Tarik Kembali Platform Konflik Ideologi Dalam Kebijakan Negara

WAWANCARA: Fahri Hamzah saat diwawancara ketika berada di Lombok Timur.

SELONG-- Pergulatan politik nasional hampir menjadi konsumsi wajib para elit politik negeri ini. Berbagai persoalan yang muncul dipandang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Selasa (24/11), di Selong Lombok Timur, Fahri Hamzah mengungkapkan, adanya kekeliruan dari penasihat presiden dalam memahami cara negara bekerja. Hal ini merupakan salah satu pemicu konflik yang seharusnya tidak perlu ada. 

"Ini sudah saya sampaikan 2017 lalu. Sepertinya ada kekeliruan dari para penasehat presiden di dalam memahami cara negara bekerja, sehingga kadang-kadang negara turut menciptakan masalah yang tidak perlu ada," ucapnya.

Untuk meminimalisir kondisi negara, mantan ketua DPR RI tersebut menyarankan agar presiden selaku pimpinan negara menarik kembali platform konflik ideologi di dalam kebijakan negara. Hal itu untuk membentuk persatuan rakyat yang kuat untuk menghadapi krisis, lebih-lebih pada musim covid.

Sebagai kader Partai Gelora, Fahri Hamzah mengaku menentang konflik. Hal itu dinilai tidak perlu ada, sebab pertengkaran bukanlah sebuah solusi. 

 "Tarik kembali platform konflik ideologi di dalam kebijakan negara," tegasnya.

Dalam situasi seperti ini, lanjutnya, elit pusat diharapkan tidak mengembangkan konflik ideologi. Apalagi jika konflik diturunkan ke daerah-daerah.

Sumber lainnya menurut Fahri, pejabat TNI kurang membaca orientasi negara dalam menentukan kebijakan terhadap posisi militer di dalam demokrasi. TNI perlu belajar kembali pada kondisi pasca reformasi 20 tahun 

"Saya menyarankan pejabat-pejabat elit TNI itu untuk kembali belajar tentang apa yang terjadi dalam 20 tahun lebih ini pasca reformasi," imbaunya. (hs)