Situs Bangunan dan Benda Kebudyaan Lotim Masih Dipelihara Warga

Situs Bangunan dan Benda Kebudyaan Lotim Masih Dipelihara Warga

SITUS BUDAYA: Barang-barang berharga dan bersejarah masa lalu masih disimpan warga.

SELONG--Keberadaan benda dan bangunan bersejarah di Lombok sangat banyak, khususnya di Lombok Timur. Tentunya keberadaannya merupakan bagian dari kekayaan daerah.

Lantaran itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Kebudayaan, menggelar program penggiat kebudayaan. 

Pendamping Penggiat Kebudayaan Wilayah Lombok Timur, Sinarwadi mengatakan, program ini disebutnya mendata semua situs kebudayaan. Baik berupa bangunan ataupun benda.

"Saat ini baru sekitar 200 situs budaya yang terdaftar," terang Sinarwadi, Senin (1/3).

Ia menerangkan, khusus di wilayah Lombok Timur, dirinya lebih banyak menemukan benda cagar budaya masih dipelihara oleh masyarakat. Dimana benda-benda itu oleh warga masih diyakini memiliki tuah.

Kondisi ini disebutnya sangat bagus dalam upaya pemeliharaan benda-benda tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bila dijual atau tak dipelihara, mereka akan mengalami sakit ataupun menglami nasip malang lainnya.

Menurutnya, program ini langsung terintegrasi  dengan kementrian terkait. Pelaporan melaui aplikasi yang langsung tersimpan di data base pemerintah.

"Selain melaporkan melalui kementerian, kita juga memiliki laporan sifatnya triwulan," ujarnya.

Dia mengatakan, selain melalui pendataan kementerian juga menggelar Konsultasi Fasilitas Bidang Kebudayaan (FBK). Konsultasi ini digelar setiap hari Rabu, melalui zoom meeting.

Sesuai Permen Nomor 1 tahun 2021, telah diatur pula tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan.

"Silahkan juga bagi penggiat budaya siapa tau ingin, silahkan proposalnya dikirim secepatnya," tandasnya. (kin)

6 Kepala Daerah Baru Dilantik, Ini Harapan HBK

6 Kepala Daerah Baru Dilantik, Ini Harapan HBK

H. Bambang Kristiono

MATARAM--Beberapa hari yang lalu, enam kepala daerah di Provinsi NTB dilantik.

Enam Kepala Daerah itu meliputi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima Hj. Indah Damayanti Putri-H. Dahlan M Noer, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Utara H. Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto.

Beeikutnya, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat H. Musyafirin-Fud Saifudin, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Lombok Tengah HL Pathul Bahri-H. M Nursiah, serta Bupati dan Wakil Bupati Kab. Dompu Kader Jaelani-HL Parsan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI  H Bambang Kristiono SE (HBK) mengucapkan selamat kepada enam pasangan kepala daerah yang baru dilantik. Selanjutnya kepala daerah baru diharapkan mampu dan sanggup memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.

"Wali kota, bupati, dan wakil-wakilnya ini akan memimpin daerahnya masing-masing dalam situasi yang tidak biasa. Jadi mereka semua harus benar-benar ekstra dalam bekerja. Sungguh-sungguh berjuang bagi rakyat," katanya, Jumat 26 Februari 2021, di kediaman pribadinya di daerah Senggigi, Kab. Lobar.

Anggota DPR RI yang mewakili Dapil NTB-II/P. Lombok ini mengatakan, saat ini seluruh masyarakat Indonesia masih menghadapi bencana non-alam Covid-19. Semua kepala daerah harus bekerja di tengah-tengah bencana pandemi Covid19. 

Kepala daerah hendaknya memprioritaskan kesehatan sebagai program utama dan melindungi rakyatnya dari serangan pandemi, adalah langkah-langkah awal yang harus menjadi perhatian dan atensi bersama.

"Belum lagi harus memikirkan kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak serangan pandemi. Mereka juga harus sanggup membangun optimisme dan kepercayaan kepada seluruh warganya," sambungnya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, di tengah situasi yang tidak biasa, yang abnormal ini, setiap kepala daerah harus bekerja dengan skala prioritas. Kondisi anggaran harus lebih banyak difokuskan untuk masalah kesehatan. Sektor-sektor lain bisa mengalami atau menjalani refocusing.

"Kepala daerah periode kali ini memiliki tugas dan tanggung-jawab yang tidak mudah. Intinya fokus dan sesuaikan saja dengan kondisi di daerahnya masing-masing," tandasnya.

Meski begitu, politisi yang berjuluk Samurai Prabowo ini yakin bahwa enam kepala daerah yang baru dilantik akan sanggup, mampu menjalankan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Pasalnya, mereka sedari awal saat kampanye berlangsung telah merasakan situasi yang tidak biasa. ini karena mereka sudah memahami konsekuensi yang timbul dan bakal dihadapinya. 

"Jangan sampai mengkhianati kepercayaan rakyat. Harus benar-benar menjalankan tugasnya sebaik mungkin," tegasnya.

HBK juga mengingatkan kepada seluruh kader Partai Gerindra yang ada di daerah, khususnya para anggota legislatifnya untuk bisa ikut mengawal jalannya pemerintahan. Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, butuh soliditas dan kekompakan antara eksekutif dan legislatif untuk membangun daerahnya masing-masing. 

"Memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam memakmurkan rakyat, kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan, agar masyarakat yang terhimpit berbagai keterbatasan, bisa segera keluar dari permasalahannya masing-masing. Para Kepala Daerah harus memiliki program-program yang solutif, dan mampu memberikan sentuhan," tegasnya.

"Saya ucapkan selamat, dan semoga enam Kepala Daerah yang baru dilantik mampu menjadi Kepala Daerah yang senantiasa melayani rakyatnya dengan prinsip-prinsip Cinta, Silaturahmi, dan Kesetiaan," tandasnya. (jl)

Gara-gara HP Seorang Bocah Meregang Nyawa

Gara-gara HP Seorang Bocah Meregang Nyawa

TEWAS: Seorang bocah tewas meregang nyawa karena tersengat listrik saat main hp.

SELONG--Malang nian nasib Rizki Abi Fadlollah. Bocah 10 tahun itu harus meregang nyawa dengan memeluk kabel charger sebuah handphone miliknya, Jumat (26/2). 

Dia diketahui meninggal oleh orang tuanya setelah berkali-kali memanggil dan menyuruhnya mandi. Ibu korban hanya sempat mendengar sahutan terakhir Rizki dari tempat cuci piring di rumahnya.

Karena tak juga menyahut kedua kali, ibu korban mengecek ke sumber suara dan melihat buah hatinya telah meregang nyawa. 

Meski berulang kali berusaha diselamatkan, sengatan listrik tak memberi ampun bahkan sempat membuat ibu korban terpental.

Tak ingin berlama, ibu korban langsung memanggil ayah korban, Hamzanwadi. Kala itu, sang ayah sedang memberi makan sapi peliharaannya untuk selanjutnya membawa korban ke PKM setempat.

Setelah dilakukan pemeriksaan, perawat setempat, Heri Agus menyatakan Rizki telah meninggal dunia. Saat ini jasad Rizki disemayamkan di rumah orang tuanya di gubuk KUD, Dusun Gubuk Baret Selatan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela.(hs)

NTB Produksi 152 Kendaraan Listrik

NTB Produksi 152 Kendaraan Listrik

MOTOR LISTRIK: Inilah sejumlah motor listrik yang mampu diproduksi masyarakat NTB.

MATARAM--Pemprov NTB terus berikhtiar mewujudkan NTB Asri dan Lestari. Bersinergi dengan PT PLN, sebanyak 152 jumlah kendaraan listrik yang telah berhasil dibuat oleh IKM di daerah ini.

"Ini menjadi bukti bahwa NTB mampu dan siap memanfaatkan kendaraan listrik untuk memberikan kontribusi yang baik bagi bumi," ungkap Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, Jumat (26/2).

Ia menyebut, era kendaraan listrik tidak bisa dihindari. Bahkan, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, program pertamanya melarang penggalian bahan bakar fosil kembali.

Larangan itu, jelasnya, karena dalam waktu yang tidak terlampau lama Amerika Serikat, Eropa bahkan China akan menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. 

Program ini, jelasnya, bukan berarti Pemprov NTB latah ikut-ikutan. Lebih dari itu, kendaraan listrik sudah menjadi tuntutan dunia.

Dokter Zul juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat NTB. Apresiasi ini karena telah berhasil membuktikan kepada dunia, bahwa NTB mampu membuat berbagai inovasi yang bisa bersaing di kancah internasional, seperti kendaraan listrik, coldstorage, alat rapid test antigen dan lain sebagainya.

“Kita buat motor listrik di NTB untuk menunjukkan kepada dunia. Jangankan produk sederhana, kalau dikasih kesempatan, UKM kita bisa memproduksi coldstorage, motor listrik, bahkan kemarin dunia menjadi saksi Universitas Mataram mampu membuat alat Rapid Test Antigen buatan NTB sendiri,” pungkasnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Lasiran, bersama dengan seluruh karyawan PT PLN mengadakan roadshow dari Kantor PLN dalam rangka ingin menunjukkan bahwa kendaraan listrik telah hadir di NTB. Sesuai dengan program NTB Gemilang yakni menghadirkan NTB Bersih dari polusi.

“Kami mengusulkan untuk membentuk komunitas kendaraan listrik Mataram sehingga dengan adannya komunitas ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ucapnya.

Dengan menggunakan kendaraan listrik, disebutnya jauh lebih baik karena banyak sekali manfaat. Antara lain lebih hemat dan menghadirkan energi bersih.

Sementara itu, Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Syamsul Huda, berharap agar kendaraan listrik di NTB dapat terus berkembang. Dengan demikian, PLN akan terus memberikan support Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk memudahkan kendaraan listrik mengisi energi.

“PLN telah menyiapkan 170 SPKLU, yakni tempat untuk pengisian baterai yang tersebar di wilayah NTB. Kami juga berharap agar NTB dapat terus menambah armada kendaraan listrik sehingga kami dapat terus mensuport,” tuturnya.

Pada acara tersebut juga telah dilakukan pemberian penghargaan atas dukungan mewujudkan NTB Asri dan Lestari kepada PLN dan pengukuhan Komunitas Kendaraan Listrik Mataram yakni “Mandalika”. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pelopor kendaraan listrik bebas polusi di NTB yang diterima oleh Matriks B dari Bima, SMKN 3 Mataram, SMKN SMKN 1 Lingsar, Lebui, NgebUTS, Motor sampah listrik solar cell, Grab, Gesit dan Gojek.

Salah satu kendaraan listrik yang mengundang perhatian adalah Dokar Listrik (Dolis). 

Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram Ruju Rahmat menjelaskan, Dolis ini dibentuk oleh tiga jurusan yakni jurusan otomotif, kelistrikan dan pengelasan yang dibuat selama 4 - 5 bulan. 

“Dolis ini kedepan akan menjadi angkutan alternatif minimal di kawasan khusus yakni di kawasan wisata, seperti gili dan Kawasan hotel” jelasnya. (jl)

Lotim Jajaki Kerja Sama Smart City untuk Good Govermance

Lotim Jajaki Kerja Sama Smart City untuk Good Govermance

PENJAJAKAN: Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi saat menjajaki kemungkinan kerjasama dengan pihak BNI terkait smart city.

SELONG--Pemkab Lombok Timur kini tengah menjajaki kerja sama smart city untuk menciptakan good governance. 

Ini mengemuka ketika Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi mengikuti pemaparan ekosistem pemerintah daerah terkait Smart City yang ditawarkan PT. BNI (Persero) Tbk, Jumat (26/2).

Pada kesempatan itu, Wabup Rumaksi menyampaikan, program Smart City yang ditawarkan PT. BNI (Persero) Tbk memiliki keterkaitan dengan Lombok Timur-net. Dimana program tersebut merupakan salah satu program pihaknya untuk meningkatkan akses dan keterhubungan masyarakat secara digital.

"Program BNI ini memiliki keterkaitan dengan program pemkab yaitu Lombok Timur-Net," ungkapnya.

Selanjutnya, Rumaksi menjelaskan akses internet melalui program Lombok Timur-net akan menjangkau seluruh dusun di 254 desa kelurahan. Menurutnya, akses yang ditujukan pula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan BNI untuk mewujudkan digitalisasi keuangan melalui smart city. 

Wabup optimis, Pemkab Lombok Timur dan BNI memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan good govermance. 

Sementara itu, Bidang Humas Kelembagaan PT. BNI Persero Tbk, Hermawati menjelaskan,  konsep smart city yang ditawarkan BNI merupakan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Tujuannya adalah efisiensi, perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga. 

Lebih detail program ini diharapkan dapat mewujudkan layanan masyarakat terpadu dan bebas pungli, penerimaan pajak dan retribusi cepat dan tepat. Termasuk terwujudnya transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, kemudahan akses pembayaran, pelayanan publik menjadi adil, sederhana, cepat, mudah, terbuka, wajar dan terjangkau, bahkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Upaya tersebut mencakup semua aspek seperti Smart Government, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy, Smart People, dan Smart Mobility. 

"BNI merupakan lembaga perbankan yang telah menandatangani MoU dengan Kementerikan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung target 100 Smart City," ucapnya.

Saat ini BNI akan menjalankan program tahap pertama dengan merangkul 24 kabupaten kota yang sudah suport dengan program smart city salah satunya Kabupaten Lombok Timur yang akan dipadukan dengan lomboktimur.net nantinya. (hs)

17 Raperda Jadi Target Propemperda 2021

17 Raperda Jadi Target Propemperda 2021

SIDANG: Jajaran DPRD bersama Sekda Lombok Timur saat sidang terkait Propemperda 2021.

SELONG--Sedikitnya ada 17 Raperda yang menjadi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Lombok Timur di tahun 2021 ini. Target tersebut demi mendukung program pembangunan di daerah ini.

Dari jumlah tersebut, 14  di antaranya berasal dari eksekutif. Sementara sisanya merupakan Raperda Kumulatif Terbuka.

Hal tersebut terungkap dalam rapat Paripurna IX masa Sidang II DPRD Lombok Timur. Agenda sidang itu yakni persetujuan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 yang dihadiri Sekda Lotim, HM Juaini Taofik.

Sidang berlangsung di Ruang rapat Utama Kantor DPRD Lombok Timur, Jumat (26/2).

Disebutkan 14 Raperda prioritas tersebut salah satunya perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. 

Di samping itu, sejumlah raperda terkait perusahaan daerah, retribusi, serta pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Selain itu, masuk dalam prioritas adalah fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ada juga manajeman pengelolaan non ASN.

Selain itu, turut jadinagenda yakni perlindungan dan permberdayaan nelayan, pembudidadaya ikan dan penambak garam, termasuk perlindungan pekerja migran.

Propemperda Lombok Timur 2021 ini,  sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat yang menuntut penciptaan Peraturan Perundangan-undangan Daerah yang responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya,  lingkungan, dan politik di daerah ini.

"Kabupaten Lombok Timur dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan," ucap Sekwan Lombok Timur, H Ahyan. (hs)

Pergub Lobster Disinyalir Jadi Lonceng Kematian Nelayan

Pergub Lobster Disinyalir Jadi Lonceng Kematian Nelayan

BUDIDAYA: Inilah kawasan budidaya lobster yang ada di wilayah selatan Lombok Timur.

SELONG--Pemprov NTB baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020. Regulasi ini tentang pengelolaan sumberdaya lobster di wilayah NTB.

Terbitnya regulasi ini sontak menjadi perhatian bagi nelayan. Baik nelayan tangkap maupun pembudidaya jenis udang tersebut. Salah satunya perhatian ini datang dari Serikat Nelayan Independen (SNI)

Ketua SNI, Hasan Saipul Rizal menerangkan, ada beberapa point yang luput dari Pergub tersebut. Seperti yang termuat pada Permen KP 12, perusahaan yang diberikan izin ekspor harus memberikan 20 persen benih kepada para nelayan binaan. 

Keharusan ini jelasnya, agar tak terjadi kelangkaan benih, terutama kepada pembudidaya. 

"Dalam Pergub baru ini hanya berfokus pada kegiatan restocking," terang pria yang akrab disapa Hasan Gauk ini, kepada JEJAK LOMBOK, Jumat (26/2).

Menurutnya, jika tidak ada aturan yang mengharuskan PT memberikan 20 persen benih dari jumlah ekspornya, maka kedepan nelayan akan semakin menjerit. Ini karena harga benih akan sangat mahal.

Di sinilah, sebut Gauk, letak ketidakpahaman pemerintah dalam melihat kondisi sosial yang dihadapi para nelayan. Dirinya khawatir, para nelayan akan semakin menderita jika kedepannya harga benih untuk budidaya semakin meroket. Di lain sisi, akan menjadi lahan basah permainan para pengepul.

Namun yang paling penting dari pengawasan SKAB, ucapnya, adanya pelibatan pihak luar sebagai pengawas. Lantaran jika kewenangan itu diberikan hanya kepada DKP Kabupaten, bisa saja para pihak ini ikut bermain.

Misalnya, beber Gauk, 10 ribu benur, tapi karena pengawasan yang tidak tepat, tercatat hanya 50 ribu saja. Buntut dari hal itu, bisa merugikan negara.

"Yang jelas yang akan paling terdampak adalah nelayan pembudidaya," ucapnya.

Meski sampai saat ini ia mengakui, nelayan masih dalam keadaan baik saja. Namun, jika aturan baru yang dikeluarkan gubernur ini tentu akan menjadi lonceng kematian bagi para nelayan. 

Kecuali, pihak pemerintah menjamin ketersediaan benih untuk para nelayan, dan tentu saja gratis.

Selanjutnya, kata dia, prihal wilayah konservasi pemerintah harus mengetahui secara pasti, mana zona tangkap dan budidaya.

"Harus clear dulu di situ kalau mau bicara konservasi," ketusnya.

Sementara di lain sisi, yang luput adalah dari Pergub itu adalah soal aturan ekspornya. "Bagaimana bisa ekspor kalau surat karantina tidak bisa terbit," tandasnya. (kin)

13 Band Ramaikan Parade Akustik, Siapa Pemenangnya?

13 Band Ramaikan Parade Akustik, Siapa Pemenangnya?

PENAMPIL: Salah satu band penampil di Parade Akustik Calender of Event Dispar Lombok Barat tampil memukau.

GERUNG--Tercatat sebanyak 13 ban mengikuti event parade akustik yang digelar Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Parade ini berlangsung selama dua hari sejak tanggal 24-25 Februari 2020 kemarin.

Tidak hanya diikuti oleh peserta dari Lobar, event ini juga diikuti band luar Lobar seperti  kota Mataram, Lombok Utara, hingga Jawa Timur. Event ini mengambil venue di Supermarket Oleh-Oleh Sasaku Senggigi.

 Kepala Dinas Pariwisata Lobar, H Saiful Akhkam mengatakan, event ini merupakan salah satu usaha mengingatkan hingga mengembalikan suasana masa kejayaan Senggigi. Dimana lokasi ini merupakan destinasi utama kepariwisataan di Pulau Lombok. 

"Kami pilihkan list lagu wajib yang trend di tahun 90an. Yang dimana pada masa itu, Senggigi sedang dalam masa jaya, primadona bagi para pelancong dari berbagai daerah di Lombok bahkan di Indonesia dan mancanegara," ungkap Akhkam, Jumat (26/2).

Tidak hanya dalam misi mengembalikan suasana masa jaya. Namun event ini diharapkan bisa menjadi titik balik kebangkitan Senggigi. 

Event ini sendiri merupakan yang pertama dan oembuk dari Calendar of Event Dinas Pariwisata Lombok Barat. Dimana dalam Calender of Event ini sendiri mengambil tema besar yakni Living in Harmony dan dimulai di Senggigi.

Dua musisi senior Lombok yakni Ary Juliyant dan Suradipa didapuk menjadi juri untuk menentukan penampil favorit pada ajang parade akustik ini. Ditambah dengan satu juri tamu yang dipilih acak dari tamu yang hadir menyaksikan event ini. 

Setelah dua hari beradu skill dan performa, juri akhirnya memutuskan tiga band penampil favorit. Ketiga grup band tersebut adalah Buku Baru Band, Biru & Jingga serta MJS Band. 

Mereka ini berhak memperoleh piagam serta hadiah lainnya seperti piala dan uang tunai.  

"Cukup sulit memilih tiga favorit, karena semuanya bagus semua," ucap Kang Ary sapaan akrab Ary Juliyant. 

Kesulitan dewan juri sebutnya, ketika berdiskusi cukup panjang. Dari diskusi yang alot itu akhirnya tiga band tersebut dinilai sebagai penampil terbaik sesuai tema dan punya nilai lebih dari band-band yang lain.

Seusai acara, salah satu penampil favorit yakni Buku Baru Band menyatakan kebanggaannya ikut serta dalam event ini hingga meraih kategori penampil favorit. 

"Kami sangat bangga sekali ikut serta dalam event ini. Semoga ini bisa menjadi pemantik untuk event-event selanjutnya," ucap Yudi sang vokalis.

Ia menuturkan jika persiapannya mengikuti event ini sampai dua minggu. Persiapan yang ia lakukan hingga merekam dan mengunggah video penampilan mereka untuk diseleksi panitia. 

"Kami persiapan selama dua minggu, setelah dapat info dari teman. Kami langsung melakukan persiapan. Latihan lagu-lagu yang ditentukan, dan Alhamdulillah bisa jadi penampil favorit," lanjutnya bangga. (jl)

Sering Berpesta, Taufik Diringkus Polisi

Sering Berpesta, Taufik Diringkus Polisi

DIRINGKUS: Taufik diringkus dirumahnya lantaran sering berpesta narkoba.

SELONG--Apes betul nasib Taufik, pria berusia 30 tahun ini diringkus Satresnarkoba Polres Lombok Timur di rumahnya di Dusun Embung Tampat, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kamis (25/2).

Kasat Resnarkoba Polres Lombok Timur, Iptu I Gusti Ngurah Bagus Saputra mengungkapkan, sebelum meringkus pihaknya menerima laporan bahwa rumah Taufik sering digunkan sebagai tempat pesta narkoba. Berdasarkan laporan tersebut, kasat resnarkoba memerintahkan Unit 2 Resnarkoba melakukan penggerebekan.

Alhasil, petugas berhasil mengamankannya beserta sejumlah barang bukti berupa 4 poket kecil kristal bening di duga sabu. Ada juga 2 bungkus klip kosong, 1 buah timbangan digital.

Selain itu, turut diamankan 1 buah bong, 1 buah tabung kaca, 3 buah korek api gas, uang tunai Rp 700 ribu, 4 buah hp android , 4 buah hp kecil.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, kita perintahkan unit 2 melakukan penggerebekan di TKP," ucapnya, Jum'at (26/2).

Tidak hanya Taufik, saat penggeledahan petugas juga menemukan tiga orang rekan pelaku. Saat ini, pelaku beserta barang bukti diamankan di Mako Polres Lombok Timur guna dilakukn peroses penyelidikan lebih lanjut. (hs)

45 Persen Zakat Baznas Menyasar Kemiskinan

45 Persen Zakat Baznas Menyasar Kemiskinan

MENINGKAT: Baznasda Lombok Timur sukses meningkatkan angka pengumpulan zakat dari tahun ke tahun.

SELONG--Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur menyelesaikan laporan pengelolaan zakat tahun 2020. Pada laporan tersebut diketahui laju pertumbuhan pengumpulan dan penyaluran zakat melalui Baznas Lotim.

Ketua Baznas Kabupaten Lombok Timur, Ismul Basar mengungkapkan, pertumbuhan pengumpulan zakat sejak 2018 memiliki kenaikan yang cukup signifikan. 

Pada 2020 lalu, capaian pengumpulan zakat oleh Baznas mencapai 12,08 miliar. Dibanding 2018 capaiannya 10,83 miliar dan 2019 mencapai 11,54 miliar.

"Tahun 2020 capaian pengumpulan zakat kita memiliki ke aikan yang cukup signifikan," ungkapnya, Kamis (25/2).

Dia menjelaskan, capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar Baznas dengan mustahik. Ia menyebut, angka Rp 12,08 miliar tersebut berhasil dikumpulkan dari 26.341 mustahik yang tergabung dalam lima program Baznas yang tersedia serta mustahik lainnya.

Lebih lanjut, Ismul Basar menjelaskan, dari Rp 12.08 miliar tersebut, realisasi penyaluran zakat tahun 2020 mencapai angka Rp 10.79 miliar. 

Angka tersebut disalurkan dan menyasar lima bidang diantaranya, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan advokasi serta bidang lainnya.

Dari bidang sasaran tersebut, lanjutnya, yang terbesar ialah zakat pada bidang kemanusiaan yaitu 45 persen. Sementara yang terendah ialah pendidikan hanya sebesar 5 persen.

Ia berharap kedepan dengan kerjasama yang baik, serapan zakat dapat lebih baik dari tahun 2020.

"Dari presentasi sasaran zakat tersebut, yang terbesar ialah bidang kemanusiaan," ucapnya. (hs)

Gubernur Terbitkan Pergub Tata Kelola Pengelolaan Lobster

Gubernur Terbitkan Pergub Tata Kelola Pengelolaan Lobster

Ilustrasi

MATARAM--Setelah melalui penggodokan yang cukup panjang, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah akhirnya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020. Pergub ini tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster di wilayah NTB.

Pergub tersebut sekaligus mencabut Pergub Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengendalian Penangkapan dan Pemanfaatan Induk Lobster di Wilayah Nusa Tenggara Barat. 

Dalam Pergub ini terdapat 18 pasal yang mengatur pembudidayaan, wilayah tangkap, benih lobster dan ekspor benur serta sanksi bagi pengekspor yang tidak mematuhi aturan.

Pada pasal 12 mengatur tentang ekspor lobster.

Pada pasal ini eksportir selain memiliki izin usaha juga wajib menyediakan restocking 2 persen hasil budidaya lobster serta memberikan laporan berkala hasil ekspor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Pada pasal 15 mengatur sanksi administratif. Pada pasal ini para penangkap harus mematuhi pasal 9,10,11 dan 12. 

Adapun pada pasal 9 mengatur tentang penangkapan benih lobster atau lobster muda dimana penangkap harus terigistrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang di ajukan ke Dirjen Tangkap KKP RI. 

Sedangkan pada pasal 10 mengatur tentang tata cara penangkapan yang ramah lingkungan serta sesuai dengan zona area tangkap.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H. Yusron Hadi, mengatakan semangat Pergub tersebut untuk membangun tata kelola yang baik dan berpihak kepada penguatan keterlibatan kepentingan masyarakat lokal dan konservasi terhadap sumberdaya lobster.

"Semangat Pergub ini adalah membangun tata kelola yang baik berpihak kepada penguatan keterlibatan masyarakat lokal dan konservasi terhadap sumberdaya lobster yang ada di daerah tanpa abai dengan berbagai ketentuan yang lebih tinggi tentang pengaturan zonasi, pembentukan kelompok nelayan, pengaturan penangkapan, budidaya, pengumpulan dan perdagangan termasuk upaya-upaya pengawasan dan evaluasi," jelasnya, di Mataram, Jumat, (26/2).

Ia menjelaskan, Pergub tersebut dibentuk untuk menguatkan peran dan kepentingan masyarakat atau nelayan lokal. Juga, upaya membangun sustainability (keberlanjutan) sumberdaya lobster di daerah.

"Selian itu sebagai upaya membangun sustainability sumberdaya lobster di daerah kita akibat adanya berita-berita yang berkembang mengenai budidaya maupun perdagangan benih," katanya.

"Kita melihat aturan yang ada dari pemerintah pusat, sebelum itu dihentikan sementara waktu ada juga pengaturan yang sifatnya normatif baik dalam tata kelolanya patut diperkuat di daerah," ujarnya.

Dijelaskan, jika budidaya lobster dilakukan di zona budidaya, maka perlu melakukan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk menyesuaikan zona budidaya sesuai perkembangan.

"Seperti misalnya budidaya dilakukan di zona budidaya sehingga kita perlu merevisi RZWP3K untuk mengatur zona budidaya yang sesuai dengan perkembangan saat ini," tukasnya.

"Pembentukan kelompok nelayan kan memang sudah ada ketentuannya diketahui oleh desa dan penyuluh. Pengaturan penangkapan alatnya, restocking misalnya nanti dibuka keran lagi harus di NTB pun budidaya harus dilakukan di zonanya," jelasnya.

Budidaya di zona tersebut tentu saja melalui hubungan mitra dengan nelayan lokal. Juga pengumpulan dan perdagangan harus bermitra dengan masyarakat lokal.

"Termasuk upaya-upaya pengawasan dan evaluasi yang bersinergi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat," tandasnya.

Terkait dengan rencananya menggodok Perda, Yusron mengatakan saat ini akan melihat implementasi Pergub tersebut terlebih dahulu. Sehingga, dapat menyesuaikan jika masih terdapat poin-poin yang dinilai belum tepat.

"Belum kita berpikir ke sana. Kita lihat dulu implementasinya, kalau masih ada hal-hal yang kurang pas ya dibenahi," katanya. (jl)

Diduga Gangguan Jiwa, Laki-laki Ini Ditemukan Gantung Diri

Diduga Gangguan Jiwa, Laki-laki Ini Ditemukan Gantung Diri

HEBOH: Warga Dusun Karang Dalem Desa Pringgasela dihebohkan karena seorang laki-laki gantung diri.

SELONG-- Entah apa yang ada dalam pikiran Muliawan, warga Dusun Karang Dalem, Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur. 

Lelaki 30 tahun itu, memilih mengakhiri hiupnya dengan cara gantung diri di sebuah dapur milik salah seorang warga.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 Wita, pagi hari kemarin (Kamis (25/2). Sontak kejadian tersebut membuat geger warga desa setempat.

Kapolsek Pringgasela, IPTU Zul Majdi membeberkan kejadian tersebut. Dia mengatakan, peristiwa bermula pada pukul 05.00 Wita. Sebelum ditemukan gantung diri, warga yakni Kartini bersama suaminya Samsul Hadi, melihat korban mondar mandir di depan rumahnya. 

Bahkan oleh warga tersebut, korban sempat ditawari untuk minum kopi. Namun, yang bersangkutan menolak. 

Selanjutnya, Kartini masuk ke rumahnya untuk nonton TV. Sementara suami (Samsul Hadi) masuk ke dalam kamar untuk istirahat.

"Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi ke dapur untuk masak," terangnya.

Setelah menyalakan kompor, ujarnya, Kartini membuka pintu dapur dan menuju tempat heler tepung miliknya. Di sana ia mendapati korban sudah dalam keadaan tergantung. 

Melihat hal itu, saksi mata pun berteriak meminta tolong. Tak lama berselang, warga pun mulai berdatangan untuk membantu menurunkan korban dengan memotong tali yang menjerat lehernya, dan membawa korban ke rumahnya.

"Tindakan kami langsung melaksanakan cek TKP dan menginterogasi saksi-saksi," bebernya.

Dari informasi yang didapatinya, terang Zul, korban diketahui mengalami gangguan jiwa dan masih dalam perawatan. Bahkan beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa.

Tidak hanya itu, lanjutnya, korban beberapa kali pernah melakukan percobaan bunuh diri. Namun, aksinya tersebut bisa digagalkan oleh keluarga.

Lantaran kejadian itu, sebutnya, keluarga korban menerima sebagai suatu musibah dan tidak akan melaksanakan otopsi dengan membuat surat pernyataan penolakan.

"Korban akan di makamkan langsung oleh keluarga hari ini di pemakaman umum Desa Pringgasela," tandasnya. (kin)

Mutiara Lombok Diikhtiarkan Terdaftar Indikasi Geografis

Mutiara Lombok Diikhtiarkan Terdaftar Indikasi Geografis

MUTIARA: Ketua Dekranasda NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati bersama Kadis Kelautan dan Perikanan NTB, H Yusron Hadi saat melihat mutiara Lombok hasil budidaya para petani.

MATARAM--Pengembangan budidaya mutiara Lombok terus menjadi perhatian Pemprov NTB. Hal ini dikarenakan mutiara Lombok merupakan mutiara kelas premium yang dikenal dengan South Sea Pearl dari kerang spesies Pinctada Maxsima yang terdapat di perairan Lombok dan Sumbawa.

Dengan potensi dan kekhasannya, Pemprov NTB mengupayakan agar mutiara Lombok dapat terdaftar masuk dalam Indikasi Geografis (IG).

Kamis (25/2), Ketua Dekranasda NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, secara khusus meninjau langsung pengembangan budidaya mutiara yang berlokasi di Dusun Batu Putih. Ia berkunjung ke Balai Pengembangan Budidaya Perairan Pantai (BPBPP), Sekotong Kabupaten Lombok Barat. 

Dalam kunjungannya, ia mendorong dan menyemangati para pembudidaya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan komoditas mutiara yang sudah sejak lama mendunia tersebut. Ia juga menyampaikan bagaimana upaya Pemprov NTB mendorong agar mutiara NTB bisa mendapatkan hak indikasi geografis. 

“NTB terkenal dengan mutiara yang memiliki kualitas yang mendunia. Untuk budidaya mutiara juga kita sedang mengupayakan untuk mendapatkan hak indikasi Geografis," tutur Bunda Niken sapaan akrabnya saat berkunjung ke BPBPP.

Bunda Niken juga menilai bahwa NTB memiliki laut yang begitu asri dan cocok sebagai budidaya air laut. Sehingga pemerintah terus berperan aktif di tengah masyarakat agar terus memberikan keberlangsungan mutiara Lombok. 

“Alhamdulillah, di NTB memiliki laut yang jernih. secara kualitas masih asri dan cocok untuk tumbuh atau berkembangnya Pinctada Maxsima yang menjadi rumah mutiara. Pemerintah, perusahaan dan seluruh stakeholders akan terus bersinergi untuk mendukung ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi menjelaskan, IG dapat memberikan nilai jual lebih pada mutiara kerang Lombok. 

“IG adalah salah satu instrumen yang memberikan keunikan pada suatu produk. Alhamdulillah Mutiara Lombok sudah sudah punya brand. Jika kita punya IG berarti kita punya nilai kekhasan dan semakin punya nilai jual di pasar internasional," tutur Yusron.

 Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok), Mulyanto menjelaskan, mutiara Lombok menjadi yang kelima produk yang terdaftar IG. Sebelumnya sudah terdaftar lebih dulu yakni sayur kangkung, madu Sumbawa, susu kuda liar Sumbawa, Kopi Tambora dan saat ini yang masih diupayakan adalah mutiara Lombok.

“Sudah kami usulkan. Penyusunan IG banyak melibatkan stakeholders seperti Kementerian Hukum dan HAM, perindustrian, kelautan dan sebagainya. Proses ini beberapa kali ada perbaikan. Sampai saat ini kita masih menunggu. Semoga segera keluar agar memberikan kekhasan untuk Mutiara Lombok ini,” jelas Mulyanto.

Di sisi lain, tepatnya di Dusun Batu Putih, Sekotong, Muktamar selaku penanggung jawab kelompok usaha “Tunas Rahayu” yakni pengerajin budidaya mutiara Lombok mengaku merasakan dampak sangat besar manfaatnya dari hasil budidaya mutiara Lombok. 

“Budidaya mutiara yang kita kelola ini banyak diminati oleh kalangan atas. Kita sebagai masyarakat mendapat bantuan dari instansi dan dinas terkait untuk dapat mengelolanya sehingga manfaatnya sangat luar biasa, peningkatan penghasilan lumayan, bisa sekolahkan anak sampai kuliah juga,” jelasnya.

Muktamar juga mengaku kalau hasil budidaya mutiara Lombok sudah sering diekspor sampai luar negeri.

“Ekspor tergantung pesanan, bahkan sampai luar negeri dan dari China sering ke sini. Dikarenakan nilai jual Mutiara Lombok dipasaran dilihat dari besar maupun kecilnya Mutiara. Jika ada cacatnya bisa turun harganya jika bundar besar maka harganya bisa ratusan juta perbiji,” tutupnya. (jl)

DKP NTB Tunaikan Zakat untuk Lansia dan Pengurus Masjid Wilayah Pesisir

DKP NTB Tunaikan Zakat untuk Lansia dan Pengurus Masjid Wilayah Pesisir

ZAKAT: Jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan NTB saat menyerahkan zakat kepada pengurus salah masjid di Gatep, Ampenan Kota Mataram.

MATARAM--Bertempat di salah satu musalla wilayah Gatep Kecamatan Ampenan, Selasa (22/2) Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mendistribusikan zakat kepada lansia dan pengurus masjid di wilayah pesisir.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPD HNSI wilayah NTB, Ir H Djoko Supriyanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi, Wakil Ketua III Baznas Provinsi NTB, serta perwakilan masyarakat dan pengurus masjid penerima zakat.

Dalam sambutannya, Ketua HNSI NTB menyampaikan bahwa HNSI telah melakukan verifikasi masyarakat penerima bantuan berupa zakat. Ini dilakuka agar penerimanya tepat sasaran dan dapat sedikit meringankan kebutuhan mereka.

Ia juga menerangkan kegiatan serupa juga dilaksanakan di Pulau Sumbawa pada Rabu (24/2).

Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H Yusron Hadi menyampaikan ucapan terima kasih serta mengapresiasi Baznas NTB dan HNSI NTB. Ucapan ini disanpaikan lantaran sangat memperlihatkan keberpihakannya kepada kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Kegiatan pendistribusian bantuan berupa zakat kepada masyarakat pesisir sudah berlangsung beberapa kali diberbagai kabuoaten kota se-NTB.

Dalam sambutannya, Yusron Hadi juga tetap berpesan kepada para masyarakat nelayan memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya.

“Bantuan ini mudah-mudahan bisa membantu masyarakat nelayan di tengah situasi pandemi ini. Bantuan ini semoga menambah modal usaha yang bisa menambah penghasilan dan dapat berkembang terus," katanya.

Yusron juga berpesan agar hasil tangkapan ikan sedapat mungkin bisa di olah menjadi makanan yang berharga daripada sekedar menjual hasil tangkapannya. Pemerintah berharap semua pihak bisa mengikuti gerak Baznas menyalurkan bantuan permodalan kepada nelayan dan pengolah dan pemasar ikan ke depan.

Sementara dari pihak BAZNAS NTB menyampaikan agar kolaborasi seperti ini dapat terus terlaksana dan ditingkatkan agar dapat lebih banyak menjangkau serta membantu masyarakat di Provinsi NTB, khususnya masyarakat yang ada di wilayah pesisir. (jl)

KIHT dan Terminal Tipe B Siap Dibangun di Lotim

KIHT dan Terminal Tipe B Siap Dibangun di Lotim

RAPAT: Sekda NTB, HL Gita Ariady saat memimpin rapat terkait rencana pembangunan KIHT dan terminal tipe B di Lombok Timur.

MATARAM--Pemprov NTB siap membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di lahan eks Pasar Paok Motong, Kecamatan Masbagik Lombok Timur. Selain itu, pemprov juga segera membangun terminal angkutan tipe B untuk angkutan antar kabupaten dalam provinsi. 

Kedua rencana pembangunan infrastruktur pada tahun ini dinilai sangat strategis untuk pengembangan ekonomi. 

Hal itu dikatakan Sekda NTB, HL Gita Ariadi terkait kepastian pembangunan kedua fasilitas ini. Sejauh ini prosesnya sedang dikerjakan bersama Pemkab Lotim.

"Tinggal menyelesaikan administrasi aset karena anggarannya sudah ada untuk KIHT," ujar Sekda di kantor Gubernur, Kamis (25/2). 

Pemkab Lotim sendiri melalui Kabid Aset Pemkab Lotim mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan ini. Mengingat Lotim sebagai daerah penghasil tembakau terbesar penyumbang PAD dan lokasi penyeberangan Kayangan yang tepat berdampingan dengan Terminal tipe B. 

Rencana semula terminal akan dibangun di Pringgabaya. Namun usulan menguat agar terminal dibangun dekat dengan Pelabuhan Kayangan dan dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi terpadu di masa depan. 

Begitu pula dengan pembangunan KIHT yang dapat meningkatkan produksi 41 UKM tembakau Lotim. 

Rencana pembangunan KIHT ini akan dibangun di lahan eks Pasar Paok Motong yang dinilai berdampak baik untuk pendapatan daerah dan stabilitas pasar tembakau. 

Sementara itu, Asisten II, Ridwansyah menjelaskan anggaran Rp 15 miliar untuk KIHT tinggal digunakan dan harus terbangun tahap pertama tahun ini jika telah sesuai dengan aturan yang ada. Terkait lokasi terminal, Ridwansyah menyarankan lokasi harus sesuai dengan manajemen transportasi agar termanfaatkan dengan maksimal. (jl)

NTB Berhasil Ciptakan Rapid Test Antigen

NTB Berhasil Ciptakan Rapid Test Antigen

PENEMUAN: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah dengan bangga menunjukkan hasil penemuan alat rapid antigen dari Laboratorium Hepatika dan Unram.

MATARAM--Prestasi membanggakan kembali diukir Provinsi NTB. Setelah berhasil menciptakan dan mengembangkan alat Rapid Diagnostic Test (RDT) atau alat rapid test antibody, Universitas Mataram (Unram) bersama dengan Laboratorium (Lab) Hepatika Bumi Gora berhasil menciptakan alat Rapid Test Antigen bernama “ENRAM”. 

Alat  rapid test antibody buatan lokal NTB ini bahkan tingkat akurasinya tidak kalah dengan alat sejenis yang selama ini digunakan untuk melakukan tracing contact.

“Selama ini, berbicara virus corona itu, identik dengan alat-alat yang canggih dan berada di kota-kota besar. Namun, dengan proses penelitian dan riset Laboratorium Hepatika dan Unram mampu menghasilkan inovasi alat Rapid Test Antigen,” kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah didampingi Rektor Unram Prof Dr Lalu Husni SH MHum dan Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora, Prof Dr Mulyanto, saat acara Press Conference peluncuran  Rapid Test Antigen, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (25/2).

Menurut Gubernur, kolaborasi Laboratorium Hepatika dan Rumah Sakit Unram, mampu membuat alat yang memiliki akurasi yang tinggi untuk menguji Covid-19. Keberadaan alat penemuan baru ini dapat memudahkan tracing kepada penderita Covid, sehingga dapat mengurangi angka penyebaran Corona Virus di NTB. 

Selama ini di NTB terkendala dengan alat, namun dengan kehadiran alat produk lokal  dalam daerah, diharapkan mampu mengatasi pandemi.

“Kalau sudah alatnya jelas, maka tracingnya cepat. Mudah-mudahan pandemi ini cepat teratasi,” harapnya.

Gubernur Zul meminta agar alat Rapid Test Antigen Enram ini dapat diproduksi lebih banyak lagi. Ia menargetkan akhir Maret 2021 dapat diproduksi sebanyak 50 ribu.

“Lebih cepat lebih baik, minimal akhir Maret 2021 dapat diproduksi 50 ribu alat,” lanjutnya.

Tidak pernah disangka NTB mampu membuat alat Rapid Test Antigen. Ini membuktikan bahwa industrialisasi tidak identik dengan pabrik-pabrik besar. 

Ia yakin, bila diberi kesempatan dan sumber daya, NTB mampu membuat vaksin. Ia mengapresiasi usaha dan ikhtiar Profesor Mul sapaan Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora dan Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Hepatika dan Unram,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Unram Prof Dr Lalu Husni SH MHum menjelaskan bahwa temuan ini merupakan bagian dari riset dan inovasi, yang menjadi kebijakan pemerintah. Inovasi ini dalam rangka mendorong perguruan tinggi (PT) melakukan penelitian, penemuan dan inovasi, terutama di era pandemi Covid ini.

“Riset ini inovasi, memantik PT untuk menciptakan hasil karya yang mampu mengatasi persoalan dimasa Covid, sehingga kita mampu mandiri,” kata Rektor Unram.

Ia mengapresiasi Tim Rumah Sakit Unram bersama Tim Laboratorium Hepatika Bumi Gora, yang telah terus berkreasi dan berinovasi membantu daerah bahkan bangsa dan negara.

 “Selamat kepada tim yang telah bekerjasama dan kolaborasi,” tutupnya.

Kepala Laboratorium Hepatika Bumi Gora Prof Dr Mulyanto menjelaskan, setalah membuat alat Rapid Test Antibody bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada dan Padjajaran yang dinamai RIGHA, Hepatika ditantang oleh Gubernur NTB membuat inovasi menciptakan alat Rapid Test Antigen bekerjasama dengan Unram.

Sehingga menurutnya, Hepatika terus berikhtiar melakukan penelitian dan riset. Dari usaha tersebut, menghasilkan produk Rapid Test Antigen untuk Covid-19. 

“Kami yang mempoduksi produk, kemudian hasilnya dievaluasi oleh Unram,” kata  Profesor Mul.

Produk karya NTB ini telah melalui proses seperti validasi dan uji lainnya. Untuk menguji akurasinya alat ini dibandingkan dengan sampel virus menggunakan PCR dan anti virus yang telah beredar atau komersil lainnya. 

Hasilnya kata Profesor Mul, sangat memuaskan. Sensitivitasnya dan spesifitasnya lebih baik dari salah satu alat tes cepat yang beredar di pasaran. Akurasi alat ini sensivitasnya sekitar 91 persen, dengan spesifikasinya sekitar 96 persen. Artinya, dapat mendeteksi paling tidak dari 100 pasien positif, sejumlah 91 orang yang dapat dideteksi dengan produk ini.

Kalau tidak dapat dideteksi dengan alat ini, artinya jumlah virusnya sangat rendah dan tidak menular. Dibanding dengan produk lain ada yang sensitivitasnya 80 persen. Produk ini juga merupakan hasil dari uji coba dengan 2 produk alat komersial sebagai pembanding.

Selain itu juga, alat ini tergolong murah dengan harga kurang lebih Rp. 100 ribu  dan dapat langsung mendapatkan hasil sekitar 15 menit.

“Pembuatan alat bahannya sama dan cepat, lebih mudah dibanding dengan membuat alat sebelumnya,” tutupnya. 

Senada dengan Profesor Mul, Tim Peneliti dari Rumah Sakit Unram, Muhammad Rizki,  mejelaskan bahwa hasil uji validasi yang dilakukan oleh Unram dengan membandingkan sampel yang sama dengan produk komersial menunjukan bahwa hasil yang positif pada produk komersial juga positif pada produk Lab Hepatika. Sebaliknya, hasil negatif pada produk komersial tersebut, menunjukan hasil negatif juga pada produk Hepatika.

Ia juga menjelaskan, bahwa sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut dibandingkan dengan tes PCR, Lagi-lagi hasilnya tetap konsisten. Jadi dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk Hepatika tidak kalah dengan produk komersil lainnya. 

“Artinya, hasil deteksi produk komersial, dapat dideteksi oleh produk yang dikembangkan oleh Hepatika,” katanya. (jl)

Tim Bantuan Kemanusian Terdampak Gempa Sulawesi Barat Dilepas

Tim Bantuan Kemanusian Terdampak Gempa Sulawesi Barat Dilepas

BANTUAN: Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah saat melepas bantuan kemanusiaan untuk warga Sulawesi Barat yang terdampak gempa.

MATATAM--Warga Sulawesi Barat di Majene dan Mamuju Sulawesi Barat beberapa waktu lalu kembali diguncang gempa. 

Sebagai bentuk solidaritas terhadap musibah yang menimpa masyarakat di sana, Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah melepas tim bantuan kemanusiaan. Mereka dilepas bersama Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Danrem 162/WB Brigjen TNI Rizal Ramdhani, Kamis (25/2).

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah memberi apresiasi atas kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan para dermawan Lombok Sumbawa. Tim kemanusiaan ini difasilitasi Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) NTB. 

Gubernur menilai, bantuan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan. Terlebih musibah sama pernah dirasakan masyarakat Lombok pada Agustus 2018 lalu.

Gubernur Zul mengatakan, saat terjadi gempa Lombok dua tahun lalu, berbagai  bantuan kemanusiaan dari berbagai daerah berdatangan dari Indonesia. Bantuan itu datang salah satunya dari masyarakat Sulawesi Barat.

"Saya berharap agar selama perjalanan pengiriman bantuan ini bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat," ucapnya.

Selain itu, Gubernur Zul juga berharap agar masyarakat NTB terus memupuk semangat solidaritas kemanusiaan antar sesama warga yang tengah dilanda musibah akibat gempa Sulbar beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kepala Cabang ACT NTB Juani Pratama melaporkan, bantuan kemanusiaan yang sebagian besar berasal dari para dermawan dari Lombok dan Sumbawa yang dihimpun sebanyak 25 ton sembako. Dari 25 ton ini terdiri dari 15 ton beras dan selebihnya berupa bahan makanan siap saji lainnya. Termasuk makanan asupan untuk bayi, mie instan, minyak goreng dan lainnya. 

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama di Sulawesi Barat yang tengah mengalami musibah mengingat kita juga pernah dibantu oleh masyarakat Sulbar saat terjadinya gempa Lombok," ucapnya. (jl)

Satu Ruang Kelas di SDN 1 Denggen Rubuh

Satu Ruang Kelas di SDN 1 Denggen Rubuh

RUBUH: Salah satu kelas SDN 1 Denggen rubuh bagian atasnya.

SELONG--Satu ruang kelas SDN 1 Denggen Kecamatan Selong, Lombok Timur rubuh. Peristiwa itu terjadi lantaran hujan yang disertai angin kencang pada, Selasa malam (23/2) kemarin.

Kepala SDN 1 Denggen, Fathurrohman, S.Pd mengatakan, kelas tetsebut roboh karena hujan yang disertai angin. Terlebih bangunan tersebut merupakan bangunan tua.

"Sudah lama sebenarnya, dan setiap lapor bulan kita laporkan kalau bangunan ini dalam kondisi rusak berat," terang Kepala SDN 1 Denggen, Fathurrahman, saat ditemuai diruang kerjanya, Kamis (25/2).

Di lain sisi, terangnya, kayu bangunan telah lapuk. Terlebih sebelum rubuh atas bangunan melengkung.

Namun pihaknya mengaku beruntung, lamtaran kejadian pada malam hari. kejadiannya pada saat tak ada aktivitas di sekolah tersebut sehingga tak ada korban jiwa.

Sebenarnya, terangnya, pada tahun 2017 lalu sekolah ini mendapat bantuan rehan tiga ruang. Namun tak tahu kenapa hanya dua ruang kelas yang dapat dieksekusi.

"Saya baru menjabat di sini dan bangunan itu sudah rusak berat," ujarnya.

Meski demikian, terangnya, kegiatan proses belajar tetap seperti biasanya. Untuk sementara siswa menempati musala dan perpustakaan. Hal ini berlaku sampai dengan ruang kelas tetsebut dapat diperbaiki dan layak untuk ditempati belajar.

Ia mengatakan, dirinya tak dapat mengkalkulasikan berapa jumlah kerugian akibat peristiwa tersebut.

"Kejadian ini sudah kita sampaikan ke dinas terkait. Yang rubuh ini hanya satu kelas saja, yakni kelas empat," ucapnya.

Selain itu, ada satu ruang kelas lagi yang rusak parah akibat gempa tahun 2018 silam.  Dari kerusakan itu nampak coran juga sudah lapuk.

Namun sampai saat ini belum dapat diperbaiki, dan tetap digunakan untuk proses belajar siswa. Hanya saja, pihaknya tetap dalam keadaan was-was.

"Tapi guru yang mengajar berani menempati, meksi sedikit khawatir. Sekarang ditempati oleh siswa kelas satu," paparnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Hadi Jayari mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut. 

Sebelum kejadian, ujarnya, pihaknya telah mewaspadai akan terjadinya hal itu. Sebab laporan yang masuk, bangunan itu sudah rusak berat.

"Sebelumnya kejadian kita sudah layangkan surat, untuk mengosongkan ruangan itu," bebernya.

Dia mengatakan, pihaknya telah turun melihat kondisi sekolah tersebut. Menurutnya, kayu bangunan tersebut juga memang sudah lapuk.

Tak hanya ruangan itu, ada juga bangunan yang mengalami hal serupa. Struktur betonnya sudah tua dan harus direhab. 

Kedepan, sekolah ini akan menjadi prioritas agar dapat dibangun seperti semula. Namun demikian, hal ini akan bisa dilaksanakan tahun 2022 mendatang, sebab saat ini terjadi keterbatasan anggaran.

Sebenarnya, bebernya, sekolah tersebut telah diusulkan ke kementerian terkait agar mendapatkan dana rehab. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan berusaha mengusulkan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar bisa masuk di anggaran perubahan.

Namun demikian, pihaknya telah meng-entri data pengusulan untuk tahun 2021 ini sampai bulan Mei atau Juli mendatang. Tujuannya agar dapat masuk ke anggaran perubahan.

"Kita akan usulkan melalui TAPD, mudah-mudahan kita dapat untuk satu lokal. Mudahan kita dapat dari kementrian juga, agar samaan dengan sekolah yang strukturnya sudah rusak," tandasnya. (kin)

Soal RT RW Net, Pemkab Lotim Minta Buat Regulasi

Soal RT RW Net, Pemkab Lotim Minta Buat Regulasi

RESAH: Para pengusaha RTRW Net dibuat resah dengan kebijakan baru Pemkab Lombok Timur.

SELONG-- Polemik usaha jejaring internet atau yang akrab disebut dengan RT RW Net, nampaknya bukanlah pepesan kosong. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah beberapa kali memberikan komentar pedasnya dari beberapa media.

Tak pelak prihal ini membuat gaduh. Pelaku usaha pun ikut pusing tujuh keliling lantaran ancaman pidana.

Ketua Komite Nasioanal Pemuda Indonesia (KNPI), M Habiburrohaman, turut mengomentari polemik tersebut. Menurutnya, usaha RT RW net yang tengah marak itu, sekaligus sebagai tempat konsolidasi para kelompok millenial dalam mencurahkan ekspresinya. 

"Kini sedang menghadapi ujian berat. Pasca Lotim sudah bekerjasama dengan provider tertentu, kini mereka terkatung sebagai sandra atas izin usaha," kata Ketua KNPI Lotim, M Habiburrohman, Minggu (24/2).

Padahal, lanjut pria yang akrab disapa Habib ini, keberadaan kegiatan itu tergolong dalam ekonomi mikro, yang terhitung usaha rumahan.

Dirinya mengatakan, dengan adanya intervensi Pemkab kini, para pengusaha kecil seperti tengah mencari suaka. Dengan iming-iming bayangan retribusi yang buntutnya mengencangkan penghasilan kantongnya. 

Terlebih dengan adanya selentingan sudah mulai beredar bahwa keberadaan usaha RT RW Net inu ada penertiban berupa razia.

"Padahal jika ditelisik lebih jauh, mereka hanyalah menjalankan bandwitch Telkom dan atau provider," ujarnya.

Dengan kondisi ini, sebutnya, usaha RT RW Net hampir sama dengan posisi akses seperti pedagang bensin eceran atau  pengusaha TV kabel. Bedanya, ujar Habib, hanya aliran arah mata angin sedang menimpa mereka.

Padahal, terang Habib, penggiat usaha satu ini didominasi oleh pemuda produktif. Yang notabenenya penyangga ketahanan ekonomi keluarga.

Dirinya mempersilahkan Pemkab Lotim membuat payung hukum terlebih dahulu. Baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub), sebelum mulai operasi yustisi.

"Apalagi ada temuan yang mengatasnamakan Diskominfo melakukan sidak tanpa mengikuti standar, dengan menyodorkan name tag dan setelah melalui surat resmi," uacapnya.

Sementara itu, salah seroang pelaku usaha RT RW Net, Ada Suci Makbullah, SH mengatakan, jika para Pelaku UMKM Internet RT/RW ini hampir semua telah bermitra dengan ISP yang ada. Baik ISP BUMN, yakni Telkom ataupun ISP Swasta Lokal yang sudah ada di Lotim.

Menurutnya, sepanjang ISP tersebut tidak merasa dirugikan dan tidak keberatan maka hal itu tak dapat dikenakan sanksi. Jika perusahaan itu merasakan ada hal yang aneh, sudah barang pasti akan melakukan teguran kepada mitranya.

"Karena bersifat delik aduan, ancaman pidana dan denda yang dimaksud dalam UU Telkomunikasi itu ialah delik aduan," terangnya.

Mitra-mitra ini, lanjutnya, tak mencuri internet, melainkan berlangganan secara sah. Kecuali kata dia, jika meretas atau mencuri jaringan.

Ia menegaskan, pelaku usaha rumahan ini tak bisa dipaksa untuk mengurus izin seperti saran Kominfo Lotim.

"Karena kalo ngurus izin, perkiraan mereka harus sediakan modal Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar," bebernya.

Dia mengatakan, itu belum termasuk beban BHP USO, pajak tiap tahun yang bisa sampai Rp 200 juta. Sedangkan penggiat usaha ini hanya pelaku yang termasuk dalam kategori UMKM. 

"Dari mana mereka akan mencari biaya itu, baiknya Pemkab Lotim mencarikan celah hukum untuk mereka baik berupa Perda atau Perbup untuk mengeluarkan retribusi," sebutnya.

Ia mencontohkan, seperti di pasar yang memiliki retribusi harian, mingguan bahkan bulanan. dia mengatakan, jika Pemkab melihat ini sebagai sumber potensi PAD yang besar buat bumi Patuh Karya.

Ia juga menyinggung soal keberadaan tiang-tiang liar yang berada di sepanjang jalan di Lotim. Seharusnya, ujarnya, Pemda Lotim juga melirik retribusi gelar jaringan. Menurutnya hal itu ia menyebutnya liar dan tak di data. 

Padahal, sebutnya, hal itu harus didata untuk dikenakan pajak tiang gelar jaringan.

"Dan gak mungkin bahkan mustahil 500 Pelaku UMKM Internet RT/RW itu di dorong urus izin, selain biaya yang besar masak di Lombok Timur akan ada 500 ISP (provider), sekelas Pemkab Lotim aja belum jadi ISP, bahkan belum ada BUMD milik Pemda Lotim jadi ISP yg memiliki modal besar," ujarnya. (kin)

Akhirnya Calendar of Event "Harmoni Lombok Barat" 2021 Diluncurkan

Akhirnya Calendar of Event "Harmoni Lombok Barat" 2021 Diluncurkan

LAUNCHING: Bupati Lombok Barat, H Fauzan Khalid saat memukul gong tanda peluncuran Calender of Event kepariwisataan Lombok Barat.

GERUNG--Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid meresmikan Calendar of Event kepariwisataan 2021. Ini ditandai dengan pemukulan gong dan siap diselenggarakan. 

Dibungkus dengan tema besar yaitu Harmoni Lombok Barat, peluncuran Calender of Event ini digelar di Supermarket Oleh-Oleh Sasaku Senggigi Lombok, Rabu (24/2).

Walaupun berjalan sederhana, kegiatan terasa meriah dengan atraksi kesenian. Ditambah lagi dengan penampilan spesial dari musisi Ary Juliant, dan Suradipa yang meramaikan kegiatan tersebut.

"Untuk kick off Harmoni Lombok Barat ini dimulai dengan Parade Musik Akustik. Ada 16 event yang akan kita selenggarakan," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H Saiful Ahkam.

Dari 16 agenda itu disebutnya tersebar di semua destinasi. Kegiatan ini sendiri untuk untuk memperkenalkan kepada masyarakat luar, bahwa Lombok Barat tidak hanya Senggigi, Sekotong dan Narmada. Namun juga ada desa-desa unggulan untuk kepariwisataan di daerah ini.

Agenda promosi pariwisata ini diharapkan mampu memberikan suntikan semangat bagi para pelaku pariwisata dalam menjalan usaha mereka. Dari kegiatan ini pula diharap berujung pada pemulihan dan pendorong pemulihan ekonomi di Lombok Barat dan nasional. 

Karena masih dalam kondisi pandemi global Covid-19, dalam penyelenggaraannya, CoE 2021 ini berusaha untuk  diselenggarakan dengan konsep kenormalan baru. Menurutnya, pandemi Covid-19 tak seharusnya menjadi penghalang untuk terus berkreasi dan bergerak.

"Kegiatan kepariwisataan ini tidak boleh melemah akibat pandemik global Covid-19. Namun juga jangan sampai kemudian kita mengorbankan kesejahteraan dan keselamatan warga masyarakat dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu kegiatan offline kami batasi, kita beralih ke kegiatan-kegiatan yang berbasis pada online," paparnya.

Tema Harmoni Lombok Barat sendiri menuai pujian langsung dari Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid yang hadir membuka kick off CoE Lombok Barat 2021.

Walaupun diungkapnya tema Harmoni Lombok Barat belum sempat dikonsultasikan ke dirinya, namun setelah mendengarnya, ia pun langsung setuju. 

"Tema ini awalnya saya tidak tahu, dan tidak dikonsultasikan oleh Kadis Pariwisata ke saya. Saya kok langsung setuju dan bangga dengan tema ini," ucap bupati. 

Kenapa? lanjutnya, Harmoni itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Harmonia yang berarti keterikatan semua faktor untuk meningkatkan kedamaian, keselarasan, dan keserasian, jelas bupati dua periode ini. 

"Semua faktor, jadi tidak hanya orang, tetapi juga seluruh alam raya ini, keterikatan manusia dengan alam, keterikatan antar sesama manusia dan keterikatan semua unsur untuk bisa menciptakan keserasian, kedamaian di Kabupaten Lombok Barat ini," lanjutnya. 

Terselenggaranya CoE tahun ini kemudian diungkapkan Akhkam tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Selain dari Forkopimda Lombok Barat sendiri, dukungan dari para pelaku pariwisata yang ada di Lobar memberikan peran besar dalam perancangan hingga ke penyelenggaraan CoE ini nantinya. 

"Kegiatan-kegiatan yang tercermin dalam Harmoni Lombok Barat tidak akan bisa terselenggara, apabila tanpa dukungan para pelaku pariwisata baik yang ada di perhotelan, rumah makan dan restoran maupun agent perjalanan," lanjutnya. 

Terakhir Akhkam berpesan kepada para pelaku pariwisata untuk "menjual" Calendar of Event ini kepada pihak yang mencintai perjalanan. Setidaknya mereka bisa menunjukkan pada semua orang bahwa Lombok Barat masih indah, akan tetap indah dan akan selalu indah. (jl)

10 Pengrajin NTB Dapat Bantuan Modal Usaha

10 Pengrajin NTB Dapat Bantuan Modal Usaha

 

BANTUAN: Ketua Dekranasda NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati saat memberikan bantuan kepada salah satu pengrajin.

MATARAM--Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Indonesia ke-41 yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2021 mendatang, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, menyerahkan bantuan modal usaha dari Dekranas Indonesia kepada 10 pengrajin NTB, di Bale Kriya NTB, Rabu (24/2). 

Kesepuluh pengrajin tersebut antara lain, dua orang pengrajin berasal dari Kabupaten Lombok Barat, satu pengrajin asal Kabupaten Sumbawa, satu pengrajin Kabupaten Sumbawa Barat dan dua pengrajin asal Kabupaten Lombok Timur. Kemudian satu pengrajin asal Lombok Tengah dan dua pengrajin lainnya dari Kota Bima.

Hj Niken menjelaskan, total bantuan modal usaha tersebut berupa uang tunai sebesar Rp 20 juta yang diberikan kepada masing-masing pengrajin sebesar Rp 2 juta. Bantuan itu diberikan secara serentak oleh Dekranas pusat kepada seluruh pengrajin di Indonesia. 

"Mudah-mudahan bantuan dari dewan kerajinan pusat ini memberikan semangat bagi pengrajin untuk terus berkarya, menghasilkan kerajinan-kerajinan khas berdasarkan kekayaan warisan budaya yang dimiliki oleh Provinsi NTB," ungkapnya.

Dengan bantuan ini, lanjutnya, Dekranasda NTB juga akan terus mendorong para pengrajin untuk terus berkarya menghasil produk kerajinan yang membanggakan yang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Berbagai hasil kerajinan  khas NTB seperti kain tenun dengan berbagai motif yang cukup dikenal di tingkat nasional bahkan di internasional. Begitu juga kerajinan lainnya seperti aksesoris, produk makanan dan lain-lain.

"Saya berharap dengan bantuan yang diterima oleh para pengrajin kita ini dapat mendorong untuk tetap meningkatkan produktifitas kerajinan dengan mempertahankan keaslian dan keunikan warisan budaya NTB. Tentu dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini,” harapnya.

Sementara itu, salah satu pengrajin asal Batulayar Lombok Barat, Ryandika Terra Gandewa mengungkapkan, bantuan ini membuktikan bahwa Dekranas pusat maupun daerah sangat berpartisipasi dalam mendorong para pengrajin untuk terus berkarya dalam menghasilkan produk kerajinan lokal yang membanggakan.

"Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan seperti ini. Sehingga semangat saya untuk terus berkarya akan semakin tumbuh," ungkap pengrajin recycle kulit kerang mutiara itu.

Menurutnya, selain untuk mengembangkan usaha kerajinannya, bantuan ini juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan karyawannya yang selama ini sudah membantu dalam membangun usahanya. Apalagi situasi pandemi yang menghatam semua sektor perekonomian masyarakat yang berdampak pada pendapatan karyawannya menurun.

Karena itu, bantuan itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan karyawannya. Selain itu, bantuan itu dianggap merupakan salah satu motivasi saya untuk berkembang lebih maju lagi. (jl)

Demi Penguatan UMKM, Gubernur Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi

Demi Penguatan UMKM, Gubernur Minta LPDB Dukung Permodalan Koperasi

H. Zulkifliemansyah

MATARAM--Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) diminta memberikan dukungan membantu penguatan modal dan keberlangsungan UMKM di NTB. 

"Apalagi salah satu langkah dan program Pemrov NTB adalah konsen memperkuat UMKM dan pengusaha lokal di NTB, agar mereka mampu mandiri dan menggerakan ekonomi," kata Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah,saat menerima LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Kementerian Koperasi dan UMKM (Menkop dan UMKM) RI, Rabu (24/2) di kediaman resminya.

Kebijakan dan keberpihakan Pemprov selama ini, lanjutnya, dengan menyediakan pasar serta membeli barang UMKM. Cara ini dianggap langkah nyata agar UMKM bisa bertahan di era pandemi. 

Apalagi UMKM dinilai sebagai tulang punggung ekonomi bangsa. Sektor UMKM juga diaebut penggerak eonomi rakyat di masa pandemi.

Karena itu, ia berharap LPDB KUMKM menyikapi dengan serius dan segera mensukseskan pemenuhan modal usaha untuk koperasi-koperasi di wilayah NTB. Dengan demikian dapat membantu permodalan UMKM yang ada.

"Terutama koperasi syariah dan koperasi yang produk-produk dari anggotanya, memiliki nilai khusus, unggul dan secara administrasi baik," tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo mengatakan, kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan mensinergikan program dengan pemerintah daerah.

"Kami meminta dukungan agar program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan bisa disinkronkan dengan program-program daerah. Terutama masalah koperasi dalam pengembangan UMKM dibawah naungan koperasi terutama," kata Supomo.

Lebih lanjut jelas Supomo, bahwa perhatian Gubernur NTB sejalan dengan konsentrasi LPDB untuk memajukan UMKM. 

LPDB memberikan kemudahan mengakses dana bergulir. Badan Layanan Umum (BLU) pada Kemenkop dan UKM ini selalu berusaha membantu koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses permodalan.

"Kami siap membantu dalam pembiayaan yang mudah dan ramah di wilayah NTB," tegasnya.

Dijelaskan lebih jauh, LPDB juga menginginkan agar pengelolaan dana bergulir, untuk pembiayaan KUMKM dan pengelolaan dana negara di bidang pengembangan ekonomi lokal. Sehingga pembiayaan Koperasi ini dapat memaksimalkan penggunaan anggaran agar tepat guna, dan tepat sasaran.

"Pada prinsipnya memberikan kemudahan sehingga membantu percepatan para pelaku usaha yang belum bisa mengakses permodalan, baik melalui lembaga formal maupun non formal," tuturnya.

Pembiayaan atau kredit murah, juga harus mempertimbangkan koperasi yang bagus dan sehat serta memiliki UMKM sebagai binaan. Dari hasil pembicaraan dengan Gubernur tadi, harapannya, sebagai langkah awal ada 10 koperasi syariah dan konvensional sebagi percontohan di NTB.

Disamping itu, menurut Supomo, koperasi yang akan mengajukan atau mendapatkan pembiayaan perlu ada pembinaan dan bimbingan tentang tata kelola maupun operasional koperasi. Termasuk mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Karena koperasi yang diberikan LPDB harus yang sehat dan baik," tuturnya di dampingi.

Pinjaman maksimal pembiayaan untuk koperasi dan UMKM dari LPDB-KUMKM minimal Rp 250 juta untuk koperasi dan untuk batas maksimal tidak ada. Namun pemberian tersebut akan dianalisa oleh Tim Bisnis LPDB-KUMKM sesuai dengan kelayakan usaha dan syarat lainnya. 

Sedangkan, besar bunga pengembalian pembiayaan tidak memberatkan koperasi dan UMKM. Untuk koperasi simpan pinjam 7 persen, dan untuk koperasi sektor riil 5 persen menurun per tahun. Sedangkan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 3 persen pengembaliannya. (jl)

Kawasan Pesisir Diprioritas Jadi Obyek Tanam Kelapa

Kawasan Pesisir Diprioritas Jadi Obyek Tanam Kelapa

BELUM MAKSIMAL: Komoditi kelapa di sektor perkebunan di Lombok Timur masih belum dimaksimalkan.

SELONG--Kabupaten Lombok Timur merupakan penghasil kelapa terbesar di NTB. Tahun 2019 yang lalu, Lotim mampu menghasilkan 6 ribu ton lebih komoditi yang satu ini.

Namun demikian, pemerintah setempat memaksimalkan untuk komoditi sektor perkebunan ini.

Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Lombok Timur, Marepudin mengatakan, pihaknya belum bisa melakukan hal lebih terhadap komoditi kelapa. Menurutnya, hal itu berkenaan dengan anggaran.

"Kalau kita bicara untuk tahun ini, tidak bisa lepas dari anggaran yang telah diketuk tahun kemarin," terangnya, Rabu (24/2).

Dia menjelaskan, di bumi Patuh Karya masih memiliki hamparan luas berupa bentangan pantai. Kawasan pesisir ini setidaknya terletak di wilayah Sambalia, Pringgabaya, Sakra Timur, Labuan Haji, Keruak dan Jerowaru.

Kawasan itu, sebutnya, dapat dimanfaatkan  untuk menanam kelapa. Ini penting jika ingin menambah produksi komoditi perkebunan tersebut.

"Karena kalau bicara kelapa semua bisa dimanfaatkan, tidak ada yang dibuang," ujarnya.

Ia mengaku, meski baru dua bulan duduk di instansi tersebut, dirinya telah menyiapkan beberapa upaya kedepan. Yakni berupa pengadaan bibit kepala yang hendak difokuskan ke wilayah pesisir daerah selatan.

Baik itu jenis kelapa  hibrida yang cepat berbuah. Namun jika ingin jangka panjang maka pilihannya varietas kelapa dalam.

Hal itu, sebutnya untuk mengurangi cuaca panas yang ada di selatan. Di lain sisi, hal itu dapat menambah income bagi petani dan PAD, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

"Kita contoh saja daerah lain, kan ada agro wisata khusus kelapa," sebutnya.

Di daerah selatan melalui UPP Jerowaru, ujarnya, sebenarnya telah meminta 1000 bibit kelapa untuk ditanam di pinggiran embung yang ada di wilayah tersebut. 

Dan untuk daerah itu, terangnya, menjadi prioritas. Namun sampai saat ini baru hanya 600 bibit kelapa yang diambil.

Untuk tahun 2020, bebernya, pihaknya memiliki sekitar 4000 biji bibit kelapa. Yang terserap ke wilayah utara.

"Kalau segini, selama masih ada bibit kita iya kan. Bila perlu pokir dewan kita arahkan untuk pembelian bibit kelapa nantinya," terang Marepudin.

Namun demikian, lanjutnya, ada kelemahan jika ingin menanam komodti satu ini di wilayah selatan. Yakni area tersebut dikenal dengan daerah kering.

Hal itu disebutnya sebagai risiko. Terlebih lagi pada saat kemarau yang buntutnya bibit tersebut rentan mati.

"Apalagi selatan penyangga wisata. Kita harapkan dari komoditi satu ini peningkatan PAD Lotim," tandasnya. (kin)

Sekda Ingatkan Tenggat Perbaikan Program Sembako

Sekda Ingatkan Tenggat Perbaikan Program Sembako

SOSIALISASI: Sekda Lombok Timur, HM Juaini Taofik saat memimpin rapat sosialisasi dan evaluasi program sembako.

SELONG--Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi dan koordinasi terkait penyaluran Program Sembako beberapa waktu lalu, Pemkab Lombok Timur menggelar evaluasi dan sosialiasi program tersebut, Rabu (24/02).

Sosialisasi ini berlangsung di Gedung Wanita Selong dan diikuti seluruh agen Brilink dan E-warong.

Sekda Lombok Timur, HM Juaini Taofik pada kesempatan tersebut menyampaikan seluruh pihak yang terkait dengan program sembako. Mereka diingatkan berkewajiban menjalankan rekomendasi Ombudsman Perwakilan NTB.

Para pihak yang terlibat dalam program ini harus meningkatkan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena itu, ia mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, BRI sebagi bank penyalur maupun e-warong berbenah. 

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Pemkab Lombok Timur juga akan mengumpulkan TKSK serta para pendamping PKH. Mereka dikumpulkan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan terhadap KPM.

Lebih lanjut, Juaini mengingatkan agar semua pihak berpegang pada pedoman umum program sembako 2020. Ia percaya akan selalu ada kendala di lapangan, akan tetapi semuanya harus sesuai dengan pedoman umum sebagai standar. 

Juaini Taofik berharap peningkatan kualitas dan kuantitas e-warong untuk pelayanan lebih optimal kepada KPM.

Sekda juga mengingatkan tenggat waktu yang dijanjikan Pimpinan Cabang BRI pada rapat sebelumnya, yaitu 15 Maret sebagai batas akhir peningkatan pelayanan ini. Karenanya Juaini mengajak semua pihak berkolaborasi memberikan layanan terbaik kepada KPM, sebab masyarakat adalah prioritas pelayanan.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Aroef Sarifudin menyampaikan tujuan kegiatan ini semata untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Ia berharap pemaparan dari Dinas Sosial dapat ditelaah, dipahami untuk kemudian dijalankan untuk kondisi lebih baik.

Turut hadir pada kesempatan tersebut kepala Dinas Sosial Lombok Timur dan lembaga swadaya masyarakat. (hs)

DPRD Paripurnakan Kepemimpinan Pathul-Nursiah

DPRD Paripurnakan Kepemimpinan Pathul-Nursiah

BERPOSE: Jajaran pimpinan DPRD Lombok Tengah bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih berpose usai sidang paripurna.

PRAYA--DPRD Lombok Tengah, Jumat menggelar sidang paripurna pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020. Paripurna digelar beberapa waktu lalu.

Plt Sekretaris DPRD Lombok Tengah, Suhadikana mengatakan, hal itu sesuai Surat Keputusan KPU nomor : 06 / PL.02.7 BA / 5202 / KPU- Kab / II / 2021. SK itu entang  keputusan hasil pleno terbuka, hasil Pilkada serentak tahun 2020.

Pihak KPU telah menetapkan pasangan H Lalu Pathul Bahri dan HM Nursiah sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lombok Tengah. Pasangan ini meraih perolehan suara sebanyak 199.299 suara atau 38,14 persen.

"H Lalu Pathul Bahri dan HM Nursiah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih hasil Pilkada 2020," jelas Suhadikana, Rabu (24/2).

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, M Tauhid mengatakan, rapat paripurna pengumuman hasil Pilkada serentak 2020 dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan dewan. Selanjutnya pihaknya akan melayangkan surat keputusan rapat paripurna ke Mendagri melalui Gubernur NTB.

Surat tersebut dilayangkan guna memperoleh jadwal pelantikan bagi pasangan calon Bupati dan calon Wakil bupati terpilih.

Rapat paripurna dihadiri para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lombok Tengah, Plh Bupati, H. Lalu Idham Halid, Kepala SKPD, Bawaslu, KPU dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah terpilih Lalu Pathul Bahri-HM Nursiah. 

Terpisah, salah satu anggota DPRD Loteng, HL Sarjana mengajak semua pihak untuk menerima hasil Pilkada serentak 2020.  Ia menyebut pemimpin terpilih lahir melalui proses demokrasi yang sangat panjang.

"Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan kesehatan dan mampu menjalankan amanah masyarakat dengan baik," pungkasnya. (adv/tj)

20 Rumah Warga Terendam Banjir, Apa Penyebabnya?

20 Rumah Warga Terendam Banjir, Apa Penyebabnya?

BANJIR: Rumah warga di Dusun Tabuan, Desa Kwang Rundun terendam air luapan embung.

SELONG--Curah hujan yang cukup tinggi merendam sedikitnya sekitar 20 rumah warga. Musibah ini terjadi di Dusun Tabuan, Desa Kwang Rundun dan Dusun Sungkun Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Selasa (24/2).

Kapolsek Jerowaru, Ipda Abdul Rasyid mengungkapkan, setelah memeriksa lokasi, banjir yang merendam rumah warga itu akibat luapan air embung Tabuan. Dimana 2 rumah itu berada di pinggir embung.

"Air embung Tabuan melimpah sehingga merendam rumah warga sampai batas teras rumah kurang lebih satu meter," ungkapnya.

Sementara itu, 18 rumah di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana terendam lantaran curah hujan tinggi serta tidak memiliki saluran irigasi. Selama ini, lanjutnya, masyarakat mengharapkan air meresap ke dalam tanah. 

Ia menyebut masyarakat saat masih cemas lantaran musim hujan belum usai. Setiap kali cuaca mendung senantiasa menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

"Warga masih cemas karena cuaca masih mendung dan diperkirakan hujan akan turun kembali," tutupnya. (hs)

Karena Sepucuk Surat Wali Murid, SMPN 1 Selong Tutup

Karena Sepucuk Surat Wali Murid, SMPN 1 Selong Tutup

DITUTUP: Aktivitas belajar daring di SMPN 1 Selong ditutup akibat salah satu siswa diduga terkonfirmasi Covid-19.

SELONG--Aktivitas belajar di SMPN 1 Selong Lombok Timur dihentikan. Sekolah ini sebelumnya melaksanakan aktivitas belajar secara daring.

Dalam sistem belajar dari itu, pihak sekolah melaksanakan pembelajaran menggunakan pola ganjil-genap. Dimana durasi waktu belajarnya selama sepekan secara bergantian.

Wakil Kepala SMPN 1 Selong Bidang Kurikulum, Nasrudin Efendi megungkapkan, sekolah tempat ia bertugas dinyatakan tutup sementara. Pasalnya, penutupan itu dilakukan setelah menerima sepucuk surat dari wali siswanya. 

Dalam surat itu salah seorang siswa terkonfirmasi positif covid-19. Akibatnya sekolah ternama di Lotim itu dinyatakan tutup selama 14 hari.

"Ada surat dari orang tua wali, anak kita yang kelas 9 terkonfirmasi positif Covid-19," ucapnya, Selasa (24/2).

Sebelumnya SMPN 1 Selong belajar dengan sistem daring dengan urutan ganjil-ganjil-genap. Namun, di tengah perjalanan sistem itu mendadak surat edaran menyatakan SMP ternama itu ditutup sementara lantaran satu orang siswa kelas 9C terjangkit Covid-19.

Menurutnya, setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak dinas, siswa tersebut tidak ada masalah. Ia dinyatakan hanya sekedar batuk flu biasa. 

Namun, oleh orang tua siswa anaknya dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Oleh pihak puskesmas, siswa tersebut dinyatakan terjangkit virus menular tersebut. 

Mendengar hasil pemeriksaan tersebut, pihak sekolah mengaku kaget. Tak lama setelah itu, Dikbud Timur SMPN 1 Selong tutup sementara.

"Kita kaget jangan-jangan ada tindak lanjut dari puskesmas, tak lama stelah itu surat edaran dinas menyatakan SMPN 1 ditutup sementara," tutupnya. (jl)

Mutasi 88 Pejabat, Ini Pesan Sekda NTB

Mutasi 88 Pejabat, Ini Pesan Sekda NTB

LANTIK: Sekda NTB, HL Gita Ariadi saat melantik pejabat struktural dan fungsional.

MATARAM--Sekda NTB, HL Gita Ariadi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional lingkup Pemprov NTB. Pelantikan berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/2). 

Dari 88 jumlah pejabat yang dilantik, dua diantaranya merupakan pejabat tinggi pratama. Mereka yakni, drh. Aminurrahman dari jabatan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB bergeser menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik. Kedua yakni Lalu Abdul Wahid dari jabatan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Setda Provinsi NTB menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB.

Sementara itu, Drs. HL Syafii yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB dilantik menjadi Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB. Ia dilantik bersama dengan Andi Pramaria yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Setda NTB dan Muhammad Agus Patria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur.

Pada pelantikan tersebut, Sekda berharap agar jabatan yang diemban mampu dilaksanakan dengan baik. Jabatan tersebut terutama komitmen dalam membangun NTB di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

“Kami berbahagia dengan kehadiran rekan-rekan, mudah-mudahan keberadaan tenaga kesehatan,  tenaga fungsional  dan tenaga guru mampu membawa NTB menjadi lebih maju,” jelas sekda.

Menurutnya, bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas di sektor kesehatan diharapkan dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Terlebih yang akan bertugas di Rumah Sakit HL Manambai Abdulkadir di Kabupaten Sumbawa.

“Tentunya bahwa kami menyampaikan selamat kepada bapak/ibu semua lebih khusus yang akan bertugas  di Rumah Sakit Manambai Sumbawa agar perannya dan keberadaannya mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," harap Sekda.

Begitu juga dengan bidang lain, lanjut sekda, bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas di sektor pendidikan. Ia berharap pejabat tersebut mampu membentuk karakter para peserta didik yang memiliki SDM yang mumpuni dalam membangun NTB ke depannya. (jl)