Perpres Pengembangan Destinasi Prioritas di NTB sedang Digodok

RAPAT VIRTUAL: Wagub NTB, Hj Siti Rohmi Djalillah saat mengikuti rapat virtual bersama Bappenas.

MATARAM--Angin segar bagi pariwisata NTB setelah dimasukan sebagai daerah super prioritas pariwisata nasional. Kini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembangan destinasi prioritas.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Bambang Prijambodo menyampaikan, ada arahan Presiden RI serta RPJMN 2020-2024. Arahan tersebut terkait penetapan target-target pembangunan pariwisata pada 2024.

"Dimana target itu difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas," ucapnya, Kamis (30/7).

Dari target itu, pemerintah lantas membentuk Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB). Lewat program ini diharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP) tersebut.

Dalam hal ini, lanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) tengah disusun guna mempercepat pengembangan destinasi pariwisata prioritas secara terpadu. Percepatan pengembangan tersebut terutama dalam aspek-aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang dan investasi.

Mengingat pentingnya program itu, bebernya, harus selaras dengan perkembangan wilayah secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan penetapan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas (RDIPP).

"Jadi Perpres ini akan menjadi acuan dan alat koordinasi bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, untuk percepatan pembangunan pariwisata kedepan," ungkapnya.

RDIPP Lombok sendiri memuat visi, sasaran pertumbuhan, strategi pengembangan dan rencana aksi pengembangan kepariwisataan di destinasi pariwisata prioritas Lombok. Untuk itu, kementerian dan lembaga terkait bersama daerah diharapkan melaksanakan RIDPP Lombok.

Selaku Ketua Pelaksana P3TB, Bambang berjanji akan terus mengawal proses dan perkembangan dari Perpres. Dengan ini, arah pembangunan pariwisata di Lombok dapat dipantau secara terus-menerus.

Terhadap rencana itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, masuknya Pulau Lombok sebagai daerah super prioritas, merupakan sebuah angin segar bagi NTB. Kabar ini bisa nama NTB di kancah nasional dan internasional.

“Terimakasih untuk Bappenas dan semua tim, mudah mudahan ikhtiar untuk Lombok yang meliputi Mandalika, Senggigi, 3 Gili, Rinjani, Pantai Selatan dan Mataram ini bisa sukses,” ucap Wagub.

NTB sebagai daerah super prioritas ini kedepan dipastikan akan diperjuangkan. Kendati pandemi Corona tengah melanda, pihaknya tetap optimis dan serius akan menyukseskan P3TB.

“Dalam program integrated tourism development projects ini, harapannya tentunya bisa cepat dapat price, agar dapat cepat kita eksekusi dan kami memang tidak mau terlena dalam pandemi Covid-19 ini. Kami tetap bergerak dengan apa yang kita bisa, tentunya dengan pilihan untuk hidup aman dan produktif,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov NTB sedang gencar mengkampanyekan protokol covid-19, yang memang tidak mudah dalam pengaplikasiannya. Terutama menjalankan kembali roda pariwisata dengan penerapan protokol covid-19.

Kendati demikian, Pemprov NTB tetap optimis dan komitmen dalam penerapan protokol ini di berbagai sektor dalam aktivitas masyarakat. Kendati mengaktifkan kembali pariwisata dengan protokol covid, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Namum, pihaknya berusaha mendorong agar protokol berjalan dengan baik. Seperti Gili juga sudah mulai aktif dan juga tempat tempat yang lain.

"Termasuk daerah yang direkomendasikan yakni daerah terbuka, yang berhubungan dengan pegunungan, pantai dan lain sebagainya,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan komitmen Pemprov NTB dalam pengelolaan lingkungan. Pemprov sadar betul bahwa pariwisata yang juga merupakan andalan Provinsi NTB.

Terlebih, ini tidak dapat terlepas dari pengelolaan lingkungannya. Karena itu, program NTB Bersih dan NTB Hijau benar-benar didorong.

“Program zero waste atau NTB bersih, kami targetnya di tahun 2023 itu 30persen dan 70 persen penanganan dan juga untuk NTB Hijau kami juga memprogramkan rehabilitasi untuk hutan-hutan kami dan kami sangat yakin dengan program lingkungan ini bisa sejalan dengan program pariwisata yang sudah saling mendukung satu sama lain,” ungkapnya.

Pada pengujung acara Wagub menyampaikan bahwa Pemprov NTB akan memperdalam tugas dan tanggung jawab. Tujuannya agar P3TB benar-benar dapat terealisasikan dengan baik.

Terakhir Wagub mewakili masyarakat NTB sekali lagi menyampaikan rasa terimakasi kepada Bappenas atas kepercayaan dan terpilihnya Lombok sebagai salah satu daerah super prioritas. Apa yang disampaikan Wagub ini mengemuka saat Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) secara virtual. (jl)