Marwah NU Jangan Dikotori Politik

Dr. Jumarin Umar Maye

PRAYA--Perhelatan Pilkada serentak di Indonesia sudah semakin dekat. Dalam gawe demokrasi ini, tidak sedikit yang memanfaatkan dukungan organisasi kemasyarakatan (ormas) demi meraih simpati.

Di Lombok Tengah misalnya. Salah satu bakal pasangan calon mencatut nama ormas Nahdlatul Ulama (NU) demi meraih dukungan. Tak tanggung-tanggung, Pengurus Cabang NU setempat melabuhkan dukungan kepada salah satu bakal calon.

Wakil Ketua Pengurus Wilayah NU NTB, Dr Jumarim Umar Maye menyayangkan aksi dukungan tersebut. Terlebih saat memberikan dukungan, PCNU Loteng mengundang pengurus kecamatan seraya membubuhkan stempel.

“PCNU itu bukan partai politik, karena itu saya sebagai pengurus di PWNU menyayangkan tindakan PCNU Loteng yang mendahului tindakan partai politik mendukung salah satu bakal pasangan calon,” sesalnya, Sabtu (26/6).

Sejak kembali ke khittah, kata Jumarin, Nahdlatul Ulama telah mengambil jalan politik kebangsaan, politik keumatan dan politik kerakyatakan. NU tidak m ngambil politik praktis yang berorientasi kekuasaan.

Karena itu, sebagai warga negara, warga Nahdliyyin disebutnya berhak berpolitik secara perseorangan. Sementara NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu.

“Silakan semua kader terbaik NU maju di pilkada dan berjuang memenuhi syarat dan ketentuan di KPU tapi jangan memperalat lembaga seperti PCNU dan PWNU untuk mendapatkan dukungan," sambungnya.

Tindakan PCNU Lombok Tengah yang mendukung salah satu bakal pasangan calon disebutnya belum ada surat keputusan dari partai politik pendukung. Selain itu, tidak ada juga pengesahan oleh KPU.

Dalam kondisi seperti ini, jelasnya, sama saja dengan memperalat NU untuk kepentingan politik paslon bersangkutan.

“Jika salah satu paslonnya adalah pengurus inti NU dan ikut menandatangani surat dukungan pada dirinya sendiri atas nama PCNU, itu berarti telah menjegal dan atau menutup peluang calon dari kader NU lainnya dan sangat tidak baik bagi perjalanan NU kedepan,” jelasnya.

Jumarim juga menyayangkan surat undangan rapat PCNU Loteng yang menghasilkan kesepakatan bersama PCNU Loteng tersebut telah mencatut nama Rois Syuriah PWNU NTB, TGH L Turmudzi Badaruddin. Nama tokoh tersebut digunaka  untuk menghadirkan pengurus MWC NU dan ketua berikut sekretaris badan Otonom NU di bawah PCNU Lombok Tengah.

Tak kalah anehnya, semua pengurus yang diundang tidak boleh diwakili. Mereka harus bawa stempel dan diimbau tidak menyebarluaskan undangan tersebut.

“Kami lihat di daftar pemberi dukungan, tokoh pertamanya disebutkan Pengasuh Ponpes Qamarul Huda dengan jabatannya Rais Syuriah PWNU NTB  TGH LM Turmuzi Badaruddin, ditandatangani dan distempel pakai ponpes Qamarul Huda,” imbuhnya.

Karena peristiwa ini, Dr Jumarim mengajak semua pengurus NU baik di PWNU, PCNU, MWC NU hingga ranting tetap pada politik kebangsaan. Semua pengurus harus menjaga marwah NU dan mengayomi semua jamaah tanpa terkecuali.

“Kita dorong semua kader Nahdliyyin berkiprah di politik, ekonomi dan lain-lain. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berikhtiar bahkan menjadi pemimpin di daerahnya sendiri tapi jangan sampai lembaganya ikut berpolitik, dukung semuanya agar mereka merasa terayomi oleh organisasu ini,” tegasnya. (jl)