat disuguhkan bagi pemirsa jika sebuah pementasan tanpa peran?”

Karena sedemikian strategis, sebuah peran dalam kehidupan nyata menjadi focus penciptaan intwraksi oleh para pihak yang bekepentingan. Dalam dunia sosial politik praktek ini menjadi rahasia umum.  Di tingkat yang extreme, khususnya pada kehidupan sosial politik yang tanpa kendali, pengkondisian peran untuk memformat interaksi hingga mewujudkan target, seringkali tidak mengindahkan side effect yang berpeluang meremeh-temehkan keberadaan kebenaran dan martabat pihak-pihak lain. Fakta ini kemudian meniscaykan kita untuk memandang bahwa chaos atau kekacauan di kancah social politik adalah sebuah kelaziman.

Erving Goffman pada Teori Dramaturgis yang dituangkan dalam bukunya “Pesentation Of Self In Everyday Life” dan implementasi sikap konsistensinya  tehadap interaksionisme simbolik mengurai hal yang sama dengan analisis di atas. Erving Goffman menyebutkan bahwa:  “ Banyak kesamaan antara pementasan teater dengan tindakan dan interaksi  social yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu interaksi social sering terlihat rapuh dan adanya pembiaran oleh kinerja social yang buruk, persis seperti pementasan sebuah teater.” Artinya, power social politik benar-benar potensial merekayasa model interaksi dengan penguatan peran-peran tertentu sehingga terbuka ruang yang lapang untuk mewujudkan target yang telah mereka rancang.

Mencermati paparan di atas maka terhadap peran-peran yang kita lakoni, apalagi yang kita hadapi, hendaklah kiranya disikapi dengan kritis. Hindari sikap naïf karena peran bisa jadi menampilkan sisi depan (front region) sebagai pengecoh untuk memudahkan aksi-aksi dengan sisi belakang (back region) peran yang tentu penuh siasat, bahkan mungkin niat jahat. Ala kuli hal, bedasarkan uraian ini kita memang haus cedas dan waspada menilai peran karena memang lelampan di dunia adalah tipu daya (QS Al-Hadid Ayat 20). Wallohu’alamu.

*Pemerhati budaya Sasak, dosen IAIH NW Pancor dan Tenaga Pendidik Di SMA N 2 Selong

Migrasi TV Analog ke Digital, Masyarakat Perlu Edukasi

Migrasi TV Analog ke Digital, Masyarakat Perlu Edukasi

I Gde Putu Ariyadi

MATARAM--Perkembangan teknologi informasi (TI) yang sedemikian pesat berimplikasi pada berbagai perubahan layanan informasi yang semakin beragam. Salah satu diantaranya yakni migrasi penyiaran dari TV analog ke digital.

Migrasi ini rencananya akan diberlakukan pada November 2022 mendatang.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) NTB, I Gde Putu Aryadi menyatakan, mau tidak mau kebijakan pemerintah harus setidaknya mendorong masyarakat berinovasi  melakukan penyesuaian diri dengan perkembangan TI yang semakin canggih saat ini.

“Karena itu dalam dalam momentum dua tahun ke depan 2022 mendatang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sosialisasi, mendesiminasikan dan mengedukasi masyarakat secara masif agar pelaksanaan migrasi analog ke TV digital benar-benar membuat masyarakat menjadi lebih siap menghadapinya,” katanya, Rabu (27/1).

Lontaran ini disampaikan dalam sebuah talk show yang digelar sebuah stasiun televisi swasta nasional. Talk show ini digelar secara virtual.

Dalam talk show ini juga menghadirkan pembicara lain, yakni Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Yusron  Saudi dan Kepala Balai Monitoring (Balmon) Mataram Kementerian Kominfo I Komang Sudiarta.

Lebih jauh Gde Aryadi menambahkan, masyarakat saat ini diakuinya masih aktif mengikuti siaran TV secara analog. Termasuk di lingkungan pemerintah juga masih menggunakan TV analog untuk mendapatkan informasi. 

Masyatrakat disebutnya belum begitu familiar dengan TV digital. Meski demikian kehadiran TV digital ini nantinya masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih berkualitas.

Adanya migrasi ini disebutnya akan menguntungkan banyak hal. Diantaranya dari sisi efisiensi frekuensi, mengingat frekuensi TV yang selama ini digunakan sangat boros. 

Aspek lainnya dengan adanya migrasi ini akan membuka peluang usaha ekonomi kreatif yang sangat besar bagi masyarakat utamannya generasi milenial. Terlebih NTB ke depan dengan berkembangnya pariwisata itu harus didukung dengan ekonomi kreatif yang bisa menunjang semua aktivitas kepariwisataan.

Selain itu, lanjut Gde Aryadi, solusi siaran digital yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Kominfo, masyarakat akan dengan mudah memperoleh informasi yang lebih baik dan gratis terutama bagi masyarakat di daerah pinggiran. Dengan alih teknologi ini masyarakat kurang mampu juga akan disiapkan tambahan alat yang disebut STB untuk bisa mengakses informasi yang dibutuhkan. 

Pemerintah disebutnya menjamin dan memberikan proteksi dan kenyamanan dalam mendapatkan informasi bermanfaat. 

Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan adanya alih teknologi ini akan bisa lebih diberdayakan. Dengan demikian masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, bukan hanya konsumtif. 

Alasannya, dengan menerima informasi yang memadai masyarakat dan bantuan STB pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pada prinsipnya, lanjut Gde, Pemprov NTB telah memulai mengembangkan program stimulus ekonomi dengan memberikan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM/IKM, home industri berupa peralatan mesin dan teknologi. Harapannya para UMKM lebih produktif dalam mengembangkan usahanya. 

Tidak itu saja Pemprov NTB bersama stakeholder yang ada juga mendayagunakan alih teknologi, fasilitasi akses permodalan dan membangun jaringan pemasaraan. Diharapkan masyarakat akan menjadi lebih mandiri ke depannya, bisa bersaing di tengah kompetisi global baik di bidang ekonomi, Teknologi informasi termasuk memanfaatkan siaran digital ini untuk kepentingan-kepentingan yang lebih produktif.

“Apa yang saat ini kita lakukan baik dari Kominfo NTB, KPID NTB ataupun Balmon Mataram untuk tetap memiliki komitmen terus-menerus melakukan edukasi, sosialisasi disamping juga menyiapkan dukungan stimulus dan pendampingan bagi pemberdayaan masyarakat,” kata Gde Aryadi.

Sehubungan dengan itu, mulai saat ini ini pemerintah tengah menyiapkan dan memantapkan tentang rancangan kebijakan TV digital. 

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah begitu menetapkan kebijakan langsung dilaksanakan. Butuh persiapan infrastruktur, dukungan sumberdaya dan kesiapan masyarakat. 

Dengan demikian, seluruh komponen benar-benar bisa menjalankan kebijakan ini. Ia berharap kemajuan teknologi informasi ini akan menjadikan NTB gemilang ke depan akan lebih cepat diwujudkan bagi kemakmuran NTB.  

Sementara itu, Ketua KPID NTB Yusron Saudi menyatakan, menghadapi era siaran digital kuncinya yakni sinergi seluruh stakeholder. Dimana sosialisasi dan edukasi lebih giat lagi dilakukan melalui tahapan sosialisasi. 

“Dan yang terpenting lagi masyarakat penyiaran yang ada di NTB kita tetap berkomitmen untuk menjadi raja di daerah seiring dengan perkembangan digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Semoga dengan digitalisasi ini akan membawa berkah bagi NTB  ke depan,” ungkap Yusron. 

Kepala Balmon Mataram, I Komang Sudiarta menjelaskan, Tupoksi Balmon Mataram sebagai kelembagaan Kemenkominfo di daerah yakni untuk melakukan pengawasan dan pengendalian frekuensi. Pihaknya siap melakukan pendampingan dan edukasi bagi sejumlah lembaga penyiaran di daerah.

Komitmen pendampingan ini sebisa mungkin akan ada migrasi dari analog ke digital. Pihaknya juga siap mengamankan frekuensinya. 

“Kami akan tetap memonitor pelanggaran-pelanggaran frekuensi yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Kami siap melakukan edukasi, teguran hingga ke tahap penegakan hukum bagi yang melanggar," tegasnya. (jl)

Sekolah Tidak Siap, Asesmen Nasional Mundur

Sekolah Tidak Siap, Asesmen Nasional Mundur

HL. Muhammad Hidlir

MATARAM--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim telah mengumumkan jadwal Asesmen Nasional (AN) diundur belum lama ini.

Sedianya AN dilaksanakan Maret mendatang. Namun karena berbagai pertimbangan, kegiatan ini mundur hingga September mendatang.

"Salah satu penyebabnya karena sekolah belum siap," ungkap Kabid Pembinaan SMA Di as Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H Lalu Muhammad Hidlir, Rabu (27/1).

Andai dipaksakan pelaksanaan AN Maret nanti, sebutnya, dipastikan kegiatan itu tidak maksimal, pihak sekolah.bakal kelabakan. Terlebih dari pihak Dikbud sendiri baru melaksanakan kegiatan sosialisasi saja.

Ketidaksiapan AN, jelasnya, tidak saja dirasakan oleh sekolah SMA. Hal sama juga dirasakan oleh sekolah SMK. Mengingat sejauh ini proses sosialisasi baru dilaksanakan di sekolah sekitar 20 persen saja.

"Kalau masing-masing kepala sekolah sudah kita berikan sosialisasi, tali belum tentu sosialisasi ini sampai ke kalangan guru," ucapnya.

Dalam AN ini, Mendikbud menetapkan semua sekolah diikutsertakan. Hanya saja, kuota peserta di tiap sekolah dijatah sebanyak 45 siswa.

Penetapan jumlah ini, terangnya, diambil dari data pokok kependidikan (dapodik) sekolah. Dimana siswa yang akan diikutkan berasal dari kelas XII.

AN sendiri merupakan pengganti Ujian Nasional (UN). Sistem UN dihapus lantaran Kemendikbud ingin mengurangi beban siswa.

Pertimbangan lain dari penghapusan UN ini tidak lain karena model ujian ini lebih pada evaluasi kemampuan personal siswa dalam penguasaan materi pelajaran. Berbeda dengan AN yang justru tidak mengevaluasi pencapaian murid secara individu tapi memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. (jl)

130 Posyandu Keluarga Diluncurkan di Lombok Barat

130 Posyandu Keluarga Diluncurkan di Lombok Barat

DIRESMIKAN: 10 Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Meninting diresmikan Ketua TP PKK Lombok Barat, Hj. Khaeratun.

GERUNG–Tercatat sebanyak 130 Posyandu Keluarga berdiri di Lombok Barat. Jumlah ini tercatat setelah 10 Posyandu Keluarga diresmikan di wilayah kerja Puskesmas Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. 

Rabu (27/1), Ketua TP-PKK Lombok Barat Hj Khaeratun Fauzan Khalid meluncur terbentuknya 10 Posyandu Keluarga baru tersebut. Ini ditandai dengan pemotongan pita dan pelepasan balon udara di Dusun Lebah Sari, Desa lembah Sari Kecamatan Batulayar.

Hadirnya 10 Posyandu Kuarga baru ini disebutnya menjadi sebuah kebahagian tersendiri bagi Ketua PKK Lobar. Ia berharap posyandu lainnya  juga akan dikembangkan menjadi Posyandu Keluarga. 

"Saya sangat mengapresiasi kinerja Kepala Puskesmas Meninting Zaenal Abidin atas koordinasi, motivasi dan advokasi yang telah dilakukan kepada semua kepala desa di wilayah kerjanya. Sehingga terbentuklah 10 Posyandu Keluarga Baru yang kita launching  hari ini," katanys.

Dia memaparkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan posyandu keluarga. Banyak program yang dapat diintegrasikan dalam Posyandu Keluarga ini. Salah satunya untuk mencegah stunting, mencegah anemia bagi remaja, pemahaman tentang reproduksi sehat, bahaya narkoba, dan merarik kodeq (nikah dini). 

"Bukan hanya program kesehatan yang dapat dilakukan di Posyandu Keluarga ini. Namun program pembangunan keluarga lainnya juga dapat kita integrasikan dalam posyandu ini. Termasuk kegiatan senam bersama di lokasi posyandu untuk meningkatkan imunitas tubuh," sebutnya.

Dia juga mengingatkan kepada PKK desa agar tetap berperan aktif dan ikut membangun desanya. Terlebih dalam membina Posyandu di wilayahnya. 

Dia juga mengingatkan agar pelaksanaan Posyandu dan posyandu keluarga selalu menerapkan protokol kesehatan, dengan memanfaatkan sarana PHBS yang sudah disumbangkan PKK ke posyandu, sehingga dapat mencegah penularan Covid-19. 

"Dengan demikian upaya pencegahan Covid-19 menjadi sebuah kebiasaan terutama dengan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak," harapnya.

Sementara itu Kepala Puskesmas Meninting Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan semua kepala desa untuk persiapan pelaksanaan posyandu keluarga ini.

"Dengan segala upaya persiapan yang kita lakukan, sehingga semua kepala desa siap untuk melaunching Posyandu Keluarga pada hari ini," katanya.

Dia menyebut, akan terus melakukan advokasi dan koordinasi agar Posyandu-posyandu lain di wilayah kerjanya dapat dikembangkan menjadi posyandu keluarga. Dia juga menambahkan tentang vaksinasi covid-19 yang sudah dimulai oleh tenaga kesehatan (nakes) di Lombok Barat. Termasuk nakes di Puskesmas Meninting, bahwa vaksinasi tersebut tidak menimbulkan efek yang berlebihan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika nantinya akan divaksinasi. (and)

"Agar masyarakat kita tidak mempercayai berita HOAKS terkait vaksin. Karena vaksin ini sudah mendapat persetujuan dari MUI dan BPOM, dengan demikian vaksin sinovac yang digunakan saat ini Aman dan Halal," tutupnya. (and)

Gagal Total, Hibah Rp 500 Juta Dinas LHK Menguap

Gagal Total, Hibah Rp 500 Juta Dinas LHK Menguap

KEGIATAN: Ini item kegiatan dan rincian biaya yang diusulkan dalam proposal yayasan penerima hibah DLHK NTB.

MATARAM--Dana hibah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB sebesar Rp 500 juta tak berbekas. Hibah yang diperuntukan dalam Kader Lestari Fellowship Program (KLFP) itu dilaksanakan Yayasan Sinergi NTB.

Telusuran JEJAK LOMBOK, program ini tidak tuntas dilaksanakan pihak penerima hibah. Progres kerja yayasan ini baru sebatas melaksanakan Focus Group Disscussion (FGD).

"Pihak yayasan juga sudah melaksanakan sosialisasi dan Diklat," ucap sumber media ini, Rabu (27/1).

Dalam proposal program ini diketahui bahwa Yayasan Sinergi berencana melakukan tanam pohon sebanyak 50 ribu batang. Pohon sebanyak itu dengan rincian 40 ribu di tanam di Pulau Sumbawa dan 10 ribu pohon di Pulau Lombok.

Belum direalisasikan sepenuhnya program ini lantaran disinyalir terkendala pandemi virus Corona. Ini karena dalam proposal yang diajukan, agenda penanaman pohon akan melibatkan para pelajar.

Diketahui, sejak pandemi menyeruak, aktivitas belajar di sekolah ditiadakan. Praktis, para pelajar yang diharap turut serta dalam program ini tidak bisa dilibatkan.

Sumber ini juga menyebut, dalam proposal ajuan Yayasan Sinergi tidak menyebutkan spesifikasi jenis pohon yang akan ditanam. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang disasar sebagai peserta yang akan terlibat.

"Yang disebutkan hanya ada 30 siswa per sekolah yang akan diedukasi untuk terlibat dalam program ini," ucapnya.

Masih telusuran media ini, proposal usulan ini masuk ke DLHK NTB di akhir 2019 lalu. Dimana realisasi KLFP ini sedianya sudah tuntas pada 2020 kemarin. Nyatanya, hingga kini belum satu pohon pun yang ditanam.

Tragisnya, hingga masa kerja program ini berakhir, pihak yayasan rupanya tak kunjung membuat laporan progres kerjanya. Pihak DLHK sebagai pemberi hibah juga tak kunjung menerima laporan.

Sedikitnya ada sekitar tujuh kegiatan yang diusulkan dalam program ini oleh Yayasan Sinergi. Dari tujuh kegiatan tersebut, hanya beberapa yang direalisasikan. Sementara untuk item lain seperti kerjasama media, kebun bibit desa dan road show sekolah diduga tidak dilaksanakan.

"Termasuk juga kegiatan evaluasi laporan," ucap sumber ini.

Terhadap masalah ini, Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarrom mengamini jika pihak yayasan belum menyerahkan laporan hasil kegiatan. Ia memastikan akan memanggil pihak yayasan untuk dimintai pertanggung jawaban.

"Kita akan mintai laporannya dan suruh kembalikan uangnya jika tak mampu realisasikan kegiatan," ujarnya.

Ulah wanprestasi Yayasan Sinergi dipastikan menyebabkan kerugian negara andai tidak mau mengembalikan sisa anggaran hibah yang diterima. Dengan status ini, aparat penegak hukum (APH) bisa mengusut tuntas kasus tersebut. (jl)