Di Hadapan Komisi VI DPR RI, Gubernur Sampaikan Resep Aman Berinvestasi

KUNKER: Komisi VI DPR RI saat kunjungan kerja dan diterima Gubernur NTB, H Zulkifliemansyah.

MATARAM--Komisi VI DPR RI menggelar kunjungan kerja (kunker) ke NTB. Mengawali kunker tersebut, Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah direksi BUMN serta Pemprov NTB.

Agenda pertemuan itu yakni membahas upaya pemulihan sektor perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Pertemuan ini berlangsung, Senin kemarin, (19/10).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarja Linggih yang memimpin rombongan legislator tersebut mengatakan, kunker tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. 

“Sebagai DPR, kita memiliki tiga fungsi, pengawasan, anggaran, dan legislasi,” ungkap laki-laki yang akrab disapa Demer tersebut.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dampak Covid-19 di NTB cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, ia menyoroti kontribusi dampak investor ataupun perusahan di tengah pandemi Covid-19 tersebut.

“Seluruh investor ataupun perusahaan harus memberikan kontribusi kepada masyarakat,” ujarnya. 

Sementara itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyampaikan resep aman berinvestasi di sebuah daerah, seperti halnya di NTB. Ia meminta kepada investor maupun perusahaan yang ada di NTB memperhatikan pendidikan masyarakat. Terutama yang berada di lingkar perusahan tersebut. 

“Kita harap, seluruh perusahaan ataupun investor ini berani memberikan beasiswa kepada anak-anak NTB, ketika mereka balik nanti, mereka semua mampu berkontribusi kepada perusahaan tersebut,” ungkap Zul.

Kalau saja, lanjutnya, seluruh perusahaan atupun investor yang ada di NTB mendidik atau memberikan beasiswa kepada masyarakat, dipastikan tidak ada penolakan investor. Baik itu investor tambang atau yang lainnya.

“Kalau perusahan sudah memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, kami yakin tidak ada satupun pertambangan yang ditolak,” tambahnya.

Karena, cara pandang masyarakat menurut Zul, rata-rata dengan keberadaan tambang ataupun perusahan yang besar, mereka semua harus bisa bekerja. Padahal di lain sisi tidak didukung oleh SDM yang baik. 

“Kita harus utamakan kepentingan masyarakat, Insya Allah masyarakat NTB pandai berterimakasih,” tutupnya. (jl)