Terapkan CHSE, NTB Siap Buka Peluang Perekonomian Wisata

WAWANCARA: Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat diwawancara awak media.

MATARAM--Penguatan sektor pariwisata di NTB dengan menerapkan prosedur Clean, Healthy, Safety and Environment (CHSE) dinilai dapat menjadi peluang tumbuhnya kembali perekonomian masyarakat. Kesiapan NTB dalam menerapkan CHSE dapat dilihat dari banyaknya antusias pegiat usaha dan pariwisata  yang telah menyiapkan sertifikat CHSE.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, destinasi pariwisata di NTB harus menerapkan prosedur CHSE terlebih dahulu. Dengan demikian masyarakat dapat  mengunjungi lokasi pariwisata tersebut. 

“Semua sangat proaktif mengurus sertifikat CHSE-nya. Kami menekankan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan,” tuturnya pada saat diwawancara CNN terkait kegiatan perjalanan wisata, pengenalan destinasi wisata prioritas nusantara yang diselenggarakan Kemenparekraf RI, Selasa (1/12).

Hj Rohmi juga menekankan bahwa setiap destinasi pariwisata di NTB telah menerapkan protokol Covid–19. Dengan implementasi protokol kesehatan tersebut, setidaknya masyarakat dapat merasa nyaman dalam setiap mengunjungi tempat wisata.

“Destinasi wisata di NTB selalu menerapkan protokol covid–19 seperti menyediakan tempat mencuci tangan. Tempatnya sudah disetting untuk jaga jarak, menggunakan masker menjadi hal yang utama dan semua yang berhubungan dengan protokol kesehatan itu terintegrasi dilakukan di destinasi wisata tersebut,” jelasnya.

Di samping itu, Pemprov NTB terus mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat lokal untuk dapat menaati dan mematuhi protocol Covid–19. “Kita terus mengkampanyekan kepada masyarakat untuk menghindari kerumunan, pakai masker, selalu cuci tangan dan jaga jarak,” seru Wagub.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB HL M Faozal mengungkapkan, sebanyak 11 destinasi wisata yang telah menerapkan CHSE yang dilakukan dengan proses simulasi. “Membuka destinasi harus diawali dengan simulasi, kita melihat kesiapan kalau tidak siap tidak mungkin dibuka dan ini kontrolnya dari gugus tugas” tuturnya. (jl)

Kini Layanan NTBCare Bisa Lewat Facebook

MATARAM--Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan dan keluhan, kini aplikasi NTBCare dapat diakses melalui facebook dengan akun fanpage NTBCare.

"Sebagai badan publik informatif, Pemptov NTB berusaha terus terbuka dan dekat dengan masyarakat," ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik), I Gede Putu Aryadi, Selasa (1/12).

Ia menjelaskan, salah satu kunci predikat sebagai badan publik informatif adalah menyediakan berbagai kanal layanan aduan dan keluhan masyarakat. 

Pemprov NTB, terangnya, tidak hanya menyediakan dan mengumumkan informasi serta mengoptimalkan berbagai desk layanan informasi yang tersedia. Namun, Pemprov NTB juga terus berikhtiar untuk bisa lebih dekat dengan masyarakatnya melalui NTBCare di facebook ini.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan penanganan aduan dan keluhan masyarakat dapat semakin mudah dan praktis. Dengan begitu, respon dan tindak lanjut dari setiap aduan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Menurutnya hal ini akan sangat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aduan. Mengingat saat ini justeru banyak disampaikan ke akun media sosial Gubernur NTB.

“Kami sedang merumuskan konsep integrasi layanan NTBCare melalui kanal facebook. Dalam waktu dekat rencananya sistem ini sudak berjalan," ujarnya.

Dengan hadirnya NTBCare melalui platform facebook ini diharap bisa lebih menjangkau keluhan dan aduan masyarakat secara luas,” pungkas Gede.

Dari pantauan aduan yang masuk di NTBCare selama November 2020, terdapat 11 aduan yang diterima. Hampir seluruh aduan itu telah ditindaklanjuti penanganannya. 

Aduan yang masuk itu yakni, sebanyak 4 aduan yang terkait dengan koperasi dan UMKM, 3 aduan terkait lingkungan hidup, 1 aduan terkait infrastruktur dan pungli serta 2 aduan terkait pelayanan umum, sosial dan kesehatan. Belum lagi berbagai aduan yang telah ditanggapi melalui akun media sosial Diskominfotik NTB.

“Setiap aduan masyarakat di NTBCare semuanya sudah ditanggapi. Memang beberapa diantaranya perlu waktu lebih karena harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan instansi vertikal. Tetapi tetap kita berkomitmen untuk bisa menghadirkan pelayanan yang cepat,” tandasnya. (jl)

Pesantren dan Madrasah Harus Diberikan Kesempatan Berkembang

H. Makmun

MATARAM--Pesantren dan madrasah sudah menjadi bagian penting penyelenggara pendidikan di tanah air. Akan halnya di NTB, lembaga pendidikan ini telah menunjukan kiprah dan dedikasinya.

Dalam sidang paripurna DPRD NTB, Selasa (1/12), pesantren dan madrasah menjadi salah satu yang diatensi kalangan dewan. Atensi ini dimanifestasi dalam Raperda prakarsa.

Bersama 5 Raperda lainnya, Raperda Pesantren dan Madrasah ini telah melalui serangkaian proses panjang sebelum disidangkan. Wakil rakyat NTB di Jalan Udayana Mataram telah pula melaksanakan dengar pendapat dan Focus Group Disscussion (FGD).

"Semua rangkaian proses oa Jang itu telah kita lewati," ucap Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD NTB, H Makmun, di hadapan sidang paripurna.

Diberikannya atensi terhadap pendidikan pesantren dan madrasah, jelasnya, karena lembaga pendidikan ini telah mengakar di masyarakat. Dua lembaga pendidikan ini disebutnya sebagai manifestasi aspirasi masyarakat di sekitarnya.

Darinsisi regulasi, terangnya, pesantren dan madrasah telah mendapat kewenangan menyelenggarakan proses pendidikan. Negara telah mengaturnya dalam UU 18/2108 pesantren sebagai bagian penyelenggara pendidikan masional.

Tak hanya itu, pesantren juga disebut sebagai afirmasi jaminan mutu pendidikan. Karena itu, keberadaannya harus mendapat porsi perhatian yang layak.

Menyadari pentingnya eksistensi pesantren dan madrasah, terang Makmun, pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan anggaran. Bantuan ini penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan.

"Pesantren dan madrasah juga harus diberikan kesempatan berkembang, sama seperti lembaga pendidikan lainnya," ujarnya.

Sorotan lain dalam sidang itu terkait keberadaan desa wisata. Bagi DPRD NTB, perlu diatur indikator dan syarat dalam menetapkan desa wisata.

Selama ini, terangnya, belum ada pedoman dalam pembentukan desa wisata. Terlebih Pemprov NTB telah menargetkan terbentuknya 99 lokasi desa wisata.

Lewat Raperda yang disahkan, nantinya, diharapkan akan ada pedoman dalam membentuk desa wisata. Pedoman ini berikutnya bisa dijadikan acuan oleh desa lain yang akan menjadi desa wisata. (jl)

DLHK Lotim Fokus Antisipasi Banjir di Dalam Kota

WAWANCARA: Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah B3 DLHK Lotim, Deddy Sutarmin saat diwawancara.

SELONG-- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Lombok Timur tengah mengambil langkah antisipasi ancaman banjir. Antisipasi ini terutama di daerah perkotaan.

Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah B3, Deddy Sutarmin mengatakan, pihaknya masih fokus mengawasi di dalam perkotaan. Ini dilakukan lantaran volume saluran di wilayah ini cukup kecil.

"Kita masih awasi di dalam kota, meski tidak ada sampah tapi salurannya lebih kecil," kata Deddy Sutarmin, saat ditemui awak media, Selasa (1/12).

Jika debit air besar, jelasnya, sempitnya saluran dapat menimbulkan genangan. Ditambah lagi saluran drainase yang tak memadai.

Kendati demikian, pihaknya juga tak menutup mata dengan yang ada di luar kota, terurama wilayah yang rawan banjir. Untuk di luar kota, pihaknya menunggu jika ada permintaan dari wilayah setempat.

Selain itu, pihaknya juga telah memberlakukan sistem piket. Baik untuk tenaga pembersihan saluran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi sewaktu-waktu jika ada kejadian. Petugas piket dapat lansung dikerahkan ke lokasi terdampak.

"Saat ini masih membersihkan sedimen dan pengerukan," ujarnya. (sy)

SMAN 1 Gerung Buat Inovasi Pengelolaan Air Limbah

PRESTASI: Pelajar SMAN 1 Gerung sukses menunjukan prestasinya di ajang LKIR 2020.

GERUNG--NTB patut berbangga dengan para pelajarnya yang mampu menciptakan inovasi berupa pengelolaan air limbah menjadi air bersih. 

Rama Sayudhia, perwakilan SMAN 1 Gerung Lombok Barat misalnya. Ia menjadi juara 1 kategori Olahan Pangan dalam Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) 2020 yang diinisiasi Gubernur NTB melalui Science Teknologi dan Industri Park (STIPark) NTB. 

"Alhamdulillah, karya saya masuk final, setelah kami berhasil menemukan inovasi pengelolaan air limbah rumah tangga menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat," ungkap Rama saat ditemui usai lomba, di STIPark Banyumulek, Senin (30/11).

Rama menjelaskan, pengolahan air limbah rumah tangga ini menggunakan sistem Biokoagulan. Cara kerja sistem ini cukup sederhana. Yakni, dengan memanfaatkan alat-alat yang mudah dijumpai disekitar, seperti wadah atau botol bekas, pasir, biji kelor dan biji asam jawa. 

Dari semua bahan itu, yang paling penting adalah biji kelor dan biji asam jawa. Dimana kedua bijian itu masing-masing mengandung (NH3) atau kadar yang dapat menurunkan kadar amoniak pada air limbah. Artinya, NH3 dapat mengikat zat-zat kimia yang berbahaya dalam kandungan air limbah rumah tangga.

"Cara kerjanya pun sangat sederhana, kita sediakan botol plastik bekas. Kemudian masukan pasir sebagai lapisan atas, lapisan kedua spons sebagai filternya, lapisan ketiga batu apung, selanjutnya campuran biji kelor dan asam yang sudah ditumbuk. Sedangkan lapisan paling bawah kita masukan pasir sebagai filter terakhirnya," jelas siswa jurusan MIPA tersebut. 

Ia melanjutkan, setelah air limbah dimasukan dalam wadah yang terdapat bahan-bahan itu, hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk merubah air limbah itu menjadi air yang layak bagi masyarakat.

Selain juara dalam kategori inovasi Olahan Pangan, SMAN 1 Gerung juga menyabet juara pada kategori inovasi Zero Waste. Sedangkan juara pada kategori inovasi permesinan diraih  SMAN 1 Aikmel Lombok Timur. 

Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Tahun 2020 yang diselenggarakan Science and Technology Park (STIPark) NTB ini melahirkan berbagai inovasi teknologi selain diikuti lebih banyak peserta, inovasi teknologi pun kian beragam. 

"Lomba ini tidak hanya sekadar mencari pemenang tapi teknologi tepat guna yang ditawarkan karya ilmiah ini benar-benar bisa dikembangkan dan akan difasilitasi oleh STIPark NTB", ujar Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah STIPark, Muhammad Khairul Ikhwan, di komplek STIPark NTB. 

Sejak periode September sampai Oktober, seluruh karya ilmiah dikumpulkan. Sebanyak 85 peserta yang telah mendaftar dengan inovasi beragam dari tiga kategori yakni permesinan, pengolahan pangan dan zero waste. 

Nantinya, pemenang yang terpilih akan diintervensi oleh STIPark NTB agar dapat diaplikasikan langsung oleh masyarakat. Sebagai inkubasi bisnis dan teknologi, peran STIPark NTB adalah melakukan riset dan pengembangan dengan melakukan literasi awal dengan berbagai pihak mulai dari akademisi sampai dengan pelaku industri dan wirausaha. 

Pencarian bibit muda dari kalangan remaja ini untuk membiasakan generasi muda untuk berpikir inovatif dan kreatif. 

Sementara itu, Asisten II Setprov NTB, Ridwansyah yang membuka tahapan final pengujian karya ilmiah para peserta mengatakan, fasilitas seperti STIPark untuk ikhtiar menjadi lebih maju. Industrialisasi yang mensyaratkan inovasi teknologi sebagai sarana melakukan pengolahan sendiri terhadap berbagai  bahan mentah yang dihasilkan NTB.

Pemberian nilai tambah inilah yang akan dilakukan oleh pemerintah propinsi dalam RPJMD lima tahun mendatang dengan industrialisasi di berbagai sektor setelah pariwisata dan pertanian. Industrialisasi juga akan mendukung UKM dan IKM untuk berkembang dari industri pengolahan setidaknya barang setengah jadi dan tidak menjual barang mentah dan membeli produk luar yang bahan bakunya dari NTB sendiri dengan harga mahal. 

"Peserta yang terdiri dari remaja dan pelajar ini adalah pioner perubahan teonologi dan industri masa depan. Kita mulai belajar dari kuantitas, kualitas baru kemudian kontinuitas," ucap Ridwansyah. (jl)

10 Sekolah di Lobar Jadi Contoh SPAB

PERCONTOHAN: 10 sekolah di Lombok Barat dijadikan percontohan proyek SPAB.

GERUNG—Yayasan Plan Internasional Indonesia menjadikan 10 sekolah di Lombok Barat (Lobar) sebagai contoh penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di NTB. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat membuka sosialisasi Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2020 tentang SPAB di NTB dan Peraturan Bupati No. 24 tahun 2020 tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak, di Hotel Jayakarta, Selasa (1/12).

Fauzan Khalid, mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk memastikan kesiapan satuan pendidikan anak. Di mana Lobar merupakan daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Baik itu gempa, angin puting beliung, longsor dan terlebih sekarang menghadapi bencana dunia yakni Covid-19.

"Menyangkut anak kita harus siap, baik itu mengenai pendidikan maupun psikologinya. Terkait psikologi kita tidak ingin anak-anak kita trauma terhadap bencana yang dialaminya dan menjadi kewajiban kita bersama agar mereka mampu mengatasi traumanya," sebutnya.

Dengan adanya sekretariat yang ada di 10 sekolah yang menjadi proyek percontohan SPAB ini, diharapkan sekolah yang lain bisa belajar dan mencontohnya.

Sementara itu, Maulina Utaminingsih selaku Project Koordinator Yayasan Plan International mengatakan, selaku yayasan yang berada di bawah UNICEF,  sosialisasi ini merupakan program terakhir Yayasan Plan di NTB dan akan berlangsung selama 4 hari. Untuk diketahui program keseluruhan Yayasan Plant dimulai usai bencana gempa Lombok tanggal 2 Oktober 2019 dan akan berakhir 30 Desember 2020 mendatang.

Dia menyebut, 10 sekolah yang menjadi proyek percontohan SPAB ini ada di Kecamatan Batu Layar, Labuapi, Gerung, Lingsar dan Gunung Sari.

Program-program yang dilaksanakan Yayasan Plan, paparnya, yaitu penyerahan paket sekolah, pelatihan fasilitator SPAB, baseline and endline. Program ini untuk mengetahui perkembangan program, pelatihan kaum muda untuk mengurangi risiko bencana dan sosialisasi peraturan gubernur dan peraturan bupati. (and)

Anggaran Rumah Singgah di Bali Disetujui Dewan

Lalu Martajaya

GERUNG—Usulan untuk rumah singgah di Bali bagi warga Lombok Barat (Lobar) yang dirujuk berobat sudah mendapat persetujuan DPRD setempat. Bahkan, anggaran ini sudah masuk dalam alokasi APBD 2021. 

“Sudah kita usulkan dan kita koordinasi terus dengan DPRD,” kata Kepala Dinsos Lobar Lalu Martajaya, Senin (1/12).

Dia menjelaskan, untuk pengadaan rumah singgah bentuknya nanti dengan menyewa rumah lengkap dengan fasilitasnya. Langkah ini diambil lantaran keterbatasan anggaran jika ingin membeli lahan dan membangun.

Anggaran yang diusulkan mencapai kisaran Rp 100-150 juta per tahunn 

“Kita sewa, harga tanah di Bali mana ada ratusan juta. Kayak di Lombok Timur (Lotim), mereka hanya sifatnya sewa. Jadi kalau warga dirujuk bisa tempati rumah singgah itu,” jelasnya.

Menurut dia, nantinya rumah singgah itu akan dicari yang berdekatan dengan Rumah Sakit Sanglah Bali. Tujuannya agar mempermudah akses bagi keluarga yang mengantar pasien. 

Nantinya di rumah itu akan ditempatkan penjaga dan petugas kebersihan. Mereka ini bekerja di rumah singgah tersebut. 

“Karena kasihan untuk menunggu jadwal berobat yang bisa sehari atau dua hari. Kita carikan lokasinya yang terdekat, sehingga mereka bisa akses jalan dalam waktu 10-15 menit,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah membenarkan bahwa pihaknya sudah menganggarkan untuk rumah singgah itu. Namun politisi Gerindra itu mengatakan bentuknya berupa dana hibah yang akan dikelola oleh salah satu yayasan kemanusiaan.

Diakui dia, usulan rumah singgah itu masuk dari Dinsos ketika sudah di ujung pembahasan. Sementara Dinsos sebagai leading sektor tidak menganggarkan.

"Nilainya hanya mencapai sekitar Rp 150 juta," ucapnya.

Untuk sementara, tahun 2021 ini dana hibah itu akan diserahkan ke Yayasan Kemanusian Endri’s Foundation. Yayasan ini pula yang akan mengelola rumah singgah di Bali. Mereka pula yang mencari tempat.

Meski demikian kata dia, kedepan tidak menutup kemungkinan untuk rumah singgah permanen bisa saja disiapkan. Namun kembali lagi Pemkab Lobar yang harus mengusulkan kepada DPRD. Ini karena dia menilai perlu ada petugas penjaga dan kebersihan yang menetap di rumah singgah itu.

“Biar tetap bersih, menimal perlu ada dua petugas ketika ada pasien dan keluarga pasien,” ungkapnya. 

Dia juga menerangkan, untuk rumah singgah itu akan dianggarkan sekitar Rp 150 juta. Jumlah ini dari total dana hibah di Lobar yang kurang lebih sekitar Rp 80 miliar. (and)