Nakes Harus Diorientasi Terkait Pelayanan

Murnan SPd

SELONG--Pelayanan tenaga kesehatan (Nakes) Puskesmas di Lombok Timur dinilai masih kurang maksimal. Kedepan, layanan para nakes harus diperbaiki agar mendapat kepercayaan di hati masyarakat.

"Jangan sampai pelayanan yang diberikan para nakes ini terkesan setengah-setengah," ungkap Ketua DPRD Lotim, Murnan, Kamis (25/11).

Sadar dengan kondisi pelayanan yang dianggap tidak maksimal, pihaknya memastikan akan menurunkan Komisi II DPRD Lotim. Komisi yang bertindak sebagai mitra Dinas Kesehatan diminta sewaktu-waktu melaksanakan inspeksi ke Puskesmas.

Baginya, inspeksi ini penting sebagai amanat tugas pengawasan dewan. Harus ada pembenahan dalam pola pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Ia mengaku tidak begitu tahu faktor apa yang membuat pelayanan di PKM seperti saat ini. Dari inspeksi itu, pihaknya ingin menggali informasi terkait kendala dan faktor belum maksimalnya pelayanan.

“Saya tidak tahu apa faktornya, apakah faktor kesejahteraan  atau memang faktor orangnya,” katanya.

Ia menduga, belum .aksimalnya pelayanan di unit kesehatan lantaran nakes tidak memahami tatacara melayani yang baik. Tak heran jika kerap kali payanan yang diberikan kadang keluar dari SOP yang berlaku.

Jika aspek kapasitas tenaga kesehatan yang menjadi faktor, sambungnya, hal itu harusnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Lotim melakukan pembinaan. Tujuannya, guna meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang berada di bawah naungannya. 

“Standar pelayanan minimal itu harus betul-betul dilaksanakan,” tegasnya.

Namun dalam hal ini, dirinya tidak mau berandai-andai sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Menurutnya, sangat boleh jadi ada faktor lain yang membuat pelayanan PKM tidak maksimal seperti itu.

Dia mengatakan, semua elemen masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait hal itu. Tidak hanya tenaga kesehatan  yang perlu diberikan pembinaan terkait pelayanan, tetapi masyarakat secara umum juga perlu diedukasi dan pihak tenaga kesehatan juga tidak bekerja secara sembarangan, melainkan berdasarkan SOP yang sudah ditentukan.

“Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman karena tenaga kesehatan kan bekerja berdasarakan  jangan ada yang lalai,” tutupnya. (zaa)