NTB Kembali Gelar Pesona Khazanah Ramadan

PANTAU: Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah memantau kegiatan PKR di arena Islamic Center NTB.

MATARAM -- Kegiatan tahunan Pesona Khazanah Ramadan (PKR) sebagai agenda pariwisata NTB selama bulan suci ini kembali digelar tahun ini. 

Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, membuka secara resmi, pada Kamis kemarin (22/4), di Islamic Center NTB.

Hj Rohmi mendukung terlaksananya PKR 2021 untuk mendorong pelaku UMKM mengembangkan ekonomi kreatif. Ini penting sebagai inovasi dalam menghasilkan produk yang diminati pasar.

"Kegiatan Pesona Khazanah Ramadhan, tidak hanya acara seremonial saja. Namun dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM kita," ujarnya.

Sehingga produk yang dihasilkan disukai masyarakat lokal bahkan nasional. Tidak hanya itu, momentum ini juga dapat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. 

"Apapun yang kita beli dan konsumsi sebisa mungkin adalah produk lokal, agar ekonomi bisa berputar di sekitar masyarakat NTB," imbuhnya.

Ia juga menegaskan, bahwa hasil produk  kuliner yang dipamer dan dijual pada bazar Ramadan kali ini, menggugah keinginan masyarakat membeli. Karena menurutnya, harus ditunjukan keberpihakan dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.

Selain itu, Hj Rohmi juga tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini penting dalam mencegah penyebaran Covid. 

Diingatkannya juga, NTB terkenal dengan destinasi wisata yang menakjubkan. Bila mengunjungi tempat wisata, tetap tegakan protokol kesehatan, menerapkan 3M seperti yang himbau oleh pemerintah.

"Sehingga di penghujung Ramadan, ikhtiar kita untuk taat terhadap semua aturan, saat Idul Fitri menjadi kemenangan kita bersama," jelasnya. 

Tahun ini, event PKR bekerjasama dan didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar Ekraf) RI. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara (KEN) 2021.

Pada kegiatan tersebut, secara live Menteri Pariwisata Ekraf RI, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan apresiasi terhadap gelaran PKR di Bumi Seribu Masjid. (jl)

7 Pejabat Dimutasi, Faozal Terdepak dari Dispar NTB

Ilustrasi

MATARAM — Roda mutasi kembali bergerak di lingkup Pemprov NTB. Sedikitnya ada 7 pejabat yang dirotasi dalam mutasi kali ini.

Sedianya dalam mutasi yang digelar Jumat (23/4) itu, ada 405 pejabat dari kalangan eselon IV yang digeser. Dari proses itu, ada sejumlah nama yang diberi promosi jabatan.

Mutasi dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti itu mencatatkan sejumlah nama-nama pejabat teras yang digeser. Kepala Dinas Pariwisata NTB, LM Faozal didepak dari jabatannya. Ia digantikan H Yusron Hadi yang sebelumnya menduduki Kadis Diskanlut.

Faozal kini menduduki jabatan barunya sebagai Kepala Dinas Perhubungan NTB. 

Berikutnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan yang dipangku Najamuddin Amy harus meninggalkan jabatannya. Ia kini menggantikan Gede Putu Ariyadi yang menjabat Kepala Dinas Kominfotik NTB.

Selepas meninggalkan jabatan Kepala Diskominfotik NTB, Gede Putu Ariady sendiri diamanahkan menduduki jabatan baru. Ia didapuk menjadi Kepala Dinas Transimigrasi dan Tenaga Kerja NTB.

Sementara Wismaningsih yang meninggalkan jabatan Kepala Disnakertrans dirotasi menggantikan Najamuddin Amy sebagai Kepala Biro Adpim.

Tak hanya itu, Iswandi yang sebelumnya menjabat Kepala  Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Daerah kini menjadi Kepala  Bappeda NTB. Ia bertukar jabatan dengan H Amry  untuk posisi yang sama.

Kepada pejabat yang dilantik, ini, wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalillah menegaskan, rotasi jabatan ini merupakan hal lumtrah. Karena itu, semua pejabat yang dilantik diharap menunjukkan kinerjanya yang lebih bagus dari sebelumnya. (jl)

Pendakian Rinjani Ditutup Sementara, Ada Apa?

Gunung Rinjani

MATARAM — Pendakian ke Gunung Rinjani dipastikan ditutup sementara oleh otoritas setempat. Penutupan ini terkait menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Kepastian penutupan ini datang dengan terbitnya surat dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Surat itu bernomor PG 17/T.39/TU/KSA/4/2021.

Kepala Balai TNGR, Dedi Asriady kepada JEJAK LOMBOK mengatakan, penutupan itu dalam rangka menyambut datangnya lebaran. Penutupan ini disebutnya sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Sebenarnya banyak yang protes dengan penutupan ini. Tapi kan destinasi wisata juga harus dikelola secara manusiawi,” ucapnya, Jumat (23/4).

Penutupan sementara ini berlangsung selama 2 hari terhitung tanggal 12-14 Mei 2021 mendatang.

Bagi Dedi, penutupan ini sangat lumrah. Dalam masa penutupan itu diniatkan memberi kesempatan bagi petugas, calon pengunjung dan pelaku wisata beristirahat dan berkumpul bersama keluarga menikmati momen spesial lebaran.

Sedianya, penutupan sementara ini tidak saja berlaku dengan momentum lebaran. Hal sama juga dilakukan Ketika memperingati hari-hari besar lainnya bagi penganut agama yang berbeda.

Ia memastikan menutup semua jalur pendakian di Rinjani. Seperti diketahui, ada 6 jalur resmi yang telah ditetapkan, yakni Sembalun, Tete Batu dan Timba Nuh di Lombok Timur. Lalu jalur Senaru dan Torean di Lombok Utara serta jalur Aik Berik di Lombok Tengah.

Keenam jalur pendakian ini bakal kembali dibuka pada 15 Mei 2021. (jl)

Bupati Sukiman Ingatkan OPD Optimalkan Pengawasan Internal

HM Sukiman Azmy

SELONG -- Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy mengingatkan agar mengoptimalkan pengawasan internal. Hal itu disampaikan pada rapat terbatas bersama 17 OPD lingkup Kabupaten Lombok Timur, Jum'at (23/4).

Peringatan tersebut dilontarkan didasari hasil uji petik pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2020. Ia menyebut 24 catatan temuan BPK kali ini menurutnya sama kualitasnya dengan temuan tahun sebelumnya dan telah pula diklarifikasi masing-masing OPD. 

Namun demikian Bupati mengingatkan agar ke depan temuan-temuan serupa tidak terulang kembali.

Tidak hanya itu, Bupati meminta kepada Inspektorat agar mempelajari kembali seluruh temuan dan memberikan pemahaman kepada seluruh OPD. 

Bupati Sukiman meminta kepada beberapa OPD yang tidak menjadi sampel tahun ini diingatkan agar tidak terulang temuan serupa. Sebab temuan-temuan tersebut sudah pula terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Bupati Sukiman mereview 24 catatan BPK seperti penatausahaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kelebihan pembayaran intensif pajak dan retribusi. Begitu juga dengan pengeloaan aset, laporan pengelolaan bansos, hingga kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta PAD yang terlambat disetorkan ke kas daerah.

Selain membahas temuan BPK, Bupati kembali memberikan tenggat waktu kepada pejabat yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling lambat 1 Mei. 

Berdasarkan laporan Inspektur sesuai hasil rapat koordinasi dengan KPK beberapa waktu lalu, masih ada pejabat Lombok Timur yang belum menyampaikan LHKPN-nya. Bupati menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. (hs)

Viral! Orang Lombok Segini Gajinya di Masjidil Haram

BEKERJA: Pekerja asal Lombok ini te gan melaksanakan tugasnya di Masjidil Haram, Arab Saudi.

MATARAM -- Kisah para WNI yang mengadu nasib bekerja sebagai buruh migran selalu punya sisi lain. Kerap kali kisah mereka mengundang prihatin dan iba.

Sejak Senin (19/4) kemarin, viral pengakuan seorang WNI asal Lombok, NTB yang bekerja di Masjidil Haram, Mekkah. Video ini beredar luas di sosial media yang diunggah seorang Youtuber bernama Faiz Slamet.

Dalam video itu, pekerja migran asal Lombok tersebut tidak bekerja sendiri. Ada banyak WNI yang bekerja di Masjidil Haram, sekitar 20 orang.

Pemilik akun dalam unggahannya bertanya terkait gaji yang diberikan bekerja di tanah suci tersebut. Kepada pemilik akun, WNI berseragam berwarna biru itu mengaku hanya diberikan 700 real per bulan.

Dalam hitungan rupiah, 700 real setara sekitar 2,7 juta. Jumlah gaji sebanyak ini dianggap terlampau kecil untuk ukuran pekerja migran.

Masih di video yang sama, orang Lombok yang tak diketahui persis identitasnya itu menyebut gajinya sempat tidak diberi selama 3 bulan. Gaji tidak diberikan karena alasan tertentu.

"Sempat macet 3 bulan, tapi tetap diberikan. Gaji hanya ditunda," ucapnya.

Penundaan gaji yang diberikan kepada lara WNI disebutnya karena alasan Covid-19. (jl)

Vaksinasi Lansia Baru 12 Persen di Lotim

BANTUAN: BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur memberi bantuan kepada keluarga peserta lembaga itu.

SELONG -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kembali memberikan jaminan sosial terhadap peserta lembaga tersebut.

Acara penyerahan itu berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (22/4).

Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam sambutannya menerangkan, sampai saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lotim yang non ASN baru berjumlah seribu lebih. Namun, dalam waktu dekat jumlah itu akan bertambah menjadi 10 ribu.

Sukiman merincikan, di jajaran pendidikan saja tenaga honorer non ASN terdapat 5600 yang hendak didaftarkan. Begitu juga dengan di Dinas Kesehatan setempat.

"Cuma prosedur ini harus kita tempuh, dan harus melalui prosedur sesuai undang-undang yang berlaku," terang HM Sukiman Azmy.

Sehingga, ujarnya, tak ada permasalah di kemudian hari nantinya. Karena itu, dirinya menginstruksikan kepada Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan serta Pendidikan dan Kebudayaan agar tenaga non ASN yang di bawah naungan kedua dinas itu segera didaftarkan. Terhitung 1 Mei ini semua sudah menjadi peserta BPJS.

Himbauan serupa juga dirinya tujukan kepala lembaga pimpinan pondok pesantren atau yayasan. Menurutnya, keikutsertaan dalam lembaga tersebut memiliki manfaat yang sangat besar.

Begitu pula dengan perangkat desa, kelurahan, sampai dengan kepala lingkungan yang telah terdaftar.

"Seperti yang tejadi kepada Almarhum Kepala Desa Rarang, Alhamdulillah santunan dapat diberikan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut dirinya menyinggung soal perkembangan Covid 19. Ia menyampaikan, Lotim saat ini berada pada urutan ke sepuluh atau terakhir.

Sampai saat ini, terangnya, pasien terkonfirmasi positif masih 21 orang yang berada di rumah sakit. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Lotim masih unggul. Hal itu tercapai, lantaran jerih payah semua pihak.

Namun demikian, ada kabar juga kabar yang tak enak didengar yaitu tingkat pelaksanaan vaksinasi bagi lansia hanya baru sampai 12 persen. Meksi begitu, dirinya tak ingin menyalahkan siapapun prihal tersebut.

Hal itu dikatakannya cukup mendasar lantaran instruksi Gubernur NTB. Menurutnya, yang pertama divaksin yakni tenaga kesehatan. Kedua, bagi yang bekerja pada layanan publik. Selanjutnya, TNI Polri, dan lansia berada di posisi terakhir.

"Ketika jumlah nasional menurun, baru kita diburu harus melakukan vaksinasi ke lansia," ucapnya.

Hasil koordinasi dengan Kadis Kesehatan dan Kepala Puskesmas kendala yang dihadapi yakni berupa transportasi. Kendala itu diraskan untuk mendatangi dan membawa yang bersangkutan.

Buntut dari masalah tersebut, Pemkab memberikan bantuan kepada seluruh puskesmas yakni berupa anggaran Rp 10 juta. Bantuan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut lantaran vaksinasi terhadap lansia harus maksimal.

Masa pandemi ini, membuat semua hal tak menentu. Karena itu, ia berterima kasih kepada seluruh jajaran tenaga medis yang menjadi garda terdepan.

Meski, kata Sukiman, pada tahun 2020 yang lalu insentif sempat tak terbayarkan selama empat bulan, tapi tak menyurutkan semangat para nakes berbuat dan mendedikasikan diri.

"Maka dari itu kita harus apresiasi mereka dalam melaksanakan tugas," ujarnya.

"Insya Allah kita sedang ikhtiar dengan Kadis Kesehatan, Sekda sedang berusaha untuk itu. Agar insentif empat bulan segera terbayarkan," imbuhnya. (kin)

Sejumlah Investasi Terancam Gagal, Kadispar Minta DPMPTSP Selektif

H. Mugni

SELONG -- Sejak 2019 silam, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur, Muksin optimis meningkatkan PAD Lotim dengan memuluskan urusan investasi. Beberapa investor dalam berbagai sektor kini dipermudah, salah satunya sektor pariwisata.

Terhadap kemudahan itu, Kepala Dinas Pariwisata, H Mugni meminta agar Kadis DPMPTSP tidak berambisi menerima investor masuk di Bumi Patuh Karya. Pasalnya, beberapa investasi yang diharapkan sebagai penunjang pembangunan wisata Lombok Timur belakangan ini terancam gagal. 

Hal itu dibuktikan dengan tidak terealisasinya investasi dibeberapa titik. Salah satunya di Labuhan Haji dan Sepolong Kecamatan Labuhan Haji.

"Kita jangan terlalu berambisi kepada investor, mari kita mandiri saja," ucapnya, Kamis (22/4).

Selanjutnya Mugni menilai ketidakjelasan investor telah menyia-nyiakan waktu hingga tiga tahun lamanya. Karena itu, ia meminta agar dinas terkait selektif dalam memilih calon investor untuk Lombok Timur. Ini penting untuk mencapai tujuan bersama.

Mugni tidak memungkiri, kolaborasi antar OPD tetap dilakukan dalam hal ini. Namun begitu, kelayakan dan keseriusan investor juga perlu dipertimbangkan sebagai pokok utama sebelum diberikan ijin. 

Di Labuhan Haji, sebutnya, proyek "Ancol Mini" hingga saat ini belum menemui titik terang dari investor. Akibatnya, Dinas Pariwisata Lotim memberikan deadline waktu hingga September mendatang. 

Jika hingga tenggat waktu ya g ditetapkan tidak menuai realisasi, tegasnya, MOU yang telah disepakati dengan perusahaan terkait bakal dibatalkan.

"Empat bulan lagi, jika investor tidak datang maka batal MoU-nya," ucapnya.

Lebih lanjut, H Mugni mengimbau Kadis DPMPTSP agar selektif menerima investor. Bila perlu, lanjutnya, calon investor harus dicek kesiapan dan keseriusannya. (hs)